Pemkab Siapkan Mobil Siaga Covid-19

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bandung, telah menyiapkan 1 unit mobil siaga. Mobil jenis minibus yang didapat dari Corporate Social Responsibility (CSR) itu, akan digunakan untuk mobilisasi pasien terpapar korona.

 “Kami mendapatkan mobil ini dari perusahaan yang tidak mau disebutkan namanya. Rencananya beberapa perusahaan lain juga akan membantu pengadaan mobil siaga ini, total sebanyak 7 atau 8 unit,” ungkap Bupati Bandung Dadang Supriatna di halaman Kantor Bupati, Soreang, Selasa (29/6/2021).

 Jika terealisasi sebanyak 8 unit, terang bupati, maka 1 unit akan ditempatkan di pusat. Sementara 7 unit lainnya, akan didistribusikan di 7 daerah pembangunan di Kabupaten Bandung. Wilayah kerja mobil siaga tersebut, akan ditentukan melalui Standard Operational Procedure (SOP) atau peraturan bupati (perbup).

 “Nanti mobil-mobil siaga ini akan disebar di kewilayahan, berikut tenaga supir maupun perbekalan seperti APD (Alat Pelindung Diri), masker dan keperluan lainnya,” tutur bupati yang juga sebagai Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bandung.

Ia pun berharap keberadaan mobil siaga itu, dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal. Sehingga tidak ada lagi kendala dalam mengantar pasien covid-19.

Selain untuk kebutuhan mobilisasi pasien, kendaraan tersebut bisa juga dipergunakan untuk mendistribusikan logistik. Termasuk pemberian bantuan makanan bagi warga yang tengah melakukan isolasi mandiri (isoman).

“Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk warga. Saya ucapkan terima kasih, kepada perusahaan yang telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi darurat saat ini. Semoga amal kebaikannya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala,” pungkas Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung ini.

 

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

Harganas, Moment Lawan Pandemi dan Selamatkan Anak dari Stunting

Bupati Bandung Dadang Supriatna, saat memberikan sambutan pada Harganas ke-28
tingkat Kabupaten Bandung

Jelajah News

Dalam memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke – 28, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengajak seluruh keluarga untuk ikut memerangi pandemi serta menyelamatkan anak dari ancaman stunting. Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam memutus mata rantai stunting di Kabupaten Bandung.

 

“Peringatan Harganas tahun ini terasa berat. Selain berfokus pada pengendalian pandemi, saat ini pemerintah daerah juga sedang menghadapi permasalahan yang cukup serius, yakni masih tingginya angka kasus stunting. Hingga saat ini angka stuting di Kabupaten Bandung mencapai 24 persen,” ungkap bupati saat menghadiri peringatan Harganas ke – 28 Tingkat Kabupaten Bandung secara virtual di Bale Winaya, Soreang, Selasa (29/6/2021).

 

Bupati menilai, kurangnya pemahaman orangtua akan pemenuhan gizi anak pada 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) menjadi salah satu faktor tingginya kasus stunting di Kabupaten Bandung. Untuk menekan kasus tersebut, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi, diantaranya dengan mengoptimalkan peran pemerintah kewilayahan mulai tingkat kecamatan hingga desa.

 

“Masalah stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja, tapi merupakan program yang sifatnya itegratif, karena harus diselesaikan dari hulu sampai ke hilir. Kami juga akan menggandeng TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), tenaga penyuluh dan organisasi masyarakat untuk terus mensosialisasikan, khususnya terhadap ibu dalam memilih, mengolah dan menyajikan asupan makanan, baik saat hamil maupun pada 1.000 HPK,” terangnya didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun.

 

Tak hanya itu, ia juga berpendapat, pernikahan usia dini berpengaruh pada angka kasus stunting di Kabupaten Bandung. Selain minimnya pengetahuan pola asuh anak, kehamilan di bawah usia 18 tahun memiliki risiko tinggi terganggunya perkembangan janin.

 

“Kami akan terus melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan maupun pencegahan pernikahan di usia dini. Salah satunya bersinergi dengan kementerian agama dan pengadilan untuk terus mensosialisasikan usia perkawinan yang ideal,” ucapnya bupati yang akrab disapa Kang DS itu.

