Pemkab Bandung Optimalkan Persiapan Jelang Even Nasional CSS ke-XXI/2023

Bandung, Jelajah News-Pemkab  Bandung terus mengoptimalkan persiapan jelang pelaksanaan event nasional City Sanitation Summit (CSS) ke-XXI/2023. Kabupaten Bandung ditunjuk sebagai tuan rumah oleh pemerintah pusat melalui AKKOPSI (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi) yang akan dilaksanakan pada 14-16 Juni 2023 mendatang.

"Pelaksanaan CSS ke-XXI itu, dengan tema implementasi SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten-Kota) dan pencapaian akses sanitasi aman," kata Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung H. Yosep Nugraha, dalam pelaksanaan sosialisasi jelang Kabupaten Bandung sebagai tuan ruang CSS tersebut, Selasa (30/5/23).

Menghadapi CSS itu, Diskominfo berusaha untuk mempublikasikan kepada masyarakat Kabupaten Bandung, terkait dengan pelaksanaan kegiatan sanitasi yang biasa dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yosep mengungkapkan tentang gambaran umum pada giat CSS, di antaranya akan dilaksanakan forum pertukaran pengalaman berbagai kabupaten/kota yang peduli dan giat dalam pembangunan sanitasi.

"Poin lainnya pada event CSS ini adalah dalam rangka membangun kemitraan AKKOPSI dan para anggota serta calon anggotanya dengan dukungan para mitra pembangunan," kata Yosep. 

Menurutnya, agenda CSS dijadikan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep kabupaten/kota sehat dan implementasinya di Indonesia.

"Hal penting lainnya adalah menjalin komunikasi, koordinasi dan sinergitas antar pemerintah daerah di Indonesia dalam kebersamaan melaksanakan konsep kabupaten/kota sehat," jelasnya.

Selain itu Yosep juga turut mensosialisasikan poin penting lainnya, yakni dalam upaya peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi. "Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi berkelanjutan," ujarnya.

Orang nomor satu dalam hal publikasi CSS di Diskominfo ini menjelaskan, pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakter dan kebutuhan daerah. Ia juga memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses sanitasi aman.

"Tentunya harus didukung dengan pengembangan kerjasama dan pola pendanaan," ujarnya. Yosep juga turut menjelaskan makna logo CSS XXI/2023 yang belum diketahui banyak orang. Ia menjelaskan, makna bentuk daun (CSS) melambangkan kemandirian karena sejatinya daun dapat memproduksi makanannya sendiri dengan proses fotosintesis melalui sinar matahari.

"Daun dapat mengerjakan sendiri semua yang dibutuhkan tanpa bantuan orang lain. Selain itu,  bentuk daun juga dapat menginterpretasikan makna bentuk Kujang yang menjadi ciri khas dan icon dari Jawa Barat. Air dalam lingkaran bermakna simbol kehidupan dan kesejahteraan," katanya.

Tidak hanya itu di dalam logo CSS itu sendiri, Yosep menjelaskan bahwa air merupakan sebuah simbol kehidupan dan kesejahteraan. Sedangkan makna air yang seakan berada pada 'genggaman' daun bermakna keterikatan dan kesinambungan antara air (sanitasi) yang baik dengan lingkungan hidup yang baik (pengentasan sampah, air bersih dan sanitasi).

"Itu yang bisa dijadikan pemahaman untuk menambah wawasan, berkaitan dengan makna logo CSS," jelasnya.(Sumber : Pemkab Bandung/Asdar)

Read more »

Bupati Bandung Dr.H.M. Dadang Supriatna Silaturahmi dengan Guru NGaji di Kecamatan Rancaekek

Rancaekek, Jelajah News-Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna menjalin silaturahmi dengan guru ngaji di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Senin (29/5/23) malam. Pertemuan silaturahmi itu difasilitasi pengelola pendidikan SMP-SMK Skye Digipreneur School di Jalan Walini Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, yang turut dihadiri pula  jajaran Forkopimcam Rancaekek, para kepala desa di Kecamatan Rancaekek dan Kader PKK dan pihak lainnya.

"Di Kecamatan Rancaekek ini hampir 800 guru ngaji, sehingga saya sangat senang bisa silaturahmi dengan guru ngaji. Di Kabupaten Bandung yang mencapai sekitar 15.570 guru ngaji. Melalui program guru ngaji itu, Pemerintah Kabupaten Bandung mengeluarkan anggaran Rp 109 miliar, anggaran terbesar se-Indonesia," kata Bupati Bandung. 

Dadang mengatakan melalui program guru ngaji  pemerintah juga turut memberikan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Disaat ada guru ngaji, marbot, Ketua RT dan RW, Linmas, kader PKK, maupun tenaga honorer yang meninggal dunia dan  mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, ahli warisnya mendapatkan santunan Rp 42 juta. 

