Bupati Bandung Optimalisasikan Pendapatan Daerah Melalui Pajak Air dan Tanah

Soreang, Jelajah News.

Bupati Bandung Dadang Supriatana, menyosialisasikan dalam rangka mengoptimalisasikan pendapatan daerah melalui pajak air dan tanah serta mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah di perlukan ladasan hukum. (28/12) di Hotel Sutanraja Soreang.

Peraturan Bupati No 42 Th 2016 petunjuk teknisnya perlu diganti mengingat UUD No 14 Tahun 1950 daerah lingkungan Provinsi Jabar (Berita Negara Thn 1950) telah diubah dengan ( Lembaran Negara Thn 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara No 2851)

Dalam sosialisasi hadir dari Provinsi dan pejabat  Agus Dani Esos nampak para pengusaha yang berkaitan dengan pajak air dan tanah, dalam kesempatan ini Bupati mengatakan meski terlewatkan pajak air tetap ada hitungannya, pungkasnya. (Asdar)

Read more »

JELANG NATARU POLRES BANDUNG GELAR OPERASI MIRAS

Soreang, Jelajah News (23/12)

Penandatanganan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Miras oleh Kapolresta Bandung, Bupati Bandung, Dandim 0624 Kabupaten Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda

Jelang di tahun baru dan natal Polres Bandung adakan operasi sabu, miras dan tuak. Menurut Kapolresta Bandung AKBP Hendra Kurniawan dalam antisipasi covid-19 tidak ada putar balik hanya pengecekan terhadap pengujung dari luar kabupaten.

Menambahkan AKBP Hendra Kurniawan dalam opradi miras dan sabu ini kurun waktu 3 bulan di tahun 2021 sampai Desember ini berhasil menyita 10.750 botol miras dari berbagai merk, minuman jenis tuak sebanyak 575 liter dan narkotika jenis sabu sebanyak 133,32 gram. Oprasi miras ini terus akan berlangsung sampai paska tahun baru dan natal.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menambahkan "Di jelang perayaan natal dan tahun baru tidak ada kerumunan dan tidak ada kembang api" senada dengan apa yag disampaikan oleh Kapolresta Bandung. (asdar)

Barang Bukti Miras

Read more »

Pandangan dari beberapa Fraksi tentang Raperda Pernyataan Modal Non Permanen

 

Suasana ruang sidang paripurna usai pembahasan Raperda Pernyataan Modal Non Permanen
di ruang sidang DPRD Kabupaten Bandung, Soreang (10/11)

 

Kab. Bandung, Jelajah News.

DPRD Kabupaten Bandung menggelar Sidang Paripurna terkait Raperda Pernyataan Modal Non Permanen di ruang siding paripurna, Soreang (10/11)

Dari yang hadir 50 Anggota DPRD Kabupaten Bandung baik secara langsung maupun tidak langsung rapat dihadiri oleh diantaranya Fraksi Golkar, PKS, PDI-P, PKB, Demokrat dan PAN.

 Adapun beberapa pandangan dari Fraksi-fraksi sebagai berikut :

- Pandangan Fraksi Golkar, pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji syukur atas ijin dan ridhoNya kita bisa berkumpul di tempat ini,  mengapresiasi tantang surat Bupati daerah dengan catatan sebagai berikut:

1. Dana dalam jangka panjang untuk masyarakat harus terealisasikan sepenuhnya.

2. Lembaga penyaluran dana harus benar- benar profesional.

3. Kualitas di sertakan akibat serta merta pemerintah

 

- Pandangan Fraksi PKS

Dengan semangat kepahlawanan semoga  selalu berkobar dalam diri kita.

Adapun pandangan dari PKS adalah sebagai berikut:

Dapat dibahas dengan tepat waktu dengan slogan Bangkit, Edukatif, Dinamis , Agamis dan Sejahtera (BEDAS) untuk kemaslahatan Kabupaten Bandung.

 

- Fraksi partai Gerindra, Selanjutnya menyampaikan pandangan umum adapun masukannya adalah sebagai berikut:

1. Menyingkapi untuk penaggulangan itu sendiri, ekonomi, perlu adanya pasilitas permodalan bagi masyarakat

2. Sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga bisa bangkit kembali setelah bangkit dari pandemi.

 

- Fraksi PDIP Perjuangan, Dengan ucapan Merdeka Semoga kita bisa menghargai jasa para pahlawan yang telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya.

Adapun pandangan dari PDIP sendiri adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana bergulir wajib di adakan yaitu tentang memberantas kemiskinan dengan memberikan dana modal mikro untuk pengusaha kecil di daerah tentang akses permodalan baik bank kecil maupun bank-bank besar lainnya.

2. Dana bergulir harus validasi dan harus tepat sasaran

3. Pemanpaatan agar menjadi penting

4. Melaksanakan pelatihan agar manajemen berjalan dengan lancar

 

- Fraksi PKB, Terhadap rancangan daerah.

