PNPM Kurangi Kuota Rutilahu , Pemda Kab. Bandung Diharapkan Membantu Desa Cingcin

          Desa Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung adalah merupakan salah satu Desa wajah Ibu kota Kabupaten Bandung dan beberapa desa lain penyangga ibukota, diantaranya: desa.Soreang. Parungserab, Sadu, Panyirapan , Karamat mulya dan desa Sekar Wangi, sejumlah desa tersebut sudah selayaknya menjadi skala prioritas pembangunan Inprastruktur wajah perkotaan kabupaten, sebagai wajah pusat ibukota  diharapkan dapat memperhatikan kondisi Inprastruktur, persediaan Sarana air bersih yang cukup, pasilitas kesehatan Gakin, dan perhatian khusus bagi warga miskin perkotaan pada bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang ada Kab.. Bandung.

Soleh M Rohmat Kades. Cingcin

Kepala Desa Cingcin Soleh M Rohmat  A.md, dalam menyikapi rumah tidak layak huni dan program pembangunan imprastrutur yang ada di desanya  mengatakan, masih banyak yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan program kemiskinan terutama,Kesehatan,Pendidikan menengah lanjutan,   Rutilahu( Rumah Tidak layak Huni) dan penataan lingkungan perkotaan, mengharapkan agar Pemda kab.Bandung memberikan extra perhatian khusus pada masalah tersebut. 

Menurut Soleh Rutilahu masih jadi perhatianya pemerintah Desa Cingcin, hal ini terbukti dengan digulirkanya bantuan 5 unit Rutilahu melalui anggaran Alokasi dana desa (ADD) bersama bantuan dari Pemda Kab. Bandung melalui bantuan Dinas Pemukiman dan Tata Wilayah (Kimtawil) yang menggulirkan bantuan 6 unit pembangunan Rutilahu untuk  desa Cingcin. Namun hal itu dinilai masih belum dapat memenuhi sejumlah kebutuhan permohonan  dari masyarakat melalui RT/RW yang sebagian besar terfokus pada program bantuan tersebut disamping penataan lingkungan yang sehat.

Sebagai salah solusi dari masalah tersebut yaitu bergulirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan program tersebut belum dapat menutupi kebutuhan  perbaikan Rutilahu dan perbaikan pembangunan inprastruktur, karena disamping harus menghimpun dana swadaya sebesar 30% dari masyarakat yang berkelanjutan,sebagai persyaratan PNPM tersebut, sepertinya sebagian masyarakat mulai enggan menghimpun swadaya karena program PNPM merupakan program stimulan dan berkelanjutan  dalam beberapa periode.

Kondisi masyarakat saat ini dengan ketidaksetabilan ekonomi global terutama dikalangan warga miskin cukup memberatkan adanya persyaratan tersebut meskipun program tersebut adalah sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan cara hidup  sabilulungan atau gotong royong tapi masyarakat bukan enggan bergotong royong namun fluktuasi ekonomi yang tak karuan dan susahnya mendapatkan penghasilan yang layak bagi keluarga gakin yang jadi kendala.

Yuyu Sukarni.Koordinator BKM

Yuyu Sukarni koordinator BKM adalah  salah seorang  pimpinan kolektif BKM ( Badan Keswadayaan Masyrakat ) Perkotaan desa Cingcin periode 2011/13 saat di konfirmasi mengatakan masalah program pengentasan kemiskinan dan pembangunan Melalui PNPM Perkotaan seusai pertemuan dengan para anggota BKM mengatakan, sebagian besar pengajuan warga masyarakat tertuju pada pembangunan perbaikan Rumah tidak Layak huni (Rutilahu) disamping  beberapa perbaikan Inprastruktur diantaranya, permohonan perbaikan gang,kirmir saluran air limbah  rumah tangga, sarana Air bersih, Sosial, Pendidikan dan ekonomi kerakyatan melalui bantuan pinjaman bergulir yang masih terkendala di desa Cingcin akan realisasinya dan mengharapkan pemerintah memberi solusi pada kelangsungan program PNPM pada  bidang Ekonomi khusunya pinjaman bergulir yang masih terkendala. Dan kendala lain yaitu sulitnya menghimpun dana Swadaya Masyarakat sebesar 30% terutama untuk Rutilahu sebagai  persyaratan yang mesti ditempuh sesuai aturan  PNPM. 