"Selama tahun 2022-2023, setelah program guru ngaji dan pemberian insentif itu digulirkan Pemkab Bandung, kita sudah mengeluarkan santunan untuk ahli waris sebesar Rp 10,5 miliar," kata Dadang.

Bupati Bandung mengatakan Pemkab Bandung menggulirkan program guru ngaji karena ingin memuliakan para ulama. Ia pun menitipkan kepada para guru ngaji untuk mendidik anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa untuk mengaji.

"Dengan harapan anak-anak itu berakhlakul karimah dan berkarakter," katanya.Menurutnya,program guru ngaji  bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung dan

"Program ini pula berdampak pada tingkat penurunan kriminalitas di Kabupaten Bandung. Perceraian juga menurun, yang semula pada tahun 2021 sebanyak 10.000 pasang suami yang mengurus perceraian di Kabupaten Bandung, pada tahun 2022 angka perceraian menurun jadi 8.000 pasangan. Mudah-mudahan pada tahun 2023 tidak ada perceraian," tutur Dadang.

Menurutnya, perceraian itu ada beberapa penyebab, di antaranya terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), dan persoalan ekonomi. "Ada juga yang disebabkan karena bank emok, ketika seorang istri pinjam ke bank emok, suaminya tidak tahu, sehingga terjadi persoalan di dalam rumah tangga," ujarnya. 

Di hadapan sejumlah unsur, orang nomor satu ini juga menjelaskan angka pengangguran di Kabupaten Bandung mengalami penurunan karena adanya pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Selain itu ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung dari tahun 2021 sebesar Rp 960 miliar dan tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp 1,237 triliun, sehingga ada kenaikan sebesar 30 persen.

"Kenapa PAD Kabupaten Bandung naik karena memuliakan ulama dan doa para guru ngaji se-Kabupaten Bandung," katanya.

Dikatakannya, apa yang menjadi program kerjanya merupakan bentuk karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung. 

Bupati Bandung menyatakan komitmennya untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Bandung. Di sela-sela kegiatan itu, Dadang juga berharap bahwa SMP-SMK Skye Digipreneur School dapat mencetak calon para pengusaha muda tidak hanya ada di Rancaekek saja.

"Tapi saya berharap bisa dikembangkan di Pangalengan, Ciwidey, Nagreg dan daerah lainnya di Kabupaten Bandung," katanya. 

Ia juga mengingatkan kepada para orang tua yang memiliki anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara, tidak harus berpikir anaknya itu bekerja menjadi PNS atau bekerja di pabrik.

"Tapi bagaimana anak itu menjadi orang sukses. Termasuk menjadi pengusaha. Saya memberikan suport, supaya anak-anak yang belajar di SMP dan SMK Skye Digipreneur School ini tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa berbuat baik kepada kedua orang tua," katanya.(Sumber : Pemkab bandung/Asdar)

Read more »

Bupati Bandung Hadiri Wisuda Pondok Pesantren Tahfidz di Jelegong Rancaekek

Rancaekek, Jelajah News-Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang mencapai 3,7 juta jiwa, sebagian besarnya adalah generasi muda. 

Hal itu diungkapkan Bupati Bandung saat memberikan sambutan pada kegiatan Wisuda tahun 2023 Pondok Pesantren Tahfidz, Kitab dan Dakwah DTA, TK, SDIT, SMPIT, SMAIT Addzimat Da'i Indonesia di Jalan Cipasir Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, Rabu (24/5/23).

Bupati Bandung  mengaku bersyukur dan bahagia bisa silaturahmi dengan keluarga besar Pesantren Addzimat Da'i Indonesia  pada kegiatan  pelepasan siswa tersebut. 

"3,7 juta jiwa penduduk Kabupaten Bandung, sebagian besar adalah generasi muda. Generasi muda sangat luar biasa, generasi muda  penerus bangsa, generasi muda penerus masa depan bangsa," kata Dadang.

Dalam sambutannya tersebut dirinya mengatakan  akan terus mensuport peningkatan kualitas para pemuda yang ada di sekolah maupun di lembaga pendidikan lainnya serta kelangsungan pesantren tersebut, di antaranya dengan memberikan bantuan hibah sebesar Rp 250 juta.

"Bantuan ini bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan para calon pemimpin di masa mendatang," katanya.

Bupati Bandung pun berharap kepada para siswa yang mengenyam pendidikan di lingkungan sekolah maupun pesantren agar dapat memanfaatkan ilmu yang sudah didapat. 

"Ilmu yang sudah didapat selama belajar bisa bermanfaat untuk diri sendiri, kedua orang tua, lingkungan dan warga masyarakat sekitar," harapnya.