Pandangan umumnya adalah sebagai berikut:

Dalam menjalankan supaya bisa amanah dan menjadi Inspirasi bagi kita supaya maju tak gentar dan tidak takut akan kebenaran. Pandangan sebagi berikut :

1. Dibutuhkan sebagai akses permodalan

2. Sangat berharap akan pertumbuhan ekonomi daerah

3. Menginginkan raperda bisa meningkatkan kualitas

4. Perlu adanya pendampingan tentang dana bergulir yang akan di salurkan terhadap masyarakat

 

- Fraksi Nasdem, Segala puji bagi Allah SWT kita bisa berkumpul di rapat Paripurna ini.

Adapun pandangannya adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bandung merupakan sebuah pemerintahan yang mempunyai kemiskinan yang ekstrim sehingga kami partai Nasdem menyambut baik demi pendapatan penghasilan mikro di daerah dengan melihat ketentuan tersebut

2. Lebih ektra salam segala hal, agar ekonomi masyarakat bisa lebih baik

 

- Fraksi PAN, kita harus bisa berkonsentrasi dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat, dan kita harus menjadi solusi dan payung hukum dalam upaya perekonomian daerah. Penertiban administrasi anggaran dan dana yang di gulirkan dapat bergulir terhadap masyarakat dan betul-betul memperhatikan

 

(JN:Asdar)

Read more »

Upacara Memperingati Hari Pahlawan Nasional, Bupati Bandung Dadang Supriatna : “Pahlawanku Inspirasiku”

 

Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna, SIP., M.Si., saat prosesi tabur bunga di Taman Makam Pasir Pahlawan. Usai Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Sadu Soreang (10/11)

 

Kab. Bandung, Jelajah News.

Upacara untuk memperingati Hari Pahlawan di Kabupaten Bandung dilaksanakan di Taman Makam Pasir Pahlawan Soreang (10/11).

Dalam kesempatan tersebut upacara dipimpin langsung oleh Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna, S.IP.,M.Si., Ketua DPRD Kabupupaten Bandung H. Sugianto, S.Ag., Kajari Kab. Bandung, Pengadilan Negeri, Perwakilan Lanud Sulaiman, Sekda Kab. Bandung, Ketua MUI Kab. Bandung, Forkopimda, para Camat, Kabag, Direktur RS Soreang, Direktur RS Al-Ihsan, OKP dan seluruh peserta upacara.

Sebagaimana diketahui setiap tanggal 10 November menjadi Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) berdasarkan Keputusan Presiden No. 316 Tahun 1959 Tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur dan ditandatangani oleh Presiden Pertama Ir. Soekarno.

Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang jasa perjuangan para pahlawan dalam membela tanah air.

Berdasarkan sejarah dalam tragedi pada 10 november 1945 di Surabaya. Pada hari tersebut terjadi pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran besar antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris.

Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriatna membacakan sambutan dari Menteri Sosial, “ Meski dalam pandemi covid 19 ini dengan pelaksanaan terbatas, lebih dari itu perjuangan yang telah mempertahankan kedaulatan negara republik Indonesia perlu di kenang sepanjang masa” (As/Diew)

Read more »

Lestarikan Budaya Sunda, Pemdes Cihanjuang Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat, Serahkan Alat Seni Degung, Kepada LS Sekar Taruna Desa Cihanjuang

Read more »

Kabupaten Bandung, 9 Besar Kinerja Layanan Pemkab Tingkat Nasional Kang DS, “Investasi kita meningkat 12% meskipun di masa pandemi”

 

Jelajah News, Soreang.

Kabupaten Bandung masuk 9 besar, setelah sebelumnya masuk 25 besar dari 400 daerah kabupaten di Indonesia, dalam Penilaian Kinerja Layanan Pemerintah Kabupaten Terbaik Tingkat Nasional.

Bupati Bandung Dadang Supriatna berharap, dalam penilaian yang dilakukan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI itu, Pemkab Bandung dapat terus melangkah menuju 5 besar.

“Bukan untuk event penilaiannya, yang terpenting adalah peningkatan kualitas SDM dalam struktur pelayanan publik, karena akan sangat menentukan kinerja suatu instansi,” ucap bupati usai kegiatan uji petik yang berlangsung secara virtual di Bale Riung, Soreang, Senin (12/7/2021).

Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Bandung saat ini menyediakan 108 jenis layanan perizinan berusaha, yang terdiri dari 44 layanan pemenuhan komitmen izin Online Single Submission (OSS) dan 64 layanan izin non OSS.

Pelaksanaan layanan pemenuhan komitmen izin OSS, diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Pemkab Bandung untuk melaksanakan layanan perizinan berusaha secara terintegrasi.

“Adanya layanan tersebut, investasi Kabupaten Bandung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sekalipun di masa pandemi, investasi tahun 2020 meningkat sebesar 12% dari target 10%. Sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja terjadi peningkatan sebesar 6%. Kemudahan berinvestasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah, Insyaa Allah kami akan selalu berkomitmen,” tutur Kang DS sapaan akrab bupati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian Kinerja Investasi Kabupaten Bandung Tahun 2020, antara lain pemantauan, pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap pelaku usaha, yang telah mendapatkan Perizinan Dasar  atau Perizinan Operasional Berusaha, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, juga dipengaruhi pemberlakuan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara online,  sehingga laporan kegiatan usaha dapat terpantau secara rutin oleh DPMPTSP.

