KERJASAMA BKKBN DENGAN TNI, TINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT Badan KBPP Kabupaten Bandung “ MOP CAPAI HASIL YANG PRIMADONA “

Letkol Inv Novi Helmy Prasetia Pada Pembukaan TMMK Kodim 0609 Cimahi

        Dalam kesempatan tersebut hadir tiga kepela daerah, SKPD dan tamu undangan yang dilaksanakan beberapa pelayanan KB seperti Implan sebanyak 30, pemasangan IUD sebanyak 30 dan MOP ( Medis Operasi Pria ) atau Vasektomi sebanyak 72 akseptor.

TMKK beberapa waktu lalu yang dicanangkan langsung oleh Dandim 0609 Cimahi Letkol Inf. Novi Helmy Prasetia, bekerjasama dengan tiga pemerintah daerah, diantaranya Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Kota Cimahi yang dilaksanakan di Kodim 0609 Cimahi (30/5 ) lalu.

           Kepala Badan KBPP Kabupaten Bandung Drg. Grace M. Purnami, mengatakan “ Untuk pelayanan MOP khusus ditangani oleh Kabupaten Bandung dan pada tahun 2011 pun telah meraih akseptor terbanyak di tingkat Jawa Barat dan untuk hal tersebut Bupati Bandung memperoleh penghargaan…” ungkapnya.

Lebih lanjut Drg. Grace, menambahkan selain pelayanan KB, dilaksnakan pula gelar dagang produk UPTKKS dari tiga wilayah pemerintahan, sesuai dengan visi misi Kabupaten Bandung yangn berdaya saing, untuk Kabpaten Bandung sudah mencapai target baik dalam pelaksanaan pelayanan KB yang diantaranya MOP terbanyak dalam pelaksanaan gelar dagang juga disbanding dengan daerah lainnya, tambahnya.

Sementara itu, Kasub Bid. Advokasi Badan KBPP Kabupaten Bandung, A. M. Ridwan, mengungkapkan kegiatan ini merupakan salahaa satu agenda rutin tahunan dimana pelaksanaan bulan bakti TMKK ini dicanangkan mulai dari bulan Mei sampai Oktober selama enam bulan.

“ Kegiatan ini sebagai penjabaran langsung dari tingkat Kodim di Cilegon Banten beberapa waktu lalu, dan untuk di Kabupaten Bandung pelaksanaannya dilapangan dibantu oleh babinsa di tingkat kecamatan atau koramil bekerjasama dengan petugas KB, posyandu dan lainnya sehingga diharapkan akseptor baru dan dan aktif bisa bertambah meningkat dan laju pertumbuhan bisa ditekan…” harapnya.

Lanjut, Asep M. Ridwan, mengatakan untuk di Kabupaten Bandung sendiri beberapa tahun ini untuk pencapaian sudah melampaui target dalam beberapa tahun terakhir ini disbanding beberapa daerah lainnya, salah satunya MOP tersebut.

“ Tentunya keberhasilan ini, merupakan hasil kerjasama yang baik antara semua pihak sesuai dengan moto sabilulungan, antara petugas KB, intitusi lainnya, dan ibu-ibu kader dan MOP ini merupakan pencapaian yang primadona melampaui target dengan pencapaian yang memuaskan…” tambah Asep M. Ridwan.

Untuk Badan KBPP sendiri bukan hanya di lingkung untuk pelayanan KB saja, namun ada juga diantaranya pelayanan Ketahanan keluarga, bina keluarga remaja, bina keluarga balita dan lansia, jadi secara menyeluruh dalam sebuah keluarga. Seperti halnya untuk pemberdayaan ekonomi dengan membentuk kelompok – kelompok UPPKS untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan melakukan pembinaan-pembinaan pada kelompok tersebut agar lebih termotivasi, dengan harapan membantu keluarga pra KS dengan memanfaatkan potensi-potensi daerahnya masing-masing kelompok tersbut, seperti halnya dengan mengelola home industry yang dapat mensejahterakan keluarganya dengan kegiatanbyang positif tersebut, seperti dari daerah Rancabali memanfaatkan petani strawberry, tambah Asep M. Ridwan.