Dadang mengungkapkan bahwa para siswa yang sedang menjalani proses pendidikan harus punya cita cita untuk kemajuan diri sendiri maupun generasi penerus bangsa yang dibarengi dengan intelektual dan spiritual yang tinggi agar menghasilkan  aura positif yang akan menghasilkan karya nyata untuk umat. 

"Untuk menjadi orang sukses  kuncinya sangat sederhana, yaitu hormat kepada kedua orang tua. Jika kita sukses, kedua orang tua pun akan bangga ketika melihat anaknya berhasil," ujarnya.

Kang DS panggilan ajtab Bupati Dadang pun terus melakukan upaya pendekatan dan silaturahmi kepada masyarakat guna menyampaikan dan merealisasikan program kerjanya. 

Kang DS mengatakan bahwa pihaknya telah merealisasikan program guru ngaji dengan anggaran sebesar Rp 109 miliar per tahun. Selain itu merealisasikan program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan dengan anggaran Rp 70 miliar.

"Pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, untuk memberantas bank emok yang merajalela di Kabupaten Bandung," katanya.

Kepada masyarakat luas, Kang DS menyampaikan bahwa Pemkab Bandung telah menggelar program kartu tani Sibedas untuk 142.000  petani serta sudah menggulirkan hibah sebesar Rp 25 miliar untuk 50.000 petani.

"Mulai tanggal 1 Januari 2023, sawah abadi dibebaskan tak usah bayar pajak setiap tahunnya. Syaratnya, lahan abadi itu harus di-Perdes-kan di desa masing-masing. Lahan abadi itu bisa dijualbelikan, tapi tidak bisa digunakan untuk pembangunan perumahan dan pabrik," katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Adzzimat Da'i Indonesia KH. Nanang Qosim mengatakan bahwa melalui kepemimpinan Bupati Bandung Dadang Supriatna, pembangunan di Kabupaten Bandung semakin meningkat. Di antaranya dalam pembangunan jalan semakin bagus.

"Termasuk ada peningkatkan dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan, yang semakin baik," kata Nanang.

Nanang juga melihat ada sinergitas antara hubungan ulama dan umaro, sehingga para ulama pun sangat mendukung program pemerintah. 

Ia pun melihat pemerintah Kabupaten Bandung memberikan perhatian khusus terhadap guru ngaji, di antaranya memberikan insentif bagi para ustadz/ustadzah tersebut. "Pemberian insentif guru ngaji ini yang tidak dilakukan di daerah  lainnya," katanya.

Nanang  menyebutkan bahwa Bupati Bandung selalu memperhatikan pesantren, majelis taklim, dan dalam upaya membangun Kabupaten  Bandung semakin agamis. Ia juga berharap Kabupaten Bandung semakin sejahtera. 

"Dengan harapan tingkat kemiskinan menurun dan masyarakat Kabupaten Bandung semakin sejahtera," katanya. (Sumber : Pemkab Bandung/Asdar)

Read more »

Sebnyak 120 MI di Kabupaten Bandung Mendapat Dana Hibah dari Pemkab Bandung sebesar Rp. 12,7 Miliar.

Bojongsoang, Jelajah News-Sebanyak 120 Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Bandung mendapatkan hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung yang disalurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung sebesar Rp 12,7 miliar pada tahun 2023 ini.   

Sedangkan sisanya 120 MI dari 240 MI yang menjadi sasaran pemberian bantuan hibah itu akan diprogramkan pada tahun depan. Tujuan dari pemberian hibah itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung. 

"Sekarang 120 MI yang mendapatkan bantuan hibah," kata Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna saat melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru MI Al-Misbah Sapan Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Selasa (23/5/23).

Menurutnya, pemberian bantuan  hibah untuk 120 MI di Kabupaten Bandung itu, peresmiannya diawali pada pelaksanaan peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru MI Al-Misbah Sapan Desa Tegalluar.

"Dari Rp 12,7 miliar itu, sebesar Rp 7,5 miliar untuk MI dan Rp 5,2 miliar untuk PAI (Pendidikan Agama Islam). Hibah ini dari Pemkab Bandung, namun disalurkan melalui Kemenag Kabupaten Bandung," kata Dadang.

Ia mengatakan pemberian bantuan hibah itu di antaranya untuk pembangunan ruang kelas baru. Di antaranya, dilaksanakan di MI Al Misbah Sapan, sebanyak enam lokal ruang kelas baru yang dibangun di lingkungan pendidikan tersebut.

"MI ini memang tanggungjawab Kemenag, tapi boleh secara internal, pemerintah daerah menghibahkan untuk anggaran sekolah (MI/PAI) karena diatur oleh Perundang-undangan," jelas Dadang 

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini berharap dengan adanya bantuan hibah ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bandung 

"Khususnya pada peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru MI Al-Misbah Sapan ini, untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan," katanya. 