Sedangkan untuk kenaikan penyerapan tenaga kerja, disebabkan banyak pelaku usaha baru berskala menengah maupun besar, menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung. Khususnya pada sektor tersier (konstruksi), yang merupakan proyek padat modal sekaligus padat karya.

Di samping itu, lebih jauh Kang DS menjelaskan, sebagai bentuk komitmen terhadap terbitnya UU Cipta Kerja (Ciptaker) pihaknya telah melakukan upaya perbaikan, perubahan dan percepatan layanan perizinan. Upaya itu dilakukan untuk mengakomodir OSS Risk Based Approach (RBA), dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan layanan penyelenggaraan perizinan berusaha.

“Penyesuaian terhadap Undang-undang Ciptaker ini, adalah salah satu dasar bagaimana Undang-undang bisa tersosialisasikan dan terupdate, khususnya bagi pelayanan publik. Pelaksanaan Undang-undang Omnibus law atau Ciptaker tidak akan sukses, kalau kita sebagai pelaksananya tidak punya SDM yang menunjang,” imbuh Kang DS pula.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung Yudhi Haryanto menyebutkan, pihaknya menyediakan beberapa inovasi layanan berbasis aplikasi, antara lain Sistem layanan Online Cetak Sendiri (Si Loncer), Sistem Pengendalian Perizinan Tepat Waktu (Si Prita), Sistem Pelaporan LKPM Online (Si Melon), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online, dan Tracking System.

“Aplikasi-aplikasi ini disediakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan baik izin OSS maupun Non OSS. Di mana sudah terintegrasi dengan OSS, pembayaran online yang dikerjasamakan dengan BJB dan juga dengan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP),” sebut Kepala DPMPTSP.

Untuk memberikan kepastian dalam percepatan pelayanan berusaha, terangnya, Kabupaten Bandung telah membentuk Tim Satgas Percepatan Perizinan Berusaha (PPB). Tim tersebut telah melaksanakan aktivitas pengawalan, pemantauan dan penyelesaian hambatan layanan perizinan.

“Berbagai upaya juga telah kami lakukan untuk mengakomodir OSS Risk Based Approach (RBA). Yaitu melalui aspek regulasi, percepatan layanan dan aspek inovasi,” pungkas Yudhi.

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

Bupati Bandung Targetkan 2 Tahun Desa Mandiri 100%

Jelajah News, Soreang.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menargetkan capaian 100% Strata Desa Mandiri dalam Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bandung dalam 2 tahun mendatang.

Hal itu disampaikannya di sela acara e-Launching dan Penandatanganan Penetapan IDM, di Rumah Jabatan Bupati, Soreang, Jumat (2/7/2021).

“Saya targetkan 2 tahun, seluruh desa akan mandiri. Kita olah nanti beberapa indikatornya, dari segi apa kita edukasi, sehingga kita mempunyai semangat bahwa desa yang berada di Kabupaten Bandung semua menjadi desa mandiri,” ujar Bupati Dadang Supriatna, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Tata Irawan.

Tahun 2021, ungkap bupati, sebanyak 30 desa di Kabupaten Bandung meningkat stratanya menjadi desa mandiri. Dengan demikian, di Kabupaten Bandung saat ini terdapat 86 desa mandiri, 129 desa maju dan 55 desa berkembang. Sementara untuk strata desa tertinggal dan sangat tertinggal, sudah tidak ada di Kabupaten Bandung.

Pria yang akrab disapa Kang DS itu, mengapresiasi kerja keras dan capaian pembangunan di 30 desa tersebut. Ia pun akan mendorong desa-desa lainnya, agar terus berinovasi dalam pembangunan di wilayah masing-masing.

“Selamat untuk desa yang telah meningkatkan stratanya menjadi desa mandiri. Saya minta bagi desa strata maju dan berkembang, untuk terus semangat melakukan inovasi dalam pembangunan. Kami juga akan mendorong percepatan pembangunan masing-masing desa agar lebih maksimal,” ucap Kang DS.

Kepala DPMD Tata Irawan membeberkan, status kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2017 masih ada 3 desa dengan strata sangat tertinggal, 43 desa tertinggal, 161 desa berkembang, 55 desa maju dan 8 desa mandiri.

Kemudian tahun 2018, sudah tidak ada strata desa sangat tertinggal, 7 desa tertinggal, 182 desa berkembang, 72 desa maju dan 9 desa mandiri. Tahun 2019, tidak ada desa sangat tertinggal dan tertinggal, 136 desa berkembang, 108 desa maju dan 26 desa mandiri.

“Tahun 2020 meningkat lagi, yaitu 85 desa berkembang, 129 desa maju dan 56 desa mandiri. Tahun 2021, sebanyak 30 desa maju menjadi desa mandiri, dan 30 desa berkembang meningkat menjadi desa maju. Dengan total 86 desa mandiri ini, menjadikan Kabupaten Bandung sebagai daerah dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Jawa Barat,” beber Kepala DPMD.