“ Dalam menjalankan program MOP ini, kami pun melakukan beberapa pendekatan secra langsung yang bersentuhan dengan masyarakat, seeperti halnya sosiallisasi ekseptor baru pada beberapa komunitas ojeg, dengan bekerjasama dengan ketua ojeg tersebtu eperti halnya di Banjaran beberapa waktu lalu…” tambahnya. ( Darmawan / Dhie )

Read more »

Girimekar Wakili Kabupaten Bandung Pada Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Barat

            Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, kembali mengukir prestasi. Beberapa waktu lalu, sebelumnya Desa Melatiwangi mampu meraih Juara I pada Pelaksanaan 10 Pokok Program PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar) Tahun 2011. Kali ini Desa Girimekar berhasil mewakili Kabupaten Bandung dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2012.

"Mudah-mudahan Girimekar bisa menjadi juara sehingga bisa memacu desa lainnya untuk ikut berdaya saing dalam program pembangunan di  Tingkat Jawa Barat..", demikian ucap Bupati Bandung H.Dadang Mohamad Naser SH, S.Ip saat menerima Ketua Tim Penilai Lomba Desa Provinsi Jabar Drs.H.Dedeng Yusuf Maulani, SH, M.Si  beserta rombongannya, di Halaman Kantor Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang, Rabu (30/5).

           Tampak hadir dalam penerimaan tersebut  Ketua TP PKK Kab. Bandung Hj.Kurnia Agustina Dadang M Naser, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kab.Bandung, Drs.Dadan Rochandi, M.Si, sejumlah unsur pimpinan SKPD Kab.Bandung, Camat Cilengkrang Wawan A.Ridwan, Kepala Desa Girimekar Aji Sodikin A.Md, serta Anggota kepengurusan  TP PKK Tingkat Kab.Bandung dan Kecamatan.

             Bupati Dadang M.Naser memberikan apresiasi yang positif terhadap kreativitas dan partisipasi desa Girimekar dan warganya sehingga bisa tampil di tingkat Jabar. Namun Dadang tetap mengingatkan, ajang lomba tersebut tidak terpaku pada kegiatan ceremonial semata, tetapi lebih kepada upaya memotivasi desa lainnya di wilayah Kabupaten Bandung agar bisa memberikan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap perkembangan pedesaan. " Kami selaku pemerintah berkewajiban untuk mendorong dan memotivasi daerah, karena bagaimanapun juga keberhasilan pembangunan di suatu pemerintahan ditentukan oleh kemajuan desanya..", tegas Dadang Naser.

                 Sementara Dedeng Yusuf Maulani mengatakan perlombaan desa sifatnya berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten. Ditegaskan pula olehnya bahwa penilaian lomba desa sebenarnya ada pada Pemerintah Daerahnya sendiri, " Kami hanya mengklarifikasi serta mengevaluasi nilai yang diberikan Kabupaten terhadap lomba desa tersebut..", tutur Dedeng.

              Ditambahkan Dedeng bahwa penyelenggaraan lomba desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 Tahun 2007 Tentang Perlombaan Desa dam Kelurahan. Dedeng menjelaskan prasyarat utama dalam mengikuti lomba desa  adalah  mengedepankan profil desa yang aplikatif serta terdapat unggulan-unggulan desa yang memiliki efek baik secara ekonomi, sosial atau kemasyarakatan lainnya.  

                 Pada dasarnya unggulan-unggulan desa diharapkan dapat berdampak sosial bagi kesejahteraan masyarakatnya, "Dan kami menemukan keunggulan yang luar biasa tersebut ada di Girimekar, salah satunya yaitu pengolahan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat..", ujar Dedeng pula.

                 Sedangkan Kepala Desa Girimekar, Aji Sodikin, A.Md mengakui keberhasilan Girimekar tidak terlepas dari dukungan Camat, masyarakat dan pembinaan SKPD-SKPD terkait di Kabupaten Bandung. "Kerjasama yang selama ini kami lakukan semata-mata untuk membantu mensukseskan program-program pembangunan di  Kabupaten Bandung..", kata Aji.

               Salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung program pemerintah, pada 2012 ini Aji Sodikin mengatakan selain adanya bantuan pemerintah, pihaknya telah melakukan rehab Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi salah satu warga tidak mampu dengan swadaya masyarakat sendiri. Dana tersebut, menurutnya didapatkan dari rereongan antara masyarakat, unsur perangkat desa dan camat. " Alhamdulillah respon masyarakat sangat baik sehingga kami bisa menolong warga tidak mampu untuk memiliki rumah yang lebih layak secara sabilulungan..", ujarnya pula.

                     Pada kesempatan itu dilakukan penyerahan secara simbolis oleh Bupati Dadang Naser kepada Tn.Asep salah satu warga Kp.Cigirincing RW 16 Desa Girimekar  yang mendapatkan program Rutilahu atas swadaya masyarakat sendiri. Saat bersamaan ditampilkan pula hasil pengolahan sampah berupa 1 buah karpet yang terbuat dari 10.000 cangkang/bungkus kopi, "Ini merupakan salah satu contoh pemanfaatan sesuatu yang mubah menjadi berkah hasil para kader PKK Desa Girimekar..", tutur Ketua TP PKK Desa Girimekar Ida Aji Sodikin .  Humas/jelajah

Read more »

Kejelasan Dasar Hukum yang mengatur Honor Sekdes Non-PNS yang Nihil Masih jadi Pertanyaan



Kejelasan Dasar Hukum yang mengatur Honor Sekdes Non-PNS
yang nihil masih jadi pertanyaan menurut sekdes Non.PNS yang
bersangkutan belum ada kejelasan, hal ini masih menjadi
 pertanyaan Sekdes Non- PNS yang menurutnya kehilangan
hak upah keringatnyahingga poto ini di muat kepastianya
 hukumnya masih dipertanyakan



Read more »

Distributor Gas LPG 3.5 kg "HARAPAN KITA" berusaha mengatur sirkulasi LPG agar tetap terkendali




H.udin Rosyadi bersama seorang pedagang, pengguna Gas
LPG 3.5 kg berfose dengan tabung  LPG yang mulai susah
dicari/doc-jn 

                 Tegas dalam pengambilan sikap seorang distributor LPG 3,5 kg, sangat berperan aktif dalam pendistribusian gas LPG yang diduga sudah mulai susah dicari, namun lain dengan salah seorang agen Distributor Gas LPG HARAPAN KITA dekat persimpangan Jln. Al-fathu –Soreang Banjaran H. Udin Rosyadi berusaha untuk selalu merolling stock barang yang ada agar peagang eceran kecil tetap terisi walaupun stocknya berkurang tetapi tetapi sirkulasinya tetap terkendali.

               Kelangkaan gas LPG ukuran 3,5 kg diduga karena adanya pendistribusian gas LPG ke jalur lintas Sumatra seperti informasi yang di dapat oleh H. udin dan beberapa distributor yang lain, tetapi ada hal yang sangat masuk akal menurutnya salah satu penyebab kelangkaan LPG 3.5 kg diduga kuat Karena konsumen gas LPG 3.5 kg bukan lagi dari golongan masyarakat gakin yang disubsidi tetapi pada kenyataanya sebagian besar para pengusaha dan masyarakat kita yang kayapun sudah merata menggunakan LPG 3.5 kg bersubsidi, padahal LPG bersubsidi dalam  aturanya hanya diperuntukan bagi warga miskin yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.kemungkinan lain menurutnya agar LPG yang 12 Kg kembali laku dan tabung kosongnya tidak lagi menghiasi gudang dari keluarga mampu.