Bupati Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa harapan lama sekolah 12,7 tahun di Kabupaten Bandung, sedangkan rata-rata lama sekolah saat ia baru dilantik jadi Bupati Bandung pada 26 April 2021 selama 8,8 tahun .

"Baru dua tahun menjabat Bupati Bandung, saat ini harapan lama sekolah meningkat jadi 9,07 tahun. Artinya ada peningkatan dengan cara meningkatkan sarana prasarana pendidikan TK, SD, dan SMP, yang menjadi kewenangan Pemkab Bandung dalam pelayanan pendidikan dasar tersebut. Sedangkan SMA kewenangan Provinsi Jabar," jelas Dadang.

Bupati berharap dengan adanya pemberian hibah ini menjadikan keberkahan dalam kelangsungan pendidikan di Kabupaten Bandung. 

"Sarana pendidikan ini untuk kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dan rata-rata lama sekolah," ujarnya.

Selain memberikan bantuan hibah, Dadang juga berusaha untuk memuliakan para ustadz/ulama melalui program guru ngaji dengan anggaran Rp 109 miliar per tahun.

"Hikmah kita memuliakan ulama dan ustadz, sebagai guru ngaji, PAD Kabupaten Bandung meningkat dari Rp 960 miliar tahun 2021 menjadi Rp 1,237 triliun pada tahun 2022, dengan kenaikan 30 persen," tuturnya.

Menurutnya, sejumlah program hibah sarana pendidikan maupun program guru ngaji itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. "Program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya. 

Sementara itu, Kepala Desa Tegalluar H. Galih Hendrawan mengatakan, bahwa peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru MI Al-Misbah Sapan ini dilakukan pada lahan titi sara (titipan sarerea) dari masyarakat Desa Tegalluar yang dikelola oleh pemerintah desa.

"Karena lahan ini dimohon oleh masyarakat untuk pembangunan sarana pendidikan, akhirnya digunakan untuk pembangunan MI guna kepentingan masyarakat itu sendiri" kata Galih.

Menurutnya, pemanfaatan lahan titi sara ini sifatnya hak guna pakai. Dalam pemanfaatannya pun melalui pelaksanaan musdes (musyawarah desa). Galih berharap peletakan batu pertama ruang kelas baru MI Al-Misbah ini jadi keberkahan. 

"Kami berharap kualitas pendidikan di MI Al Misbah bisa lebih maju. Kita berharap alat peraga memadai supaya bisa bersaing dengan sekolah lain. Kalau sudah bersaing warga bisa sekolah di tempat ini dan tak akan sekolah ke sekolah lain," katanya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Al-Misbah H. Bubun Bunyamin mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bandung yang sudah hadir untuk melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru MI Al-Misbah Sapan. "Ini sejarah ada hibah dari Bupati melalui Kemenag," katanya.

Ia mengatakan, komplek pendidikan ini merupakan cita-citanya, karena ada lembaga PAUD, MI, SMP dan SMA. 

"Alhamdulillah, MI Al-Misbah Sapan ini dapat hibah enam ruang kelas baru," katanya. (Sumber : Pemkab Bandung/Asdar)

Read more »

Pemkab Bandung dan BPJS Ketenagakerjaan Laksanakan Penandatangan Kerjasama Tentang Jamsostek Bagi Penyelenggara Pemilu 2024

Soreang, Jelajah News-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024 di Rumah Dinas Jabatan Bupati Bandung di Soreang, Senin (22/5/23).

Penandatangan perjanjian kerjasama itu dilaksanakan oleh Plt. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung H. Erick Juriara Ekananta dan Kepala BPJS Rizal Dariakusumah dan disaksikan langsung oleh Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Agus Firman Zaini.

Adapun yang menjadi sasaran dalam perjanjian kerjasama ini meliputi, yaitu KPU Kabupaten Bandung berjumlah 101.738 orang. Terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bandung 5 orang, Sekretariat KPU 14 orang, Ketua dan Anggota PPK 155 orang, Ketua dan Anggota PPS 840 orang, Sekretariat PPK 93 orang, Sekretariat PPS 840 orang, Tenaga Pendukung Sekretariat PPK 62 orang dan Petugas TPS 99.729 orang. 

Sedangkan Bawaslu Kabupaten Bandung berjumlah 11.709 orang, terdiri dari Panwaslu Kecamatan 341 orang, Panwaslu Kelurahan/Desa 280 orang, PNS Sekretariat Bawaslu 7 orang dan Pengawas TPS 11.081 orang.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab Bandung dengan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan tindaklanjut dari pelantikannya PPK yang waktu itu dilaksanakan KPU Kabupaten Bandung di kawasan Dago Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.