 

Menyadari stunting berpotensi sebagai ancaman dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, Kang DS mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk menguatkan kembali peran keluarga.

 

“Pada momentum ini kami juga berharap seluruh keluarga di Kabupaten Bandung dapat menjadi keluarga yang BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera),” pungkas Bupati Bandung.

 

 

Sumber : Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

Bupati Dorong PD Optimalkan Budaya Tertib Arsip

Jelajah News

Bupati Bandung Dadang Supriatna mendorong seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk mewujudkan budaya tertib arsip secara optimal, diantaranya dengan pengawasan kearsipan internal oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus) Kabupaten Bandung.

Bupati berpendapat, dengan hasil pengawasan kearsipan internal pihaknya dapat mengetahui kinerja PD dalam mengelola, menjaga dan mengamankan arsip dari kerusakan, kehilangan dan penyelewengan.

 

“Selain sebagai sumber informasi, arsip memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan, penganalisaan hingga perumusan kebijakan dalam pemerintah daerah. Oleh karena itu, saya mendorong seluruh perangkat daerah untuk mulai optimalkan budaya tertib arsip,” ungkap bupati di sela-sela acara Pemberian Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal dan Penyerahan Arsip KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bandung di Bale Winaya, Soreang, Senin (28/6/2021).

 

Menurutnya, hingga saat ini masih banyak PD yang belum mengelola arsip secara maksimal. Untuk itu, diperlukan tenaga yang handal dan kompeten, agar pengelolaan kearsipan di Kabupaten Bandung dapat tersusun secara sistematik juga komprehensif.

 

Dengan adanya penghargaan tersebut, dirinya berharap dapat memotivasi PD lainnya untuk lebih peduli dan tertib dalam pengelolaan arsip yang berada di masing masing instansi.

 

“Biasanya arsip itu dianggap penting apabila sedang ada yang dicari. Maka saya harap ini menjadi perhatian, bahwa semua dokumentasi adalah penting. Selain menyimpan sejarah dan informasi di masa depan, arsip juga menjadi bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah,” jelasnya didampingi Kepala Disarpus Kabupaten Bandung Tri Heru Setiati.

 

Pada kesempatan itu, ia memberikan penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2021 antara lain Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan) dengan nilai 72,5 atau kategori baik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan nilai 60,75 atau kategori baik serta RSUD Majalaya dengan nilai 56 atau kategori cukup.

 

Tak lupa, Dadang juga mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung yang telah menyimpan arsip statis pada lembaga kearsipan daerah. Ia menilai, arsip tersebut memiliki nilai sejarah penting bagi Kabupaten Bandung.

 

“Kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada lembaga vertikal yaitu KPU yang sudah sejak lama menyimpan arsip statisnya berupa arsip hasil pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, pemilihan umum gubernur, dan pemilihan umum kepala daerah beserta hasil dari mahkamah konstitusi kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Bandung,” ucapnya.

 

Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

Bupati Minta PP Ikut Dukung Investasi Daerah, Kang DS, “Anggota PP Harus Punya Inovasi Pembangunan”

Bupati Bandung Dadang Supriatna saat memberikan sambutan saat Muscablub PP Kabupaten Bandung

Jelajah News, Soreang

Bupati Bandung Dadang Supriatna meminta organisasi Pemuda Pancasila (PP) ikut mendukung peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Bandung. Investasi Kabupaten Bandung di masa pandemi, tuturnya, mencapai minus 1,87%.

Ia juga meminta PP untuk mengawal program-program pembangunan yang dijalankannya bersama Wakil Bupati Sahrul Gunawan. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) PP Kabupaten Bandung, yang digelar di Hotel Sutan Raja, Soreang, Senin (28/6/2021).

“Investasi itu akan membantu daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi berdasarkan teori ekonomi mikro, sehingga daya beli masyarakat kita meningkat. Daya beli merupakan salah satu indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang di kita masih kurang. Pemuda Pancasila bisa menjadi garda terdepan dalam perubahan ke arah kemajuan Kabupaten Bandung,” ucap Bupati Dadang Supriatna.