               Distributor LPG Harapan kita, biasa di supply oleh pihak Pertamina sekitar 2500 tabung LPG 3.5 kg/minggu, dan mendapatkan pengurangam menjadi 1800/minggu rata-rata pendistribusian perhari sekitar 100/tabung gas LPG 3.5 kg perminggu saat ini sekitar 700-800 tabung LPG yang beredar melalui para pengecer atau langgananya, karena jumlah supply belum setabil Ia berusaha mematok harga ke konsumen berkisar harga jual Rp. 15.000,--16.000,- /tabung gas LPG ukuran 3.5 kg, sesuai dengan  anjuran dari Pertamina. karena menurutnya bila harga tidak setabil nilai transaksi perdagangan jadi tidak sehat karena banyak yang menahan dan membanting harga dan hal yang demikian dapat meresahkan konsumen terutama ibu-ibu rumah tangga  yang biasa masak.

               Selaku Distributor H. Udin mengharapkan kepada pemerintah, agar ada kebijakan khusus dalam menstabilkan pendistribusian gas LPG diharapkan harga tetap terjaga dan pendistribusian merata, karena dengan adanya isu kelangkaan gas LPG tersebut, masyarakat yang ada diwilayahnya  menjadi panik dan resah dan kemungkinan hal tersebut bisa  manpaatkan oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan semata dengan melakukan penimbunan dan menjual kembali dengan harga yang sangat tinggi  khususnya  kepada pihak Penegak hukum dalam hal ini Polri diharapkan dapat mengantisipasi dampak negative dari kelangkaan Gas LPG ini.

               Menurut H.Udin Rosadi Sementara ini pendistribusian LPG 3.5 kg masih terkendali, tetapi  masyarakat tetap harus mencari dan berusaha karena faktanya dimasyarakat pengguna LPG 3,5 kg di dapur masih ada, tetap dapat masak dan kepada masyarakat selaku Ia mengharapkan masyarakat jangan sampai terlalu panik dalam menyikapi kelangkaan Gas LPG 3.5 kg ini- krd/jn.

Read more »

TMMD ke-88, Pengaspalan Jalan Sepanjang 1,7 Km

Jalan sepanjang 1.750 m x 2,5 m di Desa Ancol Mekar Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung,
dipastikan bakal segera mulus menyusul dilakukannya pengerasan dan pengaspalan di jalur jalan tersebut. Pengaspalan jalan yang menghubungkan Kampung Babakan dan Cindulang itu, dilakukan ratusan aparat TNI/Polri dan Masyarakat dalam kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) ke-88.
 
Disamping pengaspalan jalan, dilakukan pula pemasangan gorong-gorong di dua titik sepanjang 7 meter dan pengerasan jalan lain sepanjang 600 meter x 2,5 meter. Sementara kegiatan non fisik dalam TMMD tersebut, dilakukan dalam bentuk pelatihan industri kecil, penyuluhan tata boga, bimbingan teknis integrasi padi ternak, bimbingan teknis lingkungan hidup serta penyuluhan peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan kendaraan.
 
Pembukaan TMMD ke-88 tingkat Kabupaten Bandung dipusatkan di Alun-alun Desa Ancol Mekar Kecamatan Arjasari, Rabu (23/5). Bertindak selaku inspektur upacara pada pembukaan tersebut, Pa Laiason AU Kodam III/Siliwangi Kolonel (Lek) Sarmanto. Turut hadir Wakil Bupati Bandung H. Deden R. Rumaji, S.Sos, Ketua DPRD Kab. Bandung H. Toto Suharto, para camat serta sejumlah undangan lainnya.
 
Untuk mendukung kegiatan TMMD ke-88, Pemkab Bandung mengerahkan sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), organisasi sosial dan perbankan. Seperti halnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP), pada kegiatan itu melakukan pelayanan gratis pemasangan implant sebanyak 50 orang, IUD 50 orang dan vasektomi untuk peserta KB pria 50 akseptor. "Untuk pemasangan ini kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan...", ucap Kepala BKBPP Drg. Grace Mediana.
 
Sementara untuk kegiatan penghijauan diseputar Desa Ancol Mekar, Dinas Pertanian juga menyerahkan bantuan 2.000 bibit pohon untuk masyarakat setempat. Sedangkan dari Dinas Peternakan dan Perikanan, diberikan pula bantuan ternak domba jantan 3 ekor, domba betina 12 ekor dan benih ikan nila 100 liter.
 