"Kami berharap dengan adanya penandatangan perjanjian kerjasama ini, dapat menjamin penyelenggara Pemilu serentak 2024 mendatang. Setelah dilaksanakan pemilu, saya tak mau dengar ada penyelenggara pemilu yang sakit, karena stres atau kecapean setelah melaksanakan tugas. Jangan sampai begitu selesai bertugas atau jadi penyelenggara pemilu, besoknya sakit," kata Dadang dalam sambutannya. 

Bupati Bandung mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung dikategorikan rawan dalam pelaksanaan pemilu, mengingat karena sebelumnya ada yang menggugat ke KPU. 

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini, sebelum adanya perjanjian kerjasama ini, Pemkab Bandung sudah memfasilitasi sekitar 125.000 BPJS Ketenagakerjaan, bagi aparatur Ketua RT, RW, selain itu guru ngaji, marbot, Kader PKK, dan Linmas. 

"Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemkab Bandung dan BPJS Ketenagakerjaan tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak tahun 2024," kata Dadang.

Ia mengatakan adanya perjanjian kerjasama itu, sebagai bentuk hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi mereka yang dilibatkan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 mendatang.

"Dari BPJS menyebutkan bahwa ini sebagai percontohan kabupaten/kota lainnya, mungkin saja. Tapi ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap warganya. Sehingga mereka didahulukan untuk mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan ini, saya juga sudah koordinasi dengan pihak KPU," ungkapnya.

Bupati Bandung berharap dengan adanya perjanjian kerjasama ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya penyelenggara Pemilu Serentak 2024.

"Walaupun sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan, jangan sampai sakit. Kita tetap sehat dan selamat," ucapnya. 

Ia mengatakan dalam keberlangsungan penyelenggaran Pemilu tetap harus memperhatikan kesehatan dan keberkahan untuk semua masyarakat Kabupaten Bandung. 

"Kita harus bangkit dan melakukan inovasi untuk bangsa dan negara," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lodaya Rizal Dariakusumah mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bupati Bandung yang sudah memberikan kepercayaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dilaksanakan penandatangan perjanjian kerjasama tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak tahun 2024. Penyelenggara Pemilu itu, yakni KPU dan Bawaslu.

"Perjanjian kerjasama ini, sebagai bentuk sinergitas antara Pemkab Bandung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap penyelenggara Pemilu bisa bekerja dengan aman, dan risikonya disaat bekerja bisa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Pengalaman Pemilu 2019, banyak anggota penyelenggara yang sakit, kecelakaan sampai meninggal dunia," katanya.

Rizal mengatakan, perjanjian kerjasama ini, bisa sebagai contoh kabupaten/kota lain karena belum semua mengadakan perjanjian kerjasama seperti ini.

"Kabupaten Bandung melakukan inisiasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, melaksanakan penandatangan perjanjian kerjasama tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak tahun 2024," katanya.

Rizal mengatakan, bahwa Kabupaten Bandung adalah yang pertama melaksanakan perjanjian kerjasama perlindungan terhadap penyelenggara Pemilu serentak di Kabupaten Bandung.

"Melalui perjanjian kerjasama ini, bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa mendapatkan jaminan kematian dan kecelakaan kerja. Jaminan kematian itu, apabila meninggal akan mendapatkan manfaat sebesar Rp 42 juta yang diterima ahli warisnya," katanya.

Apabila terjadi kecelakaan kerja, imbuh Rizal, itu akan diberikan perlindungan pengobatan dan perawatan kesehatan. Jaminan perlindungan tersebut akan diberikan pada saat terjadi kecelakaan kerja yang berkaitan dengan hubungan kerja pada saat para petugas melaksanakan pekerjaan," katanya.

Menurut Rizal, mendapatkan jaminan kecelakaan kerja pada saat bekerja, misalnya pada saat penghitungan suara. Selain itu, pada saat pencabutan alat peraga kampanye atau pada saat mereka bertugas selama dalam tahapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024. (Sumber : Pemkab Bandung/Asdar)

Read more »

HM. Dadang Supriatna, Beserta Forkopimcam Hadir di Tengah Masyarakat Carikan Solusi Tingkatkan Pembangunan Infrastruktur

Banjaran Jelajah News-Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna hadir tengah-tengah masyarakat saat pertemuan silaturahmi di Masjid Misbahul Huda, Komplek Perumahan Damar Mas Regency Jalan Banjaran-Soreang Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, Selasa (9/5/23) malam pukul 20.30 WIB. 

Pertemuan tersebut dalam rangka mencari solusi terbaik dalam upaya meningkatkan pembangunan insfrastruktur di kawasan komplek perumahan tersebut.

