Peningkatan Keprofesian Guru ASN Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Bupati Bandung "Masyarakat Harus Melek Politik, Sepakat ASN Netral"

Bandung, Jelajah News - Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna mengucapkan selamat kepada para peserta yang mengikuti pembinaan peningkatan kompetensi keprofesian guru ASN (Aparatur Sipil Negara) Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama  Kabupaten Bandung yang dilaksanakan di Aula Uninus Kota Bandung, Kamis (24/8/2023).

Bupati Bandung sangat mengapresiasi dan turut mensuport dengan adanya agenda kegiatan tersebut. Karena langkah ini merupakan salah satu wujud sinergitas dalam upaya mengimplementasikan misi Kabupaten Bandung Bedas yang kedua, yaitu menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata tentunya harus didukung dengan sumber daya guru yang profesional. Untuk itu, imbuhnya, melalui pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para guru khususnya madrasah, baik kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, serta kompetensi profesi sebagai tenaga pengajar dan pendidik menjadi semakin profesional.

"Makanya, tahun ini saya sudah mulai menggelontorkan bantuan hibah kepada 124 madrasah ibtidaiyah se-Kabupaten Bandung. Insya Allah sisanya di tahun 2024," katanya.

Selain itu, Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna ini mengatakan bahwa dirinya memikirkan bantuan hibah ke Madrasah Tsanawiyah yang berada di Kabupaten Bandung. "Madrasah Aliyah ini kewenangan provinsi, tapi akan saya pikirkan untuk mendapatkan bantuan hibah juga," katanya. 

Kang DS mengaku merasa terpanggil untuk terus bisa membantu, walaupun madrasah kewenangan Kementerian Agama.  "Saya merasa bertanggungjawab karena Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah ada di Kabupaten Bandung dan tetap menjadi tanggungjawab selaku Bupati Bandung untuk tercapainya visi misi Kabupaten Bandung. Visi kita tercapainya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bedas," tuturnya.

Melalui pelaksanaan seminar sehari ini Kang DS berharap , tercipta pengajar dan ASN yang berkarakter dan profesional untuk memajukan Kabupaten Bandung yang lebih baik lagi.

"Seperti yang sudah kita lakukan di sekolah TK, SD, dan SMP, bahwa kita ada tiga muatan lokal. Yaitu pertama, pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua pendidikan bahasa Sunda dan memahami budaya Sunda, ketiga mengaji dan menghafal Alquran. Kenapa kita lakukan ada muatan lokal, karena saya berharap anak-anak didik kita kedepan apalagi  Indonesia Emas 2045, ini akan  dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter," tuturnya.

Kang DS pun berharap melalui tiga muatan lokal tersebut dapat menciptakan anak-anak berkarakter dan berakhlakul karimah. 

"Saya berharap para guru madrasah dapat mencerdaskan masyarakat," pintanya.

Kang DS menyebutkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu diperlukan menurutnya pola pendidikan yang berkarakter.

"Anak-anak sekarang lebih cenderung melihat google, daripada apa yang disampaikan para guru di sekolah maka pembentukan karakter dan terutama untuk guru-guru agar lebih profesional harus ada pola dan kita rubah. Kira-kira peran guru seperti apa, sebagai guru profesional dan berkarakter dan memiliki ciri khas tersendiri yang tidak ada di google," ucapnya.

Tentunya, menurutnya, melalui cara, sikap, langkah dan penyampaian dari para guru harus memiliki ciri khas dan lebih bisa dipahami oleh anak-anak. 

"Jangan sampai hanya mengandalkan google lagi," katanya.

Oleh karennya Kang DS pun mempunyai  komitmen untuk bersama-sama membangun karakter baik melalui pengajaran pendidikan agama di madrasah dan mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang agamis. Karena mayoritas di Kabupaten Bandung adalah agama Islam.

"Saya yakini agama Islam adalah agama yang terbaik untuk kita semua," katanya.

Selain itu Kang DS pun berharap kepada para guru agar memberi pendidikan politik dan menyampaikan pentingnya berpolitik kepada anak-anak, terutama kepada pemilih pemula. 

Menurutnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil keputusan politik. "Maka masyarakat harus melek tentang politik. ASN netral,  saya sepakat," katanya.(Sumber : Pemkab Bandung/Asdar-BJ.01)