Bupati Bandung : Disabilitas Punya Hak yang Sama

Cileunyi, Jelajah News - Bupati Bandung H.M.Dadang Supriatna menyatakan bahwa jika berbicara tanggungjawab dan kewenangan, maka SLB  merupakan tanggungjawab Pemprov Jabar. Namun demikian, Bupati Bandung  siap mendukung pengembangan SLB.

"Kebijakannya macam-macam, bisa langsung kita arahkan membuat surat rekomendasi untuk mendapatkan bantuan khusus dari Provinsi Jawa Barat," kata Bupati Bandung saat menghadiri peresmian gedung sekolah SLB Autisma Bunda Bening Selakshahati di kawasan Desa Emas Ramah Disabilitas, Kampung Cibirubeet Hilir RT 05/RW 13 Desa Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung, Kamis (29/12/22).

Selain itu Menurutnya, bentuk dukungan Pemkab Bandung bisa juga diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan  SLB tersebut  karena telah dilindungi oleh Undang-Undang No 8 tahun 2016 tentang Hak Disabilitas. "Disabilitas ini memiliki hak yang sama, baik pendidikan, kesehatan maupun daya beli dan ini adalah hak mereka," kata Dadang Supriatna.

Selanjutnya Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa pemerintah akan mensupport dan mendorong penyelenggaraan pendidikan di lingkungan SLB.

"Jadi di SLB ini ada tiga kriteria, yang tentunya berbeda dengan yang lain. Pertama, diberikan pendidikan sama dengan SLB yang lainnya. Kedua ada terapinya, dan yang ketiga ada pelatihan vokasional," katanya. 

Artinya, lanjut Bupati Bandung, setelah siswa keluar dari SLB bisa mandiri. "Makanya, ironis. Anak-anak disabilitas mampu dan semangat untuk menjadi pengusaha. Sementara orang yang normal, diam di rumah tanpa ada kegiatan. Ini yang menjadi tantangan saya, pada 2023 akan melakukan road show," katanya.

Kedepannya Bupati Bandung ingin bertemu dan berdiskusi dengan anak-anak pengangguran. 

"Insya Allah, saya akan kerja keras dan akan menciptakan 35.000 lapangan usaha baru  di tahun 2023," katanya. 

Bupati Bandung pun menyebutkan bahwa ada sekitar 1.908 anak yang berkategori disabilitas di Kabupaten Bandung. Menurutnya, di Kabupaten Bandung masih ada orang tua yang cenderung menutupi  anak-anaknya yang disabilitas.

"Para orang tua yang memiliki anak perlu mendapatkan perhatian khusus, tak usah ragu-ragu dan gengsi untuk diikutsertakan pada kegiatan pendidikan. Apalagi di Cileunyi ini ada SLB Autisma Bunda Bening. Di yayasan ini ada plus terapinya, dan jarang diikuti SLB atau yayasan lainnya," katanya. 

Bupati Bandung juga turut mengucapkan terima kasih kepada pihak yayasan pengelola SLB  karena telah turut membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada warga dengan katagori disabilitas. 

"Yayasan ini turut membantu program pemerintah. Ada hak-hak disabilitas, jadi pemerintah wajib memberikan sarana dan memberi perlakuan yang sama, baik pendidikan, kesehatan dan hal lainnya," katanya.

Bupati Bandung menegaskan dirinya siap mendorong dan mensupport  kelangsungan pendidikan di lingkungan SLB. 

"Pemerintah wajib mengakomodir anak-anak hebat tersebut," katanya. 

Sementara itu, Ketua Gerakan Desa Emas Jawa Barat Dr Aris Mukti mengatakan, anak-anak disabilitas yang ada di lingkungan SLB Autisma Bunda Bening Selakshahati di antaranya dari anak-anak keluarga tak mampu. "Ada juga anak yatim piatu, yang sempat tak diterima di sekolah lain," katanya.

Aris mengungkapkan di lingkungan SLB itu ada pusat pelatihan peternakan puyuh.

"45 hari sudah bertelur. Anak anak autis bisa mandiri, apalagi yang normal," katanya.

Aris pun meminta bantuan kepada pemerintah terkait pelatihan dan pendidikan bagi para siswa SLB agar mereka bisa mandiri.

"Jadi kenapa kita pilih ternak puyuh, karena puyuh usia 45 hari bisa bertelur dan tiap hari bertelur," katanya.

Ia mengatakan dengan memiliki 1000 ekor puyuh, dalam sebulan bisa menghasilkan Rp 2,2 juta. "Dengan adanya donatur atau pinjaman tanpa bunga, otomatis mereka akan bisa langsung mandiri," katanya.

Ia mencontohkan, bahwa SLB di negara lain yang membuat pola pendidikan agar anak-anak  mampu mandiri. 

"Kalau sudah bisa mandiri, mandi sendiri, makan sendiri. Apalagi kalau bisa mandiri secara ekonomi, kan tidak jadi beban negara lagi. Tidak jadi beban orang tua lagi," pungkasnya. (Sumber:Pemkab Bandung/Asdar)