Kehadiran Bupati Dadang Supriatna yang didampingi jajaran Organisasi Perangkat Daerah beserta Forkopimcam Banjaran, para kepala desa dan perwakilan warga yang menghuni perumahan itu untuk membahas bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan anggaran dari APBD untuk pembangunan infrastruktur jalan maupun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) lainnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas maupun sarana publik.

Dalam upaya perbaikan insfrastruktur jalan yang menjadi salah satu pembahasan dalam pembahasannya, Bupati Bandung mengharapkan ada proses penyerahan fasos fasum dari pengembang perumahan tersebut kepada Pemkab  Bandung dan bisa selesai dalam waktu dua Minggu kedepan. 

Dengan demikian, perbaikan jalan dan insfrastruktur lainnya menjadi hak dan kewajiban pemerintah daerah. Sebaliknya, jika fasos/fasum belum diserahkan ke pemerintah daerah, APBD maupun APBDes tidak bisa digunakan untuk perbaikan jalan maupun insfrastruktur lainnya di kawasan perumahan tersebut. 

Bupati Bandung mengungkapkan setiap pengembang mendapatkan izin lokasi. "Ada klausul, apabila pengembang sudah menyelesaikan pengerjaannya, maka itu secara otomatis (fasos/fasum) diserahterimakan kepada pemerintah daerah. Apabila dalam kurun waktu satu tahun pengembang belum menyelesaikan, maka harus ada permohonan perpanjangan," kata Dadang Supriatna.

Menurutnya, fasum dan fasos di perumahan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah,  otomatis menjadi kewajiban pemerintah dalam hal pemeliharaan insfrastruktur  jalan. 

"Maka sanksinya bagi setiap  perumahan yang belum menyerahkan fasos dan fasum, tidak boleh ada anggaran dari APBD ataupun anggaran desa yang masuk untuk perbaikan insfrastruktur yang ada di kawasan perumahan," ujar Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna.

Dikatakannya, pengembang yang belum menyerahkan fasos dan fasum sama dengan mengabaikan kewajibannya. Untuk itu pengembang yang belum melaksanakan kewajiban menyerahkan fasos dan fasum ke pemerintah daerah, sanksinya ketika akan mengajukan izin lagi mendirikan perumahan akan ditolak atau diblacklist. "Jangan sampai pengembang mengorbankan penghuni," kata Kang DS.

Disebutkannya, selama 2 tahun dirinya jadi Bupati Bandung, dari 450 perumahan baru 12 perumahan yang menyerahkan fasos/fasum.

"Jika perumahan tidak menyerahkan fasos dan fasum kepada pemerintah daerah, apa yang akan kita lakukan?" katanya.

"Prinsipnya saya meminta, asal semua penghuni perumahan Damar Mas menyepakati dan menerima kondisi insfrastruktur apa adanya. Apakah penghuni perumahan Damar Mas menerima dalam kondisi seperti ini atau tidak?" imbuhnya.

Sejumlah perwakilan penghuni Perumahan Damar Mas dengan kompak menyatakan "menerima". "Maka, kami pun dari pemerintah daerah siap untuk menerima penyerahan fasos/fasum tersebut," katanya.

Menurutnya, kalau sudah ada pernyataan dari warga sekitar menerima dalam kondisi seperti ini, baru pemerintah daerah memproses. 

"Kalau pengembang perumahan Damar Mas ini sudah menyerahkan fasos/fasum, tidak ada alasan warga untuk menghambat pembangunan kalau itu dibutuhkan oleh pemerintah," ucapnya.

Menurutnya, jika pengembangan perumahan sudah menyerahkan fasos/fasum, pemerintah memiliki kewajiban untuk memperbaiki jalan. "APBD dan APBDes bisa masuk pada pembangunan penataan jalan, insfrastruktur yang berada di Kabupaten Bandung," katanya. 

Dikatakan Kang DS, bahwa pihaknya sudah menganggarkan sebesar Rp 500 juta untuk penataan atau perbaikan insfrastruktur di masing-masing kawasan perumahan yang sudah menyerahkan fasos/fasum kepada pemerintah daerah. "Kalau sudah diserahkan, fasos dan fasum di kawasan perumahan itu milik pemerintah daerah, di antaranya  jalan, taman maupun masjid," katanya. 

Untuk itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperbaikinya. "Artinya pemerintah sudah hadir di situ. APBD juga bisa masuk ke kawasan perumahan," jelasnya.

Dalam pertemuan ini, Bupati Bandung memberikan kesempatan kepada sejumlah pihak untuk memproses penyerahan fasos/fasum perumahan Damar Mas kepada pemerintah daerah dalam kurun waktu dua Minggu. "Di Kabupaten Bandung  sudah ada 28 perumahan yang sudah menyerahkan fasos/fasum," katanya.