Dewasa ini, tambah Tata, semangat kompetisi tumbuh pesat di antara desa-desa di Kabupaten Bandung. Menurutnya, hal itu menandakan keberhasilan dari sisi sosialisasi, pendampingan, pembinaan dan penghargaan bagi desa yang mampu meningkatkan statusnya.

Pemutakhiran data jumlah strata desa, urainya, merupakan data dan informasi dasar bagi pembangunan  desa yang telah terkompilasi dengan rekomendasi program kegiatan yang super prioritas dan prioritas. Adapun dimensi yang menjadi pertimbangan, yaitu mulai dari kesehatan, pendidikan, modal sosial, pemukiman, keragaman produksi, perdagangan, akses distribusi, akses kredit, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah, kualitas lingkungan, sampai dengan potensi dan tanggap bencana.

“Dari 31 kecamatan yang ada, hanya Cilengkrang yang belum memiliki desa mandiri. Dari jumlah 6 desa di Cilengkrang, stratanya 3 desa berkembang dan 3 desa maju,” pungkas Tata Irawan.

 

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

Bupati Bandung Launching Mesin ADM. Kang DS, “Bisa meminimalisir praktik percaloan dan pungli”

Bupati Bandung Dadang Supriatna, saat mencoba  mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (AMD)
di Kantor Desa Ciaro - Nagreg untuk mencetak KTP-el

Jelajah News, Soreang. 

Bupati Bandung Dadang Supriatna melaunching mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Kantor Desa Ciaro Kecamatan Nagreg, Rabu (30/6/2021).

Pengadaan 1 unit mesin ADM dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, 10 unit dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan 2 unit pengadaan APBD Kabupaten Bandung itu, akan mempermudah masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan, seperti e-KTP, akta kelahiran maupun KK.
“Launching hari ini, Insyaa Allah akan ditindaklanjuti di desa-desa lainnya. Sehingga pembuatan KTP, KK dan lain-lain pelayanan adminduk (administrasi kependudukan) ini bisa dioptimalkan. Dan ke depan masyarakat di desa, tidak usah datang langsung ke Soreang. Cukup di desa masing-masing, 5 menit akan selesai KTP kita melalui ADM,” terang Bupati Dadang Supriatna.

Untuk tahun ini total mesin ADM baru berjumlah 13 unit. Namun ia menargetkan di 2022 mendatang seluruh desa sudah bisa menyediakan layanan ADM tersebut. Selain itu, ADM juga akan disediakan di Mal Pelayanan Publik.
“Untuk harga, kita masih menunggu kepastiannya. Mungkin kisaran di bawah 200 juta per unit. Jika dikalkulasikan pengadaan di 270 desa dan 10 kelurahan, kurang lebih dibutuhkan sekitar 100 miliar,” tutur bupati pula.
Kehadiran mesin ADM, ucap pria yang akrab disapa Kang DS itu, tentu akan semakin mempermudah masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan. Terlebih di masa pandemi, di mana timbulnya kerumunan harus dihindari.
“Selain memudahkan dari sisi waktu, beban masyarakat juga akan ringan. Tidak memikirkan berapa ongkos dibutuhkan untuk datang ke Soreang. Belum lagi yang mengendarai motor, risiko hilang helm dan risiko lainnya, bisa diminimalisir. Satu lagi, mesin ini akan menghindarkan dari praktik percaloan dan pungli (pungutan liar),” ujar Kang DS.
Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Asep Hendia menjelaskan, pihaknya melakukan layanan adminduk tidak kurang dari 600 ribu layanan per tahun, atau sekitar 2000 layanan per hari.
Dengan jumlah penduduk total 3,6 juta jiwa, di mana wajib KTP sekitar 2,48 juta penduduk, warga yang sudah memiliki KTP saat ini mencapai sekitar 2,46 juta orang. Melihat cakupan layanan tersebut, kata Asep Hendia, semestinya pemohon layanan dokumen kependudukan jumlahnya mulai berkurang.

“Namun kenyataannya masih banyak pemohon layanan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan-perubahan identitas kependudukan. Baik nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya,” jelas Asep.

Untuk mempermudah pelayanan, diselenggarakanlah berbagai titik layanan. Selain di kantor Disdukcapil, di 31 kecamatan, pelayanan keliling desa-desa, maupun jemput bola bagi penyandang disabilitas dan lansia.
Selain ADM, pihaknya juga melakukan inovasi lainnya. Beberapa di antaranya, sebut Asep, yaitu Sistem Pelayanan Kependudukan Terpadu), Pendaftaran Penduduk Melalui WA (Pandawa), Dokumen Kependudukan Kami Antar (Dokar) bekerjasama dengan PT Pos untuk mengantarkan produk hasil adminduk kepada pemohon-pemohon di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, serta Jemput Bola Bagi Pelayanan Adminduk (Jebol Pelanduk).
“Kami memiliki Motto Pelayanan sesuai dengan visi Pak Bupati yaitu BEDAS. Diakronimkan Bersih tanpa pungli, Efektif dan efisien dalam pelayanan, Data akurat untuk dimanfaatkan, Aman dan amanah dalam kerahasiaan data, dan Senantiasa membahagiakan masyarakat. Dengan motto layanan tersebut, mudah-mudahan tercipta pelayanan prima, data kependudukan tertata akurat, dan masyarakat bahagia, sejahtera menuju Bandung Bedas,” pungkas Asep Hendia.

