BUPATI BANDUNG BARAT, ABUBAKAR M.Si : “ Tindak Tegas yang Merekayasa Data “

      Masyarakat Kabupaten Bandung Barat, korban bencana gempa yang selama ini menunggu kapan di cairkanya dana bantuan, boleh merasa bahagia pasalnya  tak lama lagi dana rehabilitasi dan renkontruksi ( rehab- rekon) akan segera dicairkan pada tgl 15 Desember mendatang.
Ini merupakan target terpanjang dan Bupati KBB Abubakar akan terus memantau pencairannya. Abubakar  meminta pemberian bantuan itu dilakukan sebelum tanggal 15 Desember.
“ Terlepas dari pada mereka para korban sudah merehab rumahnya masing masing, bantuan harus segera diberikan ini adalah janji pemerintah pusat dan sudah menjadi haknya korban” kata bupati disela – sela rapat koordinasi kegiatan rehab dan rekon pasca bencana gempa bumi tahap 2 di gedung Cermat  komplek Pemkab Bandung Barat November lalu.
Abubakar menjelaskan, hanya memberikan SK dan tidak bersentuhan langsung dengan uang, menghimbau semua pihak terkait  dengan digolontorkannya bantuan, tidak melakukan rekayasa data, bagi siapa saja yang melakukannya akan dikenai sanksi hukum tegas. “ Termasuk para kepala desa diingatkan supaya lebih teliti dan berhati-hati” tegas Abubakar.
Ditambahkan Kabag Operasional Polresta Cimahi, Ruhanda yang hadir mengisi acara kegiatan Rehab-Rekon pasca gempa KBB,menambahkan ” Jangan membuat kebijakan diatas kebijakan yang sudah ada dan disepakati, kami pihak Kepolisian mendukung dan akan terus ikut memantau pencairan dana rekonstruksi pasca gempa bumi tahap II KBB 2010 ” kataRuhanda.
Selanjutnya, Abubakar mengatakan  “ Kita ingin bantuan korban ini bisa tepat waktu tepat sasaran dan tepat pertanggung jawaban ”, tandasnya sambil menyatakan bantuan tahap satu pasca gempa sudah dilakukan di 4 kecamtan.
     Lebih lanjut Abubakar menjelaskan data hasil ferivikasi itu diserahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD Jabar ), yang kemudian diteruskan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ).
Bantuan rehab ringan menjadi tanggung jawab Pemkab, bupati  mengakui total anggaran, disetujui di APBD perubahan seluruh berjumlah Rp. 4,892 milyar, pencairan utntuk korban yang mengalami
rusak berat, sedang, dan ringan bisa berbarengan. “ Untuk itu saya intruksikan tim pelaksana mempersiapkan dokumen pencairan itu seluruhnya ” jelas Abubakar.
Hal senada dikatakan penggung jawab oprasional kegiatan tahap 2 Dani Taupik H. Menurutnya, bantuan tahap 2 diperuntukan bagi 2982 kepala keluarga ( KK ). Jumlah anggaranya mencapai Rp 40,978 miyar. Bantuan ditujukan untuk 2982 KK yang rumahnya mengalami kerusakasn sedang dan berat.
“ Pencarian itu akan diproses setelah validasi data yang dilakukan fasilitator di setiap kecamatan. Jumlah KK yang rumahnya mengalami kerusakan sedang sebanyak 1.311 unit. Sedangkan, yang rumahnya mengalami rusak berat mencapai 1.671 unit ” kata Dany.
     Dia menyebutkan, kini 82 fasilitator di 14 kecamatan sedang melakukan validasi data. Dikatakanya, bantuan untuk rumah yang rusak sedang mendapatkan RP.10 juta. Sedangkan, bagi rumah yang di katagorikan rusak berat berhak mendapatkan bantuan sebesar RP.15 juta. Kecamatan yang paling besar mendapatkan bantuan pada tahap ini, kata dia,adalah Kecamatan Cililin sebesar RP.6229 miliar.
Disusul Kecamatan Cihampelas yang mendapatkan bantuan sebesar RP.5,421miliar. Pada tahap II ini, kata dia, Kecamatan Padalarang tidak termasuk daerah yang mendapat bantuan karena sudah selesai pada tahap I. Sama halnya dengan pengucuran bantuan tahap I, untuk rumah rusak ringan menerima bantuan sebesar RP.1 juta. Dany menjelaskan, bantuan tahap I sudah dilakukan beberapa waktu  lalu. Dengan anggaran  berasal dari pusat dan propinsi sebesar RP.16 miliar. Pada tahap I diberikan kepada 1.417 KK yang tersebar di Kecamatan Batujajar, Padalarang, Cipongkor dan Lembang.
Secara keseluruhan, dia mengungkapkan total bantuan tahap I dan II itu mencapai RP. 57.595.060,-. dan bantuan itu di berikan kepada sekitar 9 ribu KK yang rumahnya di katagorikan rusak ringan, sedang dan berat.
     Menanggapi hal tersebut di atas Kepala Desa Karang Tanjung Kecamatan Cililin Agus Hasbullah ketika ditemui disela-sela kegiatan Rekon di gedung Cermat KBB, meminta kepada pemda KBB dalam menentukan masyarakat yang mendapatkan bantuan Rekon agar lebih selektif, persoalanya adalah data yang diberikan dari desa adalah data dan jumlah yang sebenarnya yang harus dapatkan haknya, tapi pada kenyataannya tidak seluruh dari data tersebut diakomodir. Akhirnya pada pencairan pertama banyak masyarakat mengeluhkan kenapa mereka tidak dapatkan haknya pada akhirnya pihak desalah yang jadi bulan bulanan masyarakat ” ungkap Agus kesal. (sim)