Kang DS pun langsung mengumumkan pada Selasa malam itu, jika perumahan Damar Mas sudah selesai menyerahkan fasos/fasum kepada pemerintah daerah, maka pihaknya akan menganggarkan Rp 500 juta untuk perbaikan jalan. "Karena ini merupakan hak dan kewajiban pemerintah," ucapnya. (Sumber : Pemkab Bandung/Asdar)

Read more »

Halal Bihalal, LAKRI Mengajak Masyarakat di Tahun Politik Untuk Bisa Bijak Berpolitik dengan Baik

KAB. BANDUNG, JELAJAH NEWS-Buletin Jelajah News--Lembaga Anti Korupsi Repuplik Indonesia (LAKRI), Laskar Siliwangi Indonesia, Brigade Permesta Saat menggelar kegiatan Halal Bihalal mengajak Silaturahmi bersama  Masyarakat dan mengajak  bijak  berpolitik dengan baik menjelang tahun politik.

Kegiatan yang dihadiri Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Steven Samuel Lee Lahenko,  Tokoh Toleransi Nasional, Haidar Alwi di Dampingi Sekjen LAKRI, Bejo Sumantoro, Ketua LSI Jabar, Rawiyatno,  Anggota DPD RI, Eni Sumarni dan Tamu undangan lainnya.

Pada Kesempatan itu, Ketua umum Lakri mengatakan, "Kami melaksanakan kegiatan ini tujuannya untuk bersilaturahmi  bersama masyarakat agar bisa mengajak bijak dalam berpolitik di tahun tahun politik saat ini" Ungkapnya di Wisata Cileuweng Pangalengan Kab. Bandung, Minggu (7/5/2023).

Menurutnya, selama ini masyarakat  terlalu banyak memakan janji terlalu banyak di janjikan demi kepentingan oleh mereka yang punya kepentingan untuk menjadi pejabat, Tokoh, dan anggota DPR.  

"Tetapi kita bukan butuh itu, Yang kami butuh adalah tindakan nyata dari mereka, dan yang  menjadi pertanyaan, apakah mereka bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti dikegiatan kegiatan yang sederhana seperti ini,  jangan ketika mau datang hanya  di Hotel saja" Katanya di lokasi.

Karena menurutnya, sudah cukup termakan janji janji manis, yang di janjikan oleh politisi. Maka dari itu kami di dalam kegiatan ini selain  silaturahmi bersama masyarakat kami juga mengedukasi dan mengajak supaya bisa bijak di dalam  berpolitik.

Jadi jangan menjadikan politik sebagai alat sarana  perpecahan tetapi jadikan politik sebagai sarana  persatuan

"Kami Lakri dan Brigade Permesta punya banyak pandangan politik tetapi kami tetap satu,  tetap  mempunyai satu komitmen satu komando" Pungkasnya***(Winda cahyani)

Read more »

Pemkab Bandung Laksanakan Upacara Gabungan, Bupati Bandung Berikan Penghargaan Pada Warga Berprestasi

Soreang, Jelajah News-Forkopimda Kabupaten Bandung melaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hari Jadi  Kabupaten Bandung ke 382, Hari RA. Kartini ke-144 Hari Otonomi Daerah ke-27 dan Hari Buruh Internasional tingkat Kabupaten Bandung di Lapangan Upakarti, Pemkab Bandung, Soreang, Rabu (3/5/23).

Pelaksanaan upacara tersebut dihadiri dari berbagai unsur, di antaranya jajaran TNI, Polri, ASN Pemkab Bandung, serikat pekerja dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam kegiatan ini, Bupati Bandung Dr. H.M. Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Bandung H. Sahrul Gunawan turut memberikan penghargaan kepada warga Kabupaten Bandung yang berprestasi, dalam mendukung peningkatan pembangunan di berbagai sektor.   

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, pelaksanaan upacara gabungan ini yang seharusnya dilaksanakan tanggal 20 April 2023 lalu dan merupakan Hari Jadi ke-382 Kabupaten Bandung  baru dilaksanakan hari Rabu ini.

"Pada kesempatan ini turut dilaksanakan Hari Otonomi Daerah, Hari RA Kartini, dan juga Hari Buruh Internasional. Karena ada libur nasional, sehingga berbagai kegiatan itu baru hari ini bisa dilaksanakan upacara tersebut," kata Bupati Bandung usai upacara di Lapangan Upakarti Soreang.

Dadang Supriatna mengatakan, pelaksanaan upacara ini ada empat agenda kegiatan, yaitu upacara Hari Pendidikan Nasional, Hari Jadi ke-382 Kabupaten Bandung, Hari Buruh Internasional atau May Day, Hari Otonomi Daerah ke-27 dan RA Kartini. 