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar.

Read more »

Pemkab-Kodim Tingkatkan Sinergitas Tangani Covid-19 Bupati, 'Kita akan patuhi putusan pusat jika harus lockdown'

Kurang lebih 1,5 tahun berdiri, pucuk kepemimpinan di Komando Distrik Militer (Kodim) 0624 Kabupaten Bandung beralih dari Letkol. Inf. Donny I. Bainuri kepada Letkol. Arh. Dhama Noviang Jaya.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan, selama memangku jabatan sebagai Dandim 0624 Letkol. Inf. Donny I. Bainuri telah membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dalam menciptakan kondusifitas di tengah masyarakat, terutama saat pandemi covid-19.

“Sinergitas yang terjalin dengan Kodim 0624 sudah cukup baik. Kita bersama-sama sudah berjuang melawan covid-19. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi gerakan Pak Dandim saat melaksanakan tugasnya selama ini sebagai salah satu dari unsur Forkopimda di Kabupaten Bandung,” ungkap bupati saat menghadiri acara Pisah Sambut Dandim 0624 Kabupaten Bandung di Gedung Moch. Toha Kodim, Kutawaringin, Rabu (30/6/2021).

Bupati mengucapkan terimakasih kepada dandim lama, yang telah mencurahkan segenap pikiran maupun tenaganya bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Ia berharap, di tempat yang baru, Letkol Inf. Donny dapat mengemban amanah dengan baik.

“Perjalanan kita dengan Pak Dandim sangat luar biasa. Semoga di tempat baru nanti beliau bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan tentunya karirnya juga bisa terus menanjak,” harap bupati yang akrab disapa Kang DS itu.

Selain itu, Kang DS juga mengucapkan selamat datang kepada Letkol. Arh. Dhama Noviang Jaya. Dengan hadirnya damdim baru, ia berharap dapat meningkatkan sinergitas antara Pemkab Bandung dengan Kodim 0624.

“Kepada Bapak Letkol. Arh. Dhama Noviang Jaya, kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas di Kabupaten Bandung. Semoga koordinasi yang telah terjalin selama ini, dapat diteruskan dengan baik. Apalagi di tengah situasi pandemi wabah covid-19 ini, penguatan komunikasi dan koordinasi dengan kodim sangat perlu ditingkatkan,” imbuhnya

Dalam kesempatan itu, Kang DS mengatakan pihaknya saat ini tengah menunggu intruksi pusat terkait kebijakan untuk lockdown.

"Kita lagi menunggu informasi dari pemerintah pusat, jika kita harus lockdown maka kita akan lakukan lockdown. Kalau itu yang terbaik, dalam waktu dua minggu lockdown secara serentak akan kita lakukan", ungkap Kang DS.

Kang DS menyebutkan, pihaknya menyepakati bila pemerintah akan melakukan lockdown. Tapi ia meminta ada bentuk perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun provinsi.

“Saya menyepakati Kabupaten Bandung, Jabar (Jawa Barat) atau nasional untuk lockdown bersama. Tapi saya juga mohon, ada semacam perhatian. Seperti dukungan cara penanggulangan, anggaran dan bentuk dukungan lainnya,” ucapnya.

Kasus keterpaparan covid-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung saat ini tengah memuncak. Persentase keterisian ruang rawat isolasi di rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) juga nyaris 100%.

“Saya tidak ingin masyarakat menjadi resah. Kasus covid ini makin tinggi. Demi kebersamaan dan kebaikan kita semua, dan segera menghilangkan covid-19 di negara yang kita cintai ini. Jika memang lockdown keputusan yang harus diambil, saya ikuti,” tegas bupati.

Sumber: Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

Pemkab Siapkan Mobil Siaga Covid-19

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bandung, telah menyiapkan 1 unit mobil siaga. Mobil jenis minibus yang didapat dari Corporate Social Responsibility (CSR) itu, akan digunakan untuk mobilisasi pasien terpapar korona.

 “Kami mendapatkan mobil ini dari perusahaan yang tidak mau disebutkan namanya. Rencananya beberapa perusahaan lain juga akan membantu pengadaan mobil siaga ini, total sebanyak 7 atau 8 unit,” ungkap Bupati Bandung Dadang Supriatna di halaman Kantor Bupati, Soreang, Selasa (29/6/2021).

 Jika terealisasi sebanyak 8 unit, terang bupati, maka 1 unit akan ditempatkan di pusat. Sementara 7 unit lainnya, akan didistribusikan di 7 daerah pembangunan di Kabupaten Bandung. Wilayah kerja mobil siaga tersebut, akan ditentukan melalui Standard Operational Procedure (SOP) atau peraturan bupati (perbup).