Namun tentunya bukan berarti pembangunan Rutilahu mesti dihentikan, seperti kabar yang terima oleh beberapa ketua RW setempat. karena masih ada solusi diantaranya mengharapkan perhatian pemda Kab. Bandung agar lebih meningkatkan kuota atau jumlah bantuan melalui dinas Pemda terkait dalam  meningkatkan bantuan perbaikan program rumah tidak layak huni atau salah satu solusi bila terkendala dana swadaya yaitu meningkatkan jumlah nominal bantuan agar program tersebut bisa tuntas hingga layak untuk dihuni atau siap pakai  dan tidak terkatung-katung pembangunannya karena terbentur dana swadaya dan memaksimalkan sesuai kuota / jumlah  anggaran program yang tersedia, ungkap Soleh M Rohmat, Kades Cingcin saat wawancara mengungkapkan  diakhir periode masa jabatan, Ia berharap dapat melanjutkan pekerjaan rumah sebagai kepala desa diperiode berikutnya sebagai bentuk  perhatian akan kemajuan dan peningkatan perbaikan layanan pengabdiannya pada masyarakat desa Cingcin yang menurutnya masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi karena dengan satu periode kepemimpinannya tidak mungkin dapat menyelesaikan itu semua. Tentunya harapan tersebut dapat terealisasi bila masyarakat desa Cingcin dapat memberi kesempatan akan niat baiknya dalam memperbaiki system dan kinerja kepemerintahanya  sebagai upaya untuk pembangunan diberbagai  sector diwilayah desa Cingcin. 

PNPM kurangi kuota Rutilahu,Pihak pemda diharapkan turun tangan

Fakta, Jatnika salah seorang Paskel / Pasilitator  inprastruktur PNPM untuk desa Cingcin, menerangkan mengenai program nasional tersebut mengungkapkan dikarenakan ada aturan baru dari aturan PNPM yaitu mengenai kuota 20% masyarakat diwilayah tersebut harus menikmati adanya PNPM dan bagi desa Cingcin kalau targetnya terfokus pada  Rutilahu target tersebut tidak akan terpenuhi karena sipatnya hanya dinikmati oleh perseorangan dan jumlah anggaran terbatas, untuk itu menurut aturan program PNPM tersebut sekarang diprioritaskan pada fasilitas umum diantaranya :jalan gang, saluran limbah, sarana air bersih,dan sarana umum lainya.dan tentunya disesuaikan  dengan kontrak kerja Paskel , SPK yang ditanda tangani saat itu. 

Program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) yang saat ini sangat terasa mampaatnya  oleh sebagian besar Keluarga Miskin perkotaan melalui program PNPM diharapkan terus berkesinambungan karena disamping hasilnya sangat dirasakan positip oleh rakyat kecil hasilnya  juga sangat membantu peningkatan kondisi jumlah rumah sehat  warga miskin, sebagai upaya pemeliharaan kesehatan karena dari rumah yang sehat dapat  menghasilkan jiwa yang sehat dan sebagian balita yang rentan sakit bermula dari kondisi rumahnya yang tidak memenuhi standar kesehatan. dan program perbaikan Rutilahu diharapkan dapat bantuan dari pemerintah daerah Kab. Bandung untuk lebih ditingkatkan jumlahnya. namun sebagai program Skala prioritas pembangunan program kerja PNPM dikembalikan pada anggota   BKM selaku pelaksana bersama UPK,UPL dan UPS,menampung aspirasi permohonan masyarakat, karena BKM/LKM  merupakan lembaga pimpinan kolektif organisasi masyarakat yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan criteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili himpunan warga dalam berbagai kepentingan dan keputusan lembaga dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM/LKM dimana musyawarah menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan. 

Alasan lain diungkapkan  Husen Ketua RW 20 desa Cingcin kec. Soreang mengharapkan jangan dihentikan program bantuan Rutilahu karena bisa menciptakan kecemburuan social dari keluar yang sudah dan yang belum mendapatkan bantuan Rutilahu padahal haknya sama layak untuk dibantu. karena dalam menciptakan kerukunan warga mesti berangkat dari realisasi program pembangunan kemasyarakatan meskipun terasa berat swadaya dihimpun namum pihak pemda kab.Bandung mesti dapat membantu permasalahan swadaya masyarakat bukanya membiarkan PNPM mengurangi kuotanya.tapi diharapkan sabilulungan dengan memperhatikan rakyatnya 

Seperti di ungkapkan Nindin  ketua RW 07 Sangkali,desa Cingcin kec. Soreang Kab bandung  untuk meningkatkan kualitas keluarga  yang sehat harus berangkat dari rumah yang sehat.menurutnya sebagian warganya yang punya balita yang sakit sebagian besar karena kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan./ krd / jelajah

Read more »

GABUNGAN LSM KECAM KEBERADAAN CHEVRON DAN SEGEL BKSDA

“ Usir Perusahaan Imperialis dan Kapitalis Tak Berizin, Rugikan Masyarakat…………”

Sejumlah aktivis dari berbagai gabungan LSM di Kabupaten Bandung (17/10) diantaranya KPJB, FPKB, Sabilillah Ababil dan Perak kembali mendatangi DPRD Kab. Bandung, kedatangan mereka tak lain menyoroti kinerja para wakil rakyat, terkait masih banyaknya rasa ketidak adilan yang menimpa warga Kab. Bandung sendiri.