Dirinya menginginkan organisasi kepemudaan seperti PP tidak hanya bertindak sebagai penonton, melainkan sebagai subjek dalam pembangunan daerah. PP harus terus melakukan terobosan, antara lain dengan meningkatkan kualitas para pemuda anggotanya.

“Para anggotanya harus memiliki inovasi, sehingga bisa bermanfaat bagi organisasi. Terutama untuk melakukan langkah-langkah yang bisa memajukan Kabupaten Bandung di masa mendatang,” tutur bupati.

Digelarnya muscablub tersebut, selain untuk memutuskan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) imbuh Dadang Supriatna, juga merupakan cara agar organisasi tetap bisa berjalan sesuai dengan mekanismenya. Baik di tingkat atas, yaitu pimpinan dan jajaran pengurus, hingga para anggotanya.

Pria yang akrab disapa Kang DS ini berharap, siapapun nanti yang ditunjuk sebagai Ketua MPC PP Kabupaten Bandung, dapat berkonsolidasi langsung dan membenahi organisasi sampai tingkat desa.

“Saya berharap setelah selesai muscablub, keluarga besar PP Kabupaten Bandung semakin kuat. Ini salah satu amanah dari almarhum Ketua MPW (Majelis Pimpinan Wilayah). Insyaa Allah, kita akan selalu amanah untuk memajukan Pemuda Pancasila di Kabupaten Bandung,” pungkas Kang DS.

 

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

Pemkab Bandung Bentuk 306 Kader Bersih Sampah

Jelajah News, Soreang (24/6)

Pemkab Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), telah melakukan pembinaan terhadap 306 orang kader bersih sampah. Kader-kader itu dibentuk, untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing, terkait pentingnya pengelolaan sampah.

 “Dengan adanya edukasi langsung dari kader kepada masyarakat, ini sangat mendukung Pemkab Bandung dalam program-program penanganan sampah. Tentunya ini bisa mewujudkan harapan masyarakat akan lingkungan yang sehat, lestari dan bebas dari sampah yang berserakan,” ucap Bupati Bandung Dadang Supriatna di sela acara Launching Bandung Bedas Bersih Sampah (BBBS) di Jalan Lingkar Sadu Soreang, Kamis (24/6/2021).

 Timbulan sampah untuk wilayah Bandung Raya, yaitu sebanyak 0,35 kg per orang per hari. Dengan jumlah penduduk sekitar 3,6 juta jiwa, Kabupaten Bandung diperkirakan memproduksi sampah kurang lebih 1.321 ton per hari.

 “Ada sekitar 1.321 ton sampah per hari di Kabupaten Bandung, dan 62% sudah dilakukan penanganan. Dengan nanti hadirnya program dari Pak Gubernur yaitu TPPAS (Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah) Legoknangka, tentu akan lebih mensterilkan dan membersihkan sampah di Kabupaten Bandung,” tutur bupati.

 Bila TPPAS Legoknangka sudah bisa dioperasikan, tambah Dadang Supriatna, tentu dibutuhkan penambahan atau peremajaan armada truk pengangkutnya. Demikian juga dengan alat berat yang dimiliki DLH. Untuk itu ia akan berupaya melakukan penambahan unit truk pengangkut sampah dan alat berat, untuk mempercepat penanganan pengangkutan sampah.

 Pria yang akrab disapa Kang DS itu juga menjelaskan, kader BBBS juga bertugas mensosialisasikan, memberikan pemahaman dan menyebarkan informasi terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah.

 “Berdasarkan perda kita, bahwa setiap warga yang membuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi denda maksimal Rp 50 juta atau 6 bulan kurungan. Masyarakat harus diberikan pemahaman, nah, 306 orang kader ini juga akan memberikan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah,” jelas Kang DS.

 Masalah pelestarian lingkungan, tambah Kang DS, bukanlah urusan kecil karena menyangkut masa depan generasi mendatang. Pada saat kita membersihkan sampah dan menanam pohon, menurutnya kita sedang menanam doa.

 “Menanam doa, harapan dan upaya kita semua. Agar kita dapat bersama-sama menikmati lingkungan yang lestari, dan akan memberikan kelangsungan hidup anak cucu kita kelak,” pungkas Kang DS.

 

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan/Asdar

Read more »

BUPATI BANDUNG ME-LAUNCHING DI PROGRAM 99 HARI KERJA, SEKTOR PERBAIKAN RUTILAHU SEBANYAK 4.635 UNIT DARI BERBAGAI ANGGARAN TAHUN 2021

JELAJAH NEWS-Launching program rehab rutilahu ditandai dengan penyerahan Buku Tabungan Penerima Bantuan Masing-masing Kegiatan Perbaikan Rutilahu, Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (Pisew), Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), yang digelar di Rumah Jabatan Bupati Bandung, Soreang (10/6/21).

Bupati Bandung Dadang Supriatna me-launching Program 99 Hari Kerja di sektor perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) sebanyak 4.635 unit dari berbagai sumber anggaran di tahun 2021 ini.

Rehab rutilahu dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung. Tiap satu unit rutilahu menapat bantuan sebesar Rp 17,5  juta (minus pajak), yang terbagi atas material, upah serta biaya operasional.

 “Kita bukan hanya launching, tapi juga akan memantau program-program ini ke lapangan. Apakah sudah terlaksana atau belum. Termasuk dari sisi spesifikasinya, jangan sampai tidak sesuai. Karena program ini bukan program asal-asalan, tapi memang diharapkan sebagai program yang bisa memperbaiki lingkungan di masing-masing wilayah. Sehingga rutilahu ini nantinya bisa jadi layak, sebagai rumah yang baik dan sehat,” tutur Bupati Dadang Supriatna.

Dari jumlah 4.635 unit tersebut, sebanyak 645 unit dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung, 2.225 unit dari APBD Provinsi, dan sebanyak 1.845 unit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Saat ini, sebut bupati, masih tersisa sekitar 37 ribu unit rutilahu di Kabupaten Bandung. Dalam upaya percepatan, Bupati Bandung menyampaikan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat, provinsi, termasuk corporate social responsibility (CSR). “Kita akan upayakan bagaimana yang 37 ribu ini bisa maksimal perbaikannya,” ucap bupati.

Kang DS, sapaan bupati, menyatakan saat ini data penerima manfaat yang ada di Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) sudah mulai tertib dan sinkron. Namun ia menginstruksikan, sinkronisasi data juga perlu dilakukan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ini tentu diperlukan agar dalam menargetkan anggaran, kita tidak akan salah sasaran. Jangan sampai ada data ganda, warga yang sudah menerima program dari provinsi kemudian dapat lagi dari kabupaten atau dari CSR,” imbuh Kang DS.

Pada kesempatan itu, Kang DS didampingi Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi menyerahkan secara simbolis Buku Tabungan, antara lain kepada tiga orang penerima bantuan dana rutilahu dari APBD Kabupaten Bandung, dua orang dari stimulan perumahan swadaya kementerian, satu orang dari program Kotaku, satu orang dari program Pisew, dua orang dari program Pamsimas dan satu orang penerima bantuan program Sanimas.

Sementara Kepala Disperkimtan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi menambahkan, target rehab 4.365 rutilahu ini cukup signifikan sehingga pihaknya harus bekerja keras lagi mencari sumber anggaran lain.

“Kita akan berkordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. Termasuk dengan mengoptimalkan bantuan pihak swasta dan swadaya masyarakat,” kata Erwin.

Kaitan yang baru mengusulkan, menurut Erwin hal itu bisa dicek di database, apakah sudah masuk atau belum dalam data perbaikan rutilahu.

“Kita punya database, kita bisa lihat di sana. Kalau belum, maka akan diusulkan,” ungkap Erwin. Ia pun mengakui masih banyak yang perlu mendapat bantuan perbaikan rutilahu.

Adapun yang belum termasuk atau susulan baru, akan disusulkan, yang jelas prioritas empat puluh tiga ribu, tambahnya.

Soal mekanisme pengajuan perbaikan rumah, menurutnya bisa melalui kecamatan atau dari desa yang mengusulkan, serta bisa dajukan melalui Musrenbang.

“Juga bisa melalui mekanisme yang memungkinkan dalam penganggaran. Misalnya melalui penginputan pokok pikiran elektronik (e-Pokir) DPRD Kabupaten Bandung,” jelas Erwin.

Read more »