 “Nanti mobil-mobil siaga ini akan disebar di kewilayahan, berikut tenaga supir maupun perbekalan seperti APD (Alat Pelindung Diri), masker dan keperluan lainnya,” tutur bupati yang juga sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bandung.

Ia pun berharap keberadaan mobil siaga itu, dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Sehingga tidak ada lagi kendala dalam mengantar pasien covid-19.

Selain untuk kebutuhan mobilisasi pasien, kendaraan tersebut bisa juga dipergunakan untuk mendistribusikan logistik. Termasuk pemberian bantuan makanan bagi warga yang tengah melakukan isolasi mandiri (isoman).

“Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk warga. Saya ucapkan terima kasih, kepada perusahaan yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi darurat saat ini. Semoga amal kebaikannya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala,” pungkas Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung ini.

 

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

Harganas, Moment Lawan Pandemi dan Selamatkan Anak dari Stunting

Bupati Bandung Dadang Supriatna, saat memberikan sambutan pada Harganas ke-28
tingkat Kabupaten Bandung

Jelajah News

Dalam memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke – 28, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengajak seluruh keluarga untuk ikut memerangi pandemi serta menyelamatkan anak dari ancaman stunting. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam memutus mata rantai stunting di Kabupaten Bandung.

 

“Peringatan Harganas tahun ini terasa berat. Selain berfokus pada pengendalian pandemi, saat ini pemerintah daerah juga sedang menghadapi permasalahan yang cukup serius, yakni masih tingginya angka kasus stunting. Hingga saat ini angka stuting di Kabupaten Bandung mencapai 24 persen,” ungkap bupati saat menghadiri peringatan Harganas ke – 28 Tingkat Kabupaten Bandung secara virtual di Bale Winaya, Soreang, Selasa (29/6/2021).

 

Bupati menilai, kurangnya pemahaman orangtua akan pemenuhan gizi anak pada 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) menjadi salah satu faktor tingginya kasus stunting di Kabupaten Bandung. Untuk menekan kasus tersebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi, diantaranya dengan mengoptimalkan peran pemerintah kewilayahan mulai tingkat kecamatan hingga desa.

 

“Masalah stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja, tapi merupakan program yang sifatnya itegratif, karena harus diselesaikan dari hulu sampai ke hilir. Kami juga akan menggandeng TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), tenaga penyuluh dan organisasi masyarakat untuk terus mensosialisasikan, khususnya terhadap ibu dalam memilih, mengolah dan menyajikan asupan makanan, baik saat hamil maupun pada 1.000 HPK,” terangnya didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun.

 

Tak hanya itu, ia juga berpendapat, pernikahan usia dini berpengaruh pada angka kasus stunting di Kabupaten Bandung. Selain minimnya pengetahuan pola asuh anak, kehamilan di bawah usia 18 tahun memiliki risiko tinggi terganggunya perkembangan janin.

 

“Kami akan terus melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan maupun pencegahan pernikahan di usia dini. Salah satunya bersinergi dengan kementerian agama dan pengadilan untuk terus mensosialisasikan usia perkawinan yang ideal,” ucapnya bupati yang akrab disapa Kang DS itu.

 

Menyadari stunting berpotensi sebagai ancaman dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, Kang DS mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk menguatkan kembali peran keluarga.

 

“Pada momentum ini kami juga berharap seluruh keluarga di Kabupaten Bandung dapat menjadi keluarga yang BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera),” pungkas Bupati Bandung.

 

 

Sumber : Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

Bupati Dorong PD Optimalkan Budaya Tertib Arsip

Jelajah News

Bupati Bandung Dadang Supriatna mendorong seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk mewujudkan budaya tertib arsip secara optimal, diantaranya dengan pengawasan kearsipan internal oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Bandung.

Bupati berpendapat, dengan hasil pengawasan kearsipan internal pihaknya dapat mengetahui kinerja PD dalam mengelola, menjaga dan mengamankan arsip dari kerusakan, kehilangan dan penyelewengan.

 

“Selain sebagai sumber informasi, arsip memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan, penganalisaan hingga perumusan kebijakan dalam pemerintah daerah. Oleh karena itu, saya mendorong seluruh perangkat daerah untuk mulai optimalkan budaya tertib arsip,” ungkap bupati di sela-sela acara Pemberian Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal dan Penyerahan Arsip KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bandung di Bale Winaya, Soreang, Senin (28/6/2021).

 

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak PD yang belum mengelola arsip secara maksimal. Untuk itu, diperlukan tenaga yang handal dan kompeten, agar pengelolaan kearsipan di Kabupaten Bandung dapat tersusun secara sistematik juga komprehensif.

 

Dengan adanya penghargaan tersebut, dirinya berharap dapat memotivasi PD lainnya untuk lebih peduli dan tertib dalam pengelolaan arsip yang berada di masing masing instansi.

 

“Biasanya arsip itu dianggap penting apabila sedang ada yang dicari. Maka saya harap ini menjadi perhatian, bahwa semua dokumentasi adalah penting. Selain menyimpan sejarah dan informasi di masa depan, arsip juga menjadi bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah,” jelasnya didampingi Kepala Disarpus Kabupaten Bandung Tri Heru Setiati.