Dandim 0609 Bandung Letkol (Inf) Novi Helmy Prasetya menyebutkan, TMMD ke-88 kali ini diperkuat oleh 2 SST Kowil (Organik Kodim 0609/Kab. Bandung, 1 SST Yon Armed 4-105/GS Dam III/Siliwangi, 1 SST TNI AU Lanud Sulaeman serta 1 SST Gabungan (Teknis, Keslap, Penmas dan Tibmas).
 
TMMD ke-88 di Kabupaten Bandung menurut Novi Helmy Prasetya berlangsung mulai tanggal 23 Mei s/d 12 Juni 2012. "Tujuan yang ingin kita capai dari kegiatan ini, yaitu membantu pemerintah daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun non fisik dalam rangka menciptakan suasana kondusif bagi terwujudnya stabilitas keamanan dalam negeri...", tuturnya.

Read more »

Pemda Wajib Penuhi Pelayanan Dasar Masyarakat

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat mendasar. Namun untuk memberikan pelayanan tersebut, pemda wajib mengikuti Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah.
 
"SPM ini harus dipenuhi agar pelayanan ini menjadi berkualitas, karena pelayanan berkualitas merupakan faktor pendukung bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya..", ucap Direktur Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri Wachju M Nadjib pada Pembukaan Bimbingan Teknis Penerapan dan Penyusunan Rencana Pencapaian SPM di lingkungan Pemkab Bandung, di Bale Sawala-Soreang, Senin (21/5). Bintek SPM yang berlangsung dua hari tersebut, diikuti 57 peserta dari masing-masing SKPD dan Bangar DPRD Kab. Bandung.
 
Menurut Wachju M Nadjib, pemerintah telah menetapkan 15 SPM masing-masing menyangkut kesehatan, lingkungan hidup, pemerintahan dalam negeri, sosial, perumahan rakyat, pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, keluarga berencana, pendidikan, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, kominfo, kesenian, perhubungan dan penanaman modal.
 
SPM ini menurutnya mesti dipenuhi oleh masing-masing pemda, karena akan diperoleh manfaat yang cukup besar bagi pemda itu sendiri. Diantaranya, terjaminnya masyarakat untuk menerima pelayanan dasar dari pemda, serta dapat mengukur sejauh mana pemda dapat memenuhi kewajibannya menyediakan pelayanan dasar. "Manfaat lain, untuk memperjelas tugas pokok pemda dan dapat dipakai sebagai check and balance antara eksekutif dan legislatif..", tutur Wachju M Najib.
 
Alasan SPM ditetapkan pemerintah, menurut Kasubdit Bidang Urusan Pemerintahan II/ 1 Dirjen Otonomi Daerah, Nany Tarwanto untuk memberikan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, ketentraman dan ketertiban umum, untuk menjaga keutuhan NKRI serta demi komitmen nasional sehubungan perjanjian dan konvensi internasional. "SPM ditatap oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh pemda karena pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat berada di pemerintah daerah..", kata Nany Tarwanto.
 
Diungkapkan oleh Nany Tarwanto, ruang lingkup SPM mencakup beberapa hal, diantaranya jenis pelayanan dasar yang di SPM kan, indikator dan nilai yang akan dicapai, batas waktu pencapaian dan pengorganisasian penyelenggaraan.
 
Bimbingan Teknis penyusunan SPM ini menurut Wakil Bupati Bandung H. Deden R. Rumaji, S.Sos bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang menyeluruh dan terpadu dalam penerapan dan pencapaian SPM. " Disamping untuk membangun komitmen dan tindak lanjut untuk penerapan dan pencapaian SPM..", kata H. Deden R. Rumaji.