Menyoroti berbagai kejadian yang menimpa warga, seolah mereka tak diperhatikan lagi dengan keberadaan para pemimpin dan pemangku jabatan yang berwenang, yang selayaknya menjadi abdi negara dan pelayan masyarakat.

Beberapa waktu lalupun para aktifis gabungan dari berbagai elemen LSM, menyampaikan kejadian yang menimpa warga Kab. Bandung atas keberadaan lising-lising yang nota bene adalah perusahaan kaum imperialis dan kapitalis yang tidak sejalan dengan kearifan lokal selama ini berjalan di masyarakat Kab. Bandung dan ini sudah merusak tatanan dan menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat Kab. Bandung, manakala dibiarkan berlarut-larut melakukan tindak kesewenang-wenangan oleh para oknum kaki tangan perusahaan asing tersebut.

Tak hanya itu saja, kembali terjadi tindakan seakan-akan menyepelekan hak-hak kaum miskin, dalam kesempatan tersebut Ketua KPJB, Lili Muslihat setelah melakukan aksi orasinya merangsek masuk aksirnya diterima di Banmus DPRD Kab. Bandung, yang diterima oleh anggota DPRD Kab. Bandung diantaranya Hj. Wewen Winarni, Intan, H. Gun Gun Gunawan.

Terkait adanya perlakuan terhadap 5 orang warga Kp. Cihawuk Ds. Pangguh Kec. Ibun, yang memungut ranting pohon di kawasan hutan, namun apa yang terjadi mereka dilaporkan sebagai pencuri kayu dan sampai kini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bale bandung, ungkap Lili Muslihat.

“ Sungguh ironis manakala ada warga yang memungut ranting pohon karena tak terbeli minyak dan gas untuk memasak harus menjalani hukuman, sementara Chevron yang telah membabat hutan seluas 28,4 hektare dan tak mengantongi izin dibiarkan begitu saja “ seraya menambahkan seharusnya para wakil rakyatnya memperhatikan hal ini kami tak perlu melakukan aksi, dan seharusnya para pengusaha kaum imperialis dan kapitalis harus hengkang dari Kab. Bandung ini dan terhadap BKSDA seharusnya menjadi lembaga yang menjaga konservasi alam malah melindungi dan membiarkan pengusaha kapitalis menginjak hak-hak dan kehormatan Kab. Bandung sendiri, sehingga tidak sepantasnya lagi keberadaan BKSDA di Kab. Bandung harus segera hengkang dan dibubarkan, karena sudah berbuat semena-mena terhadap warga.

Masih menurut Lili Muslihat, jika betul-betul dikelola dengan baik segala potensi yang ada di Kab. Bandung bukan mustahil adanya pendidikan gratis dari SD sampai SMA, juga rumah sakit gratis di bangun. “ Bayangkan saja dengan adanya potensi panas bumi yang dikelola oleh Indonesia Power menghasilkan 1 miliyar per detik…..” seraya menambahkan namun mana PAD yang masuk ke Kab. Bandung, kami menerima data dari pusat yang masuk ke Kab. Bandung hanya 60 milyar-1 triliun/ tahunnya.

“Sementara penduduk Kab. Bandung masih banyak yang sengsara dengan berbagai permasalah ekonomi yang menimpa, ditambah seolah para pemimpin tak peduli lagi dengan kondisi msyarakatnya……” ungkapnya.

Masih dalam kesempatan yang sama Jejen dari LSM Perak menyatakan, keprihatinannya terhadap warga dan lingkunga atas dampak keberadaan Chevron tersebut, mengatakan “ warga saat ini sudah susah untuk mendapatkan air, lalu ketika ada warga mengambil ranting pohon dihukum kenapa Chevron tidak ada yang berani menindak, lalu dimana rasa keadilan bagi warga…..”

Salah satu istri korban Wati (45 th) yang turut hadir menyampaikan keluhannya atas suaminya Rojak, warga Ds. Pangguh Kec. Ibun yang sudah ditahan bersama ke empat rekannya sejak beberapa bulan lalu. Dalam kesempatan tersebut mengaungkapkan “ saya kini harus menghidupi 3 orang anak, sementara suami saya yang kini ditahan merupakan tulang punggung keluarga, dan bukan hanya itu saja semua yang ditahan ketika mencari kayu bakar hanya untuk berusaha menghidupi kami keluarganya karena tak mampu untuk membeli gas…..maka kami mohon untuk membebaskan suami kami “ tuturnya.