 

Pada kesempatan itu, ia memberikan penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2021 antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) dengan nilai 72,5 atau kategori baik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan nilai 60,75 atau kategori baik serta RSUD Majalaya dengan nilai 56 atau kategori cukup.

 

Tak lupa, Dadang juga mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung yang telah menyimpan arsip statis pada lembaga kearsipan daerah. Ia menilai, arsip tersebut memiliki nilai sejarah penting bagi Kabupaten Bandung.

 

“Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada lembaga vertikal yaitu KPU yang sudah sejak lama menyimpan arsip statisnya berupa arsip hasil pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, pemilihan umum gubernur, dan pemilihan umum kepala daerah beserta hasil dari mahkamah konstitusi kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Bandung,” ucapnya.

 

Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

Bupati Minta PP Ikut Dukung Investasi Daerah, Kang DS, “Anggota PP Harus Punya Inovasi Pembangunan”

Bupati Bandung Dadang Supriatna saat memberikan sambutan saat Muscablub PP Kabupaten Bandung

Jelajah News, Soreang

Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta organisasi Pemuda Pancasila (PP) ikut mendukung peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Bandung. Investasi Kabupaten Bandung di masa pandemi, tuturnya, mencapai minus 1,87%.

Ia juga meminta PP untuk mengawal program-program pembangunan yang dijalankannya bersama Wakil Bupati Sahrul Gunawan. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) PP Kabupaten Bandung, yang digelar di Hotel Sutan Raja, Soreang, Senin (28/6/2021).

“Investasi itu akan membantu daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori ekonomi mikro, sehingga daya beli masyarakat kita meningkat. Daya beli merupakan salah satu indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang di kita masih kurang. Pemuda Pancasila bisa menjadi garda terdepan dalam perubahan ke arah kemajuan Kabupaten Bandung,” ucap Bupati Dadang Supriatna.

Dirinya menginginkan organisasi kepemudaan seperti PP tidak hanya bertindak sebagai penonton, melainkan sebagai subjek dalam pembangunan daerah. PP harus terus melakukan terobosan, antara lain dengan meningkatkan kualitas para pemuda anggotanya.

“Para anggotanya harus memiliki inovasi, sehingga bisa bermanfaat bagi organisasi. Terutama untuk melakukan langkah-langkah yang bisa memajukan Kabupaten Bandung di masa mendatang,” tutur bupati.

Digelarnya muscablub tersebut, selain untuk memutuskan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) imbuh Dadang Supriatna, juga merupakan cara agar organisasi tetap bisa berjalan sesuai dengan mekanismenya. Baik di tingkat atas, yaitu pimpinan dan jajaran pengurus, hingga para anggotanya.

Pria yang akrab disapa Kang DS ini berharap, siapapun nanti yang ditunjuk sebagai Ketua MPC PP Kabupaten Bandung, dapat berkonsolidasi langsung dan membenahi organisasi sampai tingkat desa.

“Saya berharap setelah selesai muscablub, keluarga besar PP Kabupaten Bandung semakin kuat. Ini salah satu amanah dari almarhum Ketua MPW (Majelis Pimpinan Wilayah). Insyaa Allah, kita akan selalu amanah untuk memajukan Pemuda Pancasila di Kabupaten Bandung,” pungkas Kang DS.

 

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

Pemkab Bandung Bentuk 306 Kader Bersih Sampah

Jelajah News, Soreang (24/6)

Pemkab Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), telah melakukan pembinaan terhadap 306 orang kader bersih sampah. Kader-kader itu dibentuk, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing, terkait pentingnya pengelolaan sampah.

 “Dengan adanya edukasi langsung dari kader kepada masyarakat, ini sangat mendukung Pemkab Bandung dalam program-program penanganan sampah. Tentunya ini bisa mewujudkan harapan masyarakat akan lingkungan yang sehat, lestari dan bebas dari sampah yang berserakan,” ucap Bupati Bandung Dadang Supriatna di sela acara Launching Bandung Bedas Bersih Sampah (BBBS) di Jalan Lingkar Sadu Soreang, Kamis (24/6/2021).

 Timbulan sampah untuk wilayah Bandung Raya, yaitu sebanyak 0,35 kg per orang per hari. Dengan jumlah penduduk sekitar 3,6 juta jiwa, Kabupaten Bandung diperkirakan memproduksi sampah kurang lebih 1.321 ton per hari.

 “Ada sekitar 1.321 ton sampah per hari di Kabupaten Bandung, dan 62% sudah dilakukan penanganan. Dengan nanti hadirnya program dari Pak Gubernur yaitu TPPAS (Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Legoknangka, tentu akan lebih mensterilkan dan membersihkan sampah di Kabupaten Bandung,” tutur bupati.

 Bila TPPAS Legoknangka sudah bisa dioperasikan, tambah Dadang Supriatna, tentu dibutuhkan penambahan atau peremajaan armada truk pengangkutnya. Demikian juga dengan alat berat yang dimiliki DLH. Untuk itu ia akan berupaya melakukan penambahan unit truk pengangkut sampah dan alat berat, untuk mempercepat penanganan pengangkutan sampah.