"Hari pendidikan saya selalu ingat, Ki Hajar Dewantoro pernah  menyampaikan 'ing ngarso sung tulodo, ing madia mangun karso'. Ini tentunya harus bisa diimplementasikan terutama pada generasi Z saat ini, harus paham tentang sejarah bagaimana berdirinya Hari Pendidikan Nasional," kata Bupati Bandung.

Kedua, kata Dadang Supriatna, di Hari Otonomi Daerah, tentunya ia sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bandung sangat mengapresiasi kepada Presiden yang sudah begitu peduli dan tentunya bisa memperhatikan daerah.

"Terutama dalam hal desa, karena pembangunan nasional itu berada di tingkat desa. Saya kira ini, salah satu daerah yang sangat strategis. Insya Allah kita akan terus berkomitmen  untuk memberikan inovasi-inovasi demi mewujudkan Kabupaten Bandung yang tentunya sesuai dengan harapan Pak Presiden," kata Dadang Supriatna. 

Ketiga, imbuh Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, dalam menyambut Hari Jadi Kabupaten Bandung, tentunya ia berharap selalu berintrospeksi diri. Kang DS juga mengucapkan terima kasih kepada para leluhur, baik yang sudah meninggal dunia, didoakan  semoga mendapatkan tempat terbaik di surgaNya Allah SWT. 

"Dan yang masih ada tentunya  selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT," harapnya.

Kang DS mengatakan, para pendahulu kita sudah melaksanakan berbagai pembangunan di Kabupaten Bandung. 

"Tentu diusia 382 tahun Kabupaten Bandung ini, kita harus terus melakukan inovasi-inovasi apa kira-kira yang belum selesai dan perlu kita tingkatkan. Saya siap berkomitmen untuk terus melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan," kata Kang DS. 

Keempat, kata Kang DS, di Hari Buruh Internasional atau May Day, buruh merupakan mitra yang strategis. "Yang mana saya lihat, pada waktu saat  saya dilantik jadi Bupati Bandung 26 April 2021, LPE (Laporan Perubahan Ekuitas) kita minus 1,87 persen, tapi Desember 2022 sudah meningkat menjadi 5,32 persen. Ini tentunya ada sinergitas antara pengusaha dengan buruh," ujarnya.

Kang DS mengaku bersyukur karena tripartit di Kabupaten Bandung selalu kompak dan pada pelaksanaan upacara ini sebanyak 16 serikat pekerja/serikat buruh turut hadir dan mereka sudah berkomitmen untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Bandung.

"Terutama saya mempermudah perizinan. Dengan mempermudah perizinan, kelihatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) kita meningkat hampir mencapai Rp 143 triliun. Dan juga angka pengangguran kita menurun dari 8,32 persen sekarang di 6,98 persen. Ini kan menurun di angka 1,34 persen bukan hal yang mudah. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita juga meningkat, dari  72,73 poin, sekarang sudah 73,14 poin," jelasnya.

Menurut Kang DS , peningkatan  IPM Kabupaten Bandung berasal dari sektor kesehatan, pendidikan dan daya beli. 

"Nah ini kenapa sektor daya beli meningkat, karena kita ada program  pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan," ujarnya.

"Mudah-mudahan dari kesemuanya ini,  Semoga kita lebih semangat, lebih bisa  mengimplementasikan apa yang menjadi cita-cita para pendahulu kita dan juga kita akan terus ikut melakukan inovasi dan terus melanjutkan pembangunan di Kabupaten Bandung yang kita cintai ini," imbuh Bupati Bandung.

Dadang Supriatna mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mana sudah bekerja sama dengan baik. "Saya kira tanpa ada bantuan dari masyarakat, mustahil semua program bisa selesai  Terutama dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung, yang asalnya Rp 960 miliar pada tahun 2021 lalu dan tahun 2022 sudah mencapai Rp 1,237 triliun. "Ini artinya, aktivitas masyarakat sangat luar biasa," ujarnya. 

Menurutnya, Pemkab Bandung harus terus berkomitmen untuk memperbaiki kinerjanya dan harus terus melakukan inovasi. 

"keduanya bagaimana transaksi jual beli bisa terus berjalan. Ini semua diawali melalui proses perizinan. Saya kira bahwa tanpa adanya kebersamaan, antara pemerintah daerah dengan masyarakat, saya yakin tidak akan selesai," ujarnya. 

Dikatakannya, pola program pentahelix yang dijalankan saat ini sangat luar biasa. "Perannya semua masyarakat, perannya pemerintah, perannya pengusaha, perannya media, ini  sangat erat hubungannya sehingga saya meyakini dengan kekompakan, kegotongroyongan maka pembangunan di Kabupaten Bandung akan terus meningkat. Insya Allah dengan  13 program strategis yang dilakukan saat ini akan membawa Kabupaten Bandung ini ke arah yang lebih baik lagi," pungkasnya. (Sumber : Pemkab Bandung/Asdar)

Read more »