Read more »

JUAL RUMAH DAN TANAH LOKASI JLN.RE MARTADINATA 158 SANGAT STRATEGIS DI TASIKMALAYA

Jln.RE Martadinata No.158 Tasikmalaya

Di Jual Rumah & Tanah,dengan jumlah Km Tidur 4 ,2 kmr mandi Ruang tamu dan keluarga dengan Luas tanah 294 m2, (SHM.)
Jln. RE Martadinata No.158 Tasikmalaya,
 Sangat Cocok untuk lokasi Usaha.
 Harga Nego,
Terletak di jalan protokol (main road) kota tasikmalaya. 
Depan Mesjid Baetul Rochman
Dilalui oleh angkot dalam dan luar kota 24 jam
Tidak Jauh dari Yogya supermarket Tasikmalaya
 Tepat untuk ruko dan tanah sangat cocok untuk perkantoran, BANK, Gudang, dan tempat niaga serta bisnis lain nya. 
Karena letak sangat strategis di daerah  Tasikmalaya.
Hub. Aris Supriatna (022) 91921697.

Read more »

BNI CABANG SOREANG KENALKAN PRODUK BNI HAJI DAN BNI SIMPONI PADA KPPC CIPTA PRATAMA “ Produk Kemudahan Wujudkan Impian Masyarakat…”

“ Siapapun anda, apapun profesi anda bisa mendapatkan dana pensiun “ demikian dikatakan Kepala BNI Cabang Soreang, Yan Indrayana, SE, MM., dihadapan puluhan anggota Koperasi KPPC Cipta Pratama di Kp. Papakmanggu Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu pada (15/5) lalu.

Bersama Ketua KPPC Cipta Pratama, Uus Permana beserta sejumlah stafnya, dan Kepala BNI Cabang Soreang, Yan Indrayana, SE, MM., beserta staf BNI lainnya, sejumlah anggota Koperasi KPPC Cipta Pratama, dan anggota KUEP ( Kelompok Usaha Ekonomi Produktif ) yang kini mengelola pupuk, kini menjalin kerjasama untuik lebih mensejahterakan anggotanya.

Salah satu bentuk kerjasama yang ditawarjkan  oleh BNI Cabang Soreang diantaranya adalah, program BNI Haji, dimana Kepala BNI Cabanga Soreang Yan Indrayana, SE, MM., saat itu mengemukakan ingin berbagi pengalaman dengan para anggota koperasi, bahwa kini dengan adanya program BNI Haji, memudahkan bagi siapapun untuk mewujudkan impiannya bisa berangkat ke tanah suci.

Yan Indrayana, SE, MM., mengatakan “ Ibarat kita membeli kendaraan, dengan mengikuti kepesertaan menjadi BNI Haji, kita sudah membeli sebuah kendaraan untuk pergi ke tanah suci, dengan setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 500.000,- …”

Lebih lanjut Yan Indrayana menjelaskan, setelah menjadi peserta BNI Haji, peserta bisa terbantu dan meringankan mengenai perencanaan dana kebutuhan ibadah haji, karena selain jumlah setoran yang fleksibel juga  terdapat beberapa kemudahan yang akan diperoleh oleh peserta diantaranya kemudahan dana rekening BNI Haji melalui seluruh Kantor Cabang BNI, dan fasilitas layanan BNI ATM, BNI Call, BNI SMS Banking dan BNI Internet Banking. “ Juga terhubung secara online dengan Siskohat Kementrian Agama, sehingga memperoleh kepastian nomor  porsi keberangkatan ibadah hajisetelah dana mencapai jumlah Rp. 25 juta ata sesuai kebijakan Kementrian Agama yang berlaku….” tambah Yan Indrayana.

Selain itu, BNI merupakan bank terbaik penyelenggara tabungan pensiun, dengan DPLK ( Dana Penyelenggara Lembaga Keuangan ) BNI adalah lembaga terpercaya sebagai penyelenggara layanan program  pensiun BNI dengan produknya Simponi.

Dengan menjadi peserta BNI Simponi, akan memperoleh pengembangan dana yang lebih optimal dengan pengelolaan yang professional dan perolehan hasil pengembangan yang optimal akan berdampak pada perolehan manfaat pensiun yang lebih besar dan berkesinambungan kepada peserta samapai seumur hidup dan juga kepada janda atau dudanya sampai seumur hidup, beserta anak ( anak-anak ) sampai berusia 25 tahun / menikah  / bekerja.

Yan Indrayana mengungkapkan, “ Sistemnya mirip tabungan, dengan adanya keterbukaan sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi, sebab saldo bisa dilihat di buku tabungannya “, seraya menambahkan selain syaratnya yang mudah dengan pengelolaan dana secara transparan dan biaya administrasinya pun sangat ringat cukup Rp. 18 ribu/tahun.

“ Dengan ketentuan yang telah ditetpkan , maka pada akhirnya bukan hanya PNS saja yang bisa mendapatkan dana pensiun, tapi bagi siapapun dan apapun profesinya bisa mendapatkan dan pensiun, cukup menjadi peserta BNI Simponi, dengan secar konsisten membayar iuran 3 tahun awal tanpa jeda, maka sudah menjadi peserta BNI Simponi….” tambah Yan Indrayana.

Ketua KPPC Cipta Pratama, Uus Permana dalam kesempatan tersebut, mengatakan dengan adanya kerjasama yang dijalin ini merupakan beberapa program untuk lebih mensejahterakan anggota kami, dengan adanya produk ini bisa lebih memotivasi para anggota dalam meningkatkan kualitas hasil produksinya juga dapat membantu memudahkan dan mewujudkan keinginan para anggota seperti halnya produk BNI Haji dan BNI Simponi bagi mereka para anggota yang menginginkan pengembangan dana yang lebih optimal kedepannya dengan memperoleh dana pensiun.

Salah satu anggota Koperasi KPPC Cipta Pratama, Udju mengatakan “ memang untuk sebelumnya kami sempat tidak terpikirkan bagaimana bisa unutk beribadah haji, bahkan untuk memikirkan dana pensiun segala, namun dengan adanya produk-produk dari BNI ini, kami merasa senang dan terbantu memang menjadi motivasi bagi kami untuk lebih memudahkan mewujudkan seperti halnya bisa pergi untuk beribadah haji bahkan kini kami pun bisa mendapatkan dana pensiun…” ungkapnya.

Kepala BNI Cabang Soreang, Yan Indrayana, menambahkan tentunya bukan hanya ini saja berbagai layanan yang bisa didapatkan oleh peserta namun ada beberapa kemudahan lainnya yang bisa diperoleh oleh peserta dan bisa baik secara pribadi langsung maupun kelompok untuk kepesertaannya dan bisa menghubungi langsung pihak BNI. ( As/Hd )

Read more »

MAY DAY DI KECAMATAN RANCABALI

Camat Rancabali Banjar MS M.Si harapannya senada dengan Bupati Kab. Bandung H. Dadang M Naser SH., SIp., hari buruh sedunia tidak diwarnai aksi orasi yang dapat merugikan semua pihak, tapi diisi dengan hal yang positif.  Harapan Camat Rancabali Banjar MS dalam pengembangan potensi wisata kedepannya akan lounching kecamatan wisata karena di Kab. Bandung Objek Wisata terbesar mempunyai enam objek wisata dan ditambah satu yakni cai panas Walini juga merupakan petani strawberry terbesar.

 Menghimbau agar para pengelola objek wisata lebih kordinasi lagi dengan Camat setempat, karena Camat merupakan kepanjangan tangan Bupati. Apalagi dengan adanya otonomi daerah yang notabene harus mengurus atau mengelola daerahnya masing-masing, masih menurut Camat Rancabali dengan adanya suasana kondusif para pengusaha dapat meningkatkan upah para pekerja hingga 10% hal ini tentu mereka para pekerja akan lebih dihargai para pengusaha atau pengelola kilah Camat.

Pemberdayaan dalam pengembangan wisata harus dapat terasa oleh masyarakat setempat, kerja sama pemda dengan perhutani dan PTPN 8 telah terjalin. Bila Camat tidak mengetahui atau tidak ada koordinasi bagaimana?

Peliput (As)

Read more »