Pemkab Bandung Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2023

SOREANG,Jelajah News - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengikuti rapat koordinasi  rangka pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2023 melalui zoom meeting di Command Center Pemkab Bandung, Soreang, Senin (4/9/2023) dengan dengan leading sektor Kementerian Dalam Negeri RI.

Bupati Bandung Dadang Supriatna diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi A. Tisna Umaran mengatakan pada pelaksanaan rakor pengendalian inflasi daerah ini berdasarkan pada kondisi perekonomian global yang salah satu pemicunya adalah  perang antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan sehingga menyebabkan terganggunya suplai end demand. 

"Termasuk juga menyebabkan krisis ekonomi di beberapa negara, dilihat dari tingkat inflasi yang sangat tinggi. Ada yang sampai 300 persen, 200 persen," kata Tisna Umara usai rapat koordinasi tersebut. 

"Alhamdulillah  Indonesia di kisaran rata-rata 5 persen inflasinya. Bahkan untuk tahun ini sebetulnya hanya mencapai 3 persen," kata Tisna Umaran.

Untuk itu, kata dia, pemerintah pusat memandang bahwa inflasi ini harus diwaspadai dan dikendalikan agar jangan sampai  perubahan ekonomi makro dunia ini berakibat buruk terhadap Indonesia. 

"Karena kalau inflasinya tidak terkendali tentu akan berdampak pada ekonomi. Ekonomi akan berdampak pada kasus atau permasalahan sosial di negara kita," tutur Tisna Umaran.

Oleh karena itu, imbuhnya, pemerintah  pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI memantau bagaimana pergerakan inflasi di daerah di seluruh Indonesia, sampai tingkat kabupaten/kota.

"Disitu diurai  suplai end demand komoditas- komoditas yang berakibat langsung terhadap nilai atau angka inflasi. "Khusus untuk Kabupaten Bandung merupakan  daerah yang berkeseimbangan. Di satu sisi produsen, di sisi lain juga kita konsumen yang cukup besar dengan jumlah penduduk 3,72 juta jiwa di Kabupaten Bandung," ujarnya.

Tisna Umaran mengatakan bahwa dalam hal kebutuhan sebetulnya Kabupaten Bandung sudah surplus. "Namun pergerakan ekonomi tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi, jadi Kota Bandung, Kabupaten  Bandung, secara ekonomi itu satu kesatuan," tuturnya.  

Oleh karena itu, kata Tisna Umaran mengatakan bahwa terjadinya gejolak harga relatif  terkendali. Kecuali saat ini ada ada tren kenaikan harga beras karena dipengaruhi perubahan cuaca El Nino dan memang secara normal sudah memasuki musim kemarau.

"Daerah-daerah yang biasa kekeringan sudah berganti komoditas. Misalnya dari semula tanaman padi menjadi komoditas yang tak banyak menggunakan air," katanya.

Tisna Umaran mengatakan stok beras di Kabupaten Bandung aman, harga di kisaran tingkat petani khususnya gabah kering giling Rp 7.000/kg.

"Artinya per kwintal itu Rp 700.000. Bagi petani ini kesempatan yang sangat baik, karena harganya rekor tertinggi," katanya.

Tapi, kata dia, dari sisi makro pemerintah melihat bahwa perlu adanya keseimbangan. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong bulog untuk mengadakan  pengamanan produksi. 

Oleh karena itu, katanya, diharapkan dengan rakor ini bisa menyadarkan semua pemerintah daerah agar waspada. "Kalau itu tidak diperhatikan, diawali dari komoditas pangan, ada beras, ada  bawang merah, cabe merah, telor, daging ayam akan mengalami kenaikan 

Tisna juga menambahkan  bahwa saat ini harga BBM mengalami kenaikan dan   pemerintah sedang  menghitung berapa kenaikannya agar pengaruhnya tidak fatal terhadap inflasi. (Sumber : Pemkab Bandung/Asdar-BJ.01)