 Pria yang akrab disapa Kang DS itu juga menjelaskan, kader BBBS juga bertugas mensosialisasikan, memberikan pemahaman dan menyebarkan informasi terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah.

 “Berdasarkan perda kita, bahwa setiap warga yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi denda maksimal Rp 50 juta atau 6 bulan kurungan. Masyarakat harus diberikan pemahaman, nah, 306 orang kader ini juga akan memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah,” jelas Kang DS.

 Masalah pelestarian lingkungan, tambah Kang DS, bukanlah urusan kecil karena menyangkut masa depan generasi mendatang. Pada saat kita membersihkan sampah dan menanam pohon, menurutnya kita sedang menanam doa.

 “Menanam doa, harapan dan upaya kita semua. Agar kita dapat bersama-sama menikmati lingkungan yang lestari, dan akan memberikan kelangsungan hidup anak cucu kita kelak,” pungkas Kang DS.

 

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

BUPATI BANDUNG ME-LAUNCHING DI PROGRAM 99 HARI KERJA, SEKTOR PERBAIKAN RUTILAHU SEBANYAK 4.635 UNIT DARI BERBAGAI ANGGARAN TAHUN 2021

JELAJAH NEWS-Launching program rehab rutilahu ditandai dengan penyerahan Buku Tabungan Penerima Bantuan Masing-masing Kegiatan Perbaikan Rutilahu, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Soreang (10/6/21).

Bupati Bandung Dadang Supriatna me-launching Program 99 Hari Kerja di sektor perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) sebanyak 4.635 unit dari berbagai sumber anggaran di tahun 2021 ini.

Rehab rutilahu dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung. Tiap satu unit rutilahu menapat bantuan sebesar Rp 17,5  juta (minus pajak), yang terbagi atas material, upah serta biaya operasional.

 “Kita bukan hanya launching, tapi juga akan memantau program-program ini ke lapangan. Apakah sudah terlaksana atau belum. Termasuk dari sisi spesifikasinya, jangan sampai tidak sesuai. Karena program ini bukan program asal-asalan, tapi memang diharapkan sebagai program yang bisa memperbaiki lingkungan di masing-masing wilayah. Sehingga rutilahu ini nantinya bisa jadi layak, sebagai rumah yang baik dan sehat,” tutur Bupati Dadang Supriatna.

Dari jumlah 4.635 unit tersebut, sebanyak 645 unit dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung, 2.225 unit dari APBD Provinsi, dan sebanyak 1.845 unit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, sebut bupati, masih tersisa sekitar 37 ribu unit rutilahu di Kabupaten Bandung. Dalam upaya percepatan, Bupati Bandung menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, provinsi, termasuk corporate social responsibility (CSR). “Kita akan upayakan bagaimana yang 37 ribu ini bisa maksimal perbaikannya,” ucap bupati.

Kang DS, sapaan bupati, menyatakan saat ini data penerima manfaat yang ada di Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sudah mulai tertib dan sinkron. Namun ia menginstruksikan, sinkronisasi data juga perlu dilakukan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ini tentu diperlukan agar dalam menargetkan anggaran, kita tidak akan salah sasaran. Jangan sampai ada data ganda, warga yang sudah menerima program dari provinsi kemudian dapat lagi dari kabupaten atau dari CSR,” imbuh Kang DS.

Pada kesempatan itu, Kang DS didampingi Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi menyerahkan secara simbolis Buku Tabungan, antara lain kepada tiga orang penerima bantuan dana rutilahu dari APBD Kabupaten Bandung, dua orang dari stimulan perumahan swadaya kementerian, satu orang dari program Kotaku, satu orang dari program Pisew, dua orang dari program Pamsimas dan satu orang penerima bantuan program Sanimas.

Sementara Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi menambahkan, target rehab 4.365 rutilahu ini cukup signifikan sehingga pihaknya harus bekerja keras lagi mencari sumber anggaran lain.

“Kita akan berkordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. Termasuk dengan mengoptimalkan bantuan pihak swasta dan swadaya masyarakat,” kata Erwin.

Kaitan yang baru mengusulkan, menurut Erwin hal itu bisa dicek di database, apakah sudah masuk atau belum dalam data perbaikan rutilahu.

“Kita punya database, kita bisa lihat di sana. Kalau belum, maka akan diusulkan,” ungkap Erwin. Ia pun mengakui masih banyak yang perlu mendapat bantuan perbaikan rutilahu.

Adapun yang belum termasuk atau susulan baru, akan disusulkan, yang jelas prioritas empat puluh tiga ribu, tambahnya.

Soal mekanisme pengajuan perbaikan rumah, menurutnya bisa melalui kecamatan atau dari desa yang mengusulkan, serta bisa dajukan melalui Musrenbang.

“Juga bisa melalui mekanisme yang memungkinkan dalam penganggaran. Misalnya melalui penginputan pokok pikiran elektronik (e-Pokir) DPRD Kabupaten Bandung,” jelas Erwin.

Read more »