Seketika itu juga para aktifis meminta kepada anggota DPRD yang hadir untuk segera membuat surat rekomendasi pembebasan para warga tadi.

Salah satu anggota DPRD Kab. Bandung, Hj. Wewen mangatakan “ sangat mendukung untuk membuat rekomndasi pembebasan warga tadi, dan memang untuk chevron sendiri hasil kajian dan peninjauan langsung yang dilaksanakan oleh komisi gabungan DPRD Kab. Bandung akan ditindak lanjuti….”

Sementara itu masih anggota DPRD Kab. Bandung, Gun Gun Gunawan mengungkapkan “ melihat chevron sendiri ada keganjilan, karena setelah ditelusuri ke BKSDA Jawa Barat ternyata tidak berizin, termasuk di Kemenhut belum ada izinnya apalagi MoU, terkecuali dengan Pertamina…..” seraya manambahkan kami dari komisi gabungan DPRD Kab. Bandung sepakat akan menyatakan chevron untuk ditutup terlebih dahulu dan akan segera masuk ke Banmus kemudian akan di paripurnakan setelahnya.

Setelah adanya kesepakatan antara para aktifis dengan DPRD Kab. Bandung, aksi dari para aktifis sendiri menuju ke kantor BKSDA Kab. Bandung, aksi pun sempat memanas karena terjadi aksi saling dorong dengan keamanan dari Polres Bandung, dan sempat pula terjadi aksi sweeping pegawai BKSDA dan terdapat beberapa gelintir orang.

Lili Muslihat, mengatakan kembali bahwa chevron harus hengkang dari Kab. Bandung dan BKSDA harus dibubarkankarena tidak ada manfaatnya, dan segera mengundang para ahli energy dan Sumber Daya Alam untuk menghitung semua kekayaan yang ada di Kab. Bandung, karena seharusnya semua kekayaan dikuasia oleh negara bukan perusahaan asing dan dimanfaatkan oleh masyarakat….”

Adapun aksi terakhir yang dilakukan oleh para aktifis membubarkan diri setelah melakukan aksi menyegel kantor BKSDA. (as/die)

Read more »

Warga Kp. Gunung Aseupan Ds. Karamat Mulya Soreang. BUTUH PERHATIAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Jalan Kp.G.Aseupan yang belum tersentuh perbeaikan

Kampung Gunung Aseupan Desa Karamat Mulya Kec. Soreang Kabupaten Bandung yang berlokasi tak jauh dari terusan jalan pahlawan Desa Sadu Kec. Soreang, sungguh memprihatinkan. menurut Ketua RW 13 Ejen Ahmad Zaenudin (52) saat di temui team jelajah di rumahnya mengatakan, "....warga Gunung Aseupan berharap kepada  pemerintah Kabupaten Bandung dapat memperhatikan dan berharap adanya  pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan gang yang ada di wilayahnya...". karena menurutnya pembangunan di wilayahnya masih tertinggal jauh jika dibanding dengan daerah lain yang ada di Kab. Bandung karena sebagian besar penduduknya merupakan pekerja serabutan yang berpenghasilan tidak tetap.

Kondisi wilayah di Gunung Aseupan saat ini  sangat memprihatinkan dan memerlukan perhatian Pemda Kab. Bandung, di antaranya: perlunya sarana Air Bersih, perbaikan jalan desa, gang dan penerangan listrik PLN untuk beberapa rumah yang berlokasi di RT 02 RW 13 Kp. Pasir Batu, untuk  mendapatkan Air bersih selama ini, sebagian besar  warga RW 13 mengambil dari mata air pegunungan dengan peroses pengaliran air bersih melalui selang yang berukuran sebesar kelingking seorang anak sepanjang kurang lebih 500 m yang mengalir kecil tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,

Ejen ketua RW13 Ds. Karamat Mulya

Lebih lanjut Ejen Ahmad Zaenudin, mengungkapkan “ disamping perbaikan jalan desa, wilayahnya juga sangat menanti-nanti perbaikan gang  karena kondisi gang dan jalan  saat ini sebagian masih tanah dan batuan pegunungan, bila hujan tentunya licin dan berlumpur, adapun guliran program PNPM yang sekarang ini berjalan belum dapat mencukupi kebutuhan pembangunan di wilayahnya “

Seraya menambahkan kerena terakhir mendapatkan perbaikan jalan sekitar tahun 2005 lalu (enam tahun lalu ), adapun program yang tengah di garap saat ini adalah pembangunan kirmir batas jalan bantuan dari desa sebagai upaya pembuatan saluran air bila hujan datang agar tidak langsung mengenang jalan yang rusak dan licin.

Iwa kartiwa S.Pd Kades Karamat Mulya saat ditemui Berharap pada pemda kab