MUSPIDA KABUPATEN BANDUNG GELAR SOSIALISASI DETEKSI DINI ANTISIPASI GEJOLAK ISU SARA

Sosialisasi deteksi dini antisipasi gejolak isu sara nasional di Kabupaten Bandung, Selasa (23/11) Gedung Moch. Toha.

Terkait adanya isu sara yang terjadi akhir-akhir ini, bahkan sempat menimbulkan gejolak yang cukup besar seperti yang terjadi di Ibu Kota Jakarta yang diduga dilakukan oleh Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, menimbulkan berbagai imbas terhadap daerah-daerah lainnya di Indonesia. Terbukti salah satunya menyebabkan terjadinya demo atau unjuk rasa besar-besaran yang terdiri dari berbagai daerah se-Indonesia. Termasuk pada tanggal 25/11 dan 2/12 yang datang, akan berlangsung unjuk rasa besar kembali terjadi dari berbagai unsur.

Terkait akan hal tersebut, Muspida Kabupaten Bandung menggelar aksi sosialisasi deteksi dini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pengerahan massa khsususnya dari warga Kabupaten Bandung terkait unjuk rasa mengenai adanya isu sara yang akan datang tersebut.

Dihadiri SKPD, FKUB, Kementrian Agama, camat, kepala desa, MUI, unsur kepolisian dan TNI, ormas dan OKP, juga tamu undangan lainnya se-Kabupaten Bandung, berkumpul di Gedung Moch. Toha (23/11) siang tadi.

Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, SH.,SIP.,M.IP., saat membuka acara tersebut mengungkapkan adanya isu nasional yang terjadi di Ibu Kota DKI Jakarta yang mau tidak mau terkena imbasnya termasuk ke daerah Kabupaten Bandung, diharapkan agar warga tidak masuk ke ranah tersebut terlalu jauh, karena yang terjadi pada Ahok adalah persoalan pribadi, jangan dikaitkan dengan isu sara, ungkapnya.

Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, pada kesempatan tersebut menghimbau agar deteksi dini segala permasalahan yang terjadi di daerah, jangan sampai terjadi gejolak seperti isu sara yang terjadi pada kasus Ahok yang saat ini sedang terjadi, ungkapnya.

Hal senada pun diungkapkan oleh Kapolres Bandung AKBP. M. Nazly Harahap, SIK., mengatakan “persoalan tersebut terlalu banyak menguras segala hal, baik tenaga dan pikiran”.

Lebih lanjut AKBP M. Nazly Harahap, SIK., mengungkapkan, jangan sampai pikiran kita habis memikirkan masalah Ahok, masih banyak hal-hal lain yang lebih penting di daerah yang mesti kita pikirkan bersama. “ lebih baik kita mendukung program Bupati Bandung, dalam membangun Kabupaten Bandung yang lebih baik lagi, dari pada memikirkan hal yang lain yang belum tentu ada manfaatnya” katanya.

“Karena proses hukum sudah berjalan, biarkan saja kepolisian melakukan tugasnya, tidak perlu kita mengerahkan massa untuk berunjuk rasa ke Jakarta, karena dalam melakukan unjuk rasa pun ada aturannya, jangan sampai kita warga Kabupaten Bandung yang tidak tahu menahu ikut berunjuk rasa malah ditahan melanggar aturan berunjuk rasa itu sendiri” tambah AKBP Nazly seraya memperlihatkan maklumat Kapolda Metro Jaya, tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Masih dalam kesempatan yang sama, Danramil 0912 Soreang, Mayor Tri Harbusania, SE.,MM., menyampaikan amanat Dandim 0609 Cimahi yang pada kesempatan tersebut berhalangan hadir, mengungkapkan segala gejolak yang terjadi di negara ini, bisa mengancam keutuhan NKRI, termasuk salah satunya adanya isu sara yang terjadi di DKI Jakarta, menurut peta dan kacamata TNI ada ancaman yang lebih penting untuk diketahui, yakni ancaman dari pihak luar atau asing, bahkan terjadi pula ancaman yang tidak terlihat. “Seperti halnya perang di media sosial, yang menyebarkan isu-isu sara dan bahkan tak kurang menimbulkan gejolak diantara masyarakat yang mengancam keutuhan NKRI.” Ungkap Mayor Tri.

Maka dari itu, lanjut Mayor Tri, mengatakan agar kita waspada jangan sampai terpancing isu-isu yang menimbulkan perpecahan” tambahnya.

Sementara itu Ketua Umum MUI Kabupaten Bandung H. Yayan Hasuna Hudaya, mengatakan ketika adanya isu perpecahan yang menimbulkan gejolak seperti ini, baiknya kita bersatu antara ulama dan umaro, bukan hanya mempermasalahkan adanya isu sara yang menistakan agama, karena dalam ayat lain pun dijelaskan taatilah Alloh dan Rasulmu dan ulil amri, dan ulil amri disini bisa diartikan pemimpin yaitu pemerintah, maka taatilah, barang siapa mentaati pemimpin maka berarti mentaati Alloh dan Rasul-Nya.

“Kita pun harus menghargai proses hukum yang sedang berjalan, maka diharapkan warga bersikap tenang jangan sampai terpancing untuk berbuat aksi rusuh” tambah H. Yayan sekaligus menyampaikan amanat dan himbauan MUI Pusat dan menutup acara tersebut dengan berdo’a bersama.(As/Diew)