Bupati Bandung Sebut Harus Ada Pelatihan/Bimtek Untuk ASN, Khususnya Pemegang Keuangan

Bupati Bandung HM Dadang Supriatna menyebutkan sangat penting dan perlu adanya pemantapan serta pelatihan atau bintek terhadap para ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, khususnya para pengelola keuangan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung  saat memimpin kegiatan konsolidasi antar Kepala Perangkat Daerah dan Sosialisasi Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Komisi Aparatur Sipil Negara di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/4/22). 

"Kenapa harus demikian? berdasarkan hasil evaluasi kemarin dengan adanya SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) baru ada beberapa kendala, terutama dalam hal pelaksanaan yang berkaitan dengan sistem laporan keuangan. Memang kelihatan ada yang melaporkan apa adanya. Untuk itu, pemantapan dan pelatihan perlu dilakukan, khususnya untuk pemegang anggaran. Supaya lebih fokus lagi, pelatihan itu penting. Apalagi saat sekarang sudah serba digitalisasi," tutur Dadang Supriatna. 

Bupati pun melihat sudah nampak di jajaran Perangkat Daerah sudah ada kemauan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian. Ia pun memaklumi dalam proses penyerapan anggaran saat ini masih dalam kondisi transisi. 

"Tapi kita lihat penyerapan anggaran di triwulan kedua ini, harus betul-betul memberikan edukasi terhadap operasional  tentang bagaimana bentuk laporannya karena memang sedikit ada kendala. Makanya, perlu ada bintek khusus pemegang keuangan supaya tidak ketinggalan dalam pelaporan keuangan," katanya. 

Dalam kesempatan terasebut Bupati Bandung turut menyampaikan berkaitan dengan DAU/DAK di Jabar, yang penilaiannya berdasarkan jumlah penduduk.  Sebelumnya berdasarkan pada jumlah kabupaten/kota. Sehingga akumulasi anggaran yang didapat dari dana pusat, Provinsi Jawa Barat di atas Jawa Tengah dan sedikit lagi bisa mengimbangi Jawa Timur. 

"Hal itu sangat menggembirakan bagi warga Jabar," katanya.

Apalagi, imbuh dia, Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Bogor, sehingga perlu penyesuaian dalam penerimaab dana dari pusat tersebut.

Selain  membahas keuangan, Bupati Dadang Supriatna juga membahas terkait dengan kebutuhan SDM terutama  di Dinas Kesehatan dalam rangka persiapan pemenuhan SDM di rumah sakit. Menurutnya rumah sakit  membutuhkan SDM yang mencapai ratusan tenaga  kerja. Hal itu diungkapkan mengingat Pemkab Bandung berencana akan membangun rumah sakit baru untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Di hadapan para Kepala Perangkat Daerah, Bupati Bandung pun menyampaikan kembali instruksi Presiden pada saat mengikuti rapat di Bali terutama dalam optimalisasi  pemanfaatan produksi dalam negeri. Di antaranya yang disoroti adalah Kementerian Kesehatan, khususnya dalam penggunaan alat-alat kesehatan lebih baik menggunakan produk dalam negeri dan tidak mengutamakan produk luar negeri. 

Presiden juga menyoroti Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan. Misalnya, untuk kebutuhan komputer dalam penyelenggaraan pendidikan di dalam negeri juga banyak.

"Instruksi Pak Presiden harus mengutamakan produk lokal  dalam negeri," katanya. 

Dikatakan Bupati, dengan memanfaatkan produk lokal akan membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat. Bahkan dengan anggaran belanja mencapai triliunan rupiah  bisa membuka peluang dan kesempatan lapangan kerja lebih banyak lagi bagi masyarakat. 

"Hal itu dinilai sangat logis, setelah saya jalan-jalan ke lapangan dan menemui para pelaku UMKM memang mereka mengalami kesulitan di bidang pemasaran. Dengan adanya permintaan produk lokal yang mwningkat maka secara otomatis ekonom akan terbantu," Pungkasnya.

Sumber: Pemkab Bandung/Asdar.