Peningkatan Daya Beli Masyarakat Akan Berpengaruh Pada IPM Kabupaten Bandung

 

SOREANG, JELAJAH NEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Bandung terus melalukan berbagai upaya dan ikhtiar untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bupati Bandung menyebutkan IPM Kabupaten Bandung mengalami kenaikan dari sebelumnya 72,39  poin menjadi 72,73 poin, sehingga ada kenaikan nilai indeks sebesar 0,34 poin. 

"Ada tiga indikator peningkatan IPM itu, pertama pendidikan, kedua kesehatan dan ketiga daya beli," kata Dadang Supriatna saat menghadiri pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten Bandung di Hotel Sunshine Soreang, Selasa (15/3/2022). 

Dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut selanjutnya Kang DS, panggilan akrab  Dadang Supriatna mengatakan untuk penguatan sumber daya manusia dalam pelayanan publik yang berkelanjutan khususnya untuk daya beli, bahwa Pemkab Bandung sudah menggulirkan dana pinjaman bergulir tanpa bunga untuk para pelaku usaha kecil di Kabupaten Bandung. 

"Untuk tahap awal, kita sudah menggulirkan Rp 40 miliar, dan jika berkembang akan ditambah lagi Rp 20 miliar menjadi Rp 60 miliar. Penyalurannya melalui BPR Kertaraharja dan Bank BJB," kata Kang DS. 

Dikatakannya, tujuan dari adanya dana pinjaman bergulir tersebut adalah untuk mendongrak daya beli masyarakat, sehingga akan berpengaruh pada IPM. 

Di Bidang Kesehatan sebagai salah satu  pendongkrak IPM itu, Kang DS menyebutkan bahwa pada tahun ini Pemkab Bandung akan membangun dua Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu di Kertasari dan Cimaung. 

Sedangkan untuk di bidang pendidikan, imbuh Kang DS, bahwa pihaknya sudah berbicara dengan Gubernur Jabar untuk mendirikan SLTA. Di Kabupaten Bandung, katanya, ada 23 kecamatan yang masih membutuhkan berdirinya SLTA baru. "Kalau ketiga indikator ini bisa kita lakukan, maka target IPM kita sebesar 73,78 poin pada 2023 akan tercapai," harapnya.

Pada kesempatan Musrenbang tersebut, Bupati Bandung turut menyampaikan sembilan prioritas yang menjadi arah kebijakan Pemkab Bandung, di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan, pemulihan ekonomi kerakyatan, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan infrastruktur, pengembangan pariwisata, peningkatan layanan jaminan sosial dan hal lainnya.

"Kita berharap semua pihak bergerak cepat dalam program pembangunan untuk menuju masyarakat Bedas," katanya. 

Kang DS juga menyebutkan, dalam pelaksanaan Musrenbang ini agar tidak hanya sukses dalam perencanaan, namun juga agar para Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya senantiasa untuk melakukan optimalisasi dalam pembangunan. 

"Kita juga turut menyampaikan adanya aspirasi dalam masalah pertanahan, ada sekitar 400.000 bidang tanah yang belum selesai dalam permasalahan pertanahannya. Hal ini perlu dimediasi dan difasilitasi, sehingga harus dikoordinasikan dengan BPN, supaya masyarakat tak kebingungan," ungkapnya. 

Kang DS pun menyikapi pengelolaan Pasar Majalaya dan Banjaran, yang tahun ini mulai ditenderkan dalam rencana  pembangunannya. beliau juga menyikapi persoalan Pasar Desa di Kecamatan Pangalengan yang sampai saat ini belum selesai. "Kami akan mengundang para pelaku atau pemangku kepentingan," ujarnya.

Di bidang transportasi dan infrastruktur jalan, Kang DS pun menyikapi persoalan kemacetan kendaraan di Bojongsoang dan Rancamanyar, yang terjadi setiap hari. Ada beberapa strategi yang akan dilakukan Pemkab Bandung untuk membangun akses jalan. "Di antaranya membangun akses jembatan di daerah Munjul Baleendah yang tembus ke Bojongsoang, untuk mengurangi kendaraan yang melaju ke arah Bojongsoang melalui Jalan Siliwangi. Hal itu untuk mengurangi kamacetan kendaraan di kawasan Bojongsoang," katanya. 

Ia juga mengusulkan kepada Gubernur Jabar untuk dibangun fly over di kawasan Bojongsoang untuk menghindari kemacetan di Bojongsoang dan Baleendah, selain penanganan kemacetan di Rancamanyar Baleendah. 

Kang DS pun mewacanakan pembangunan Tol Soreang-Pangalengan- Ciwidey sampai Cidaun. Pembangunan tol itu untuk mendongkrak kawasan wisata di wilayah selatan Kabupaten Bandung. 

"Saya pun berharap kepada Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung untuk mendata jalan yang belum dibangun," Pungkasnya. (*)

Sumber: Pemkab Bandung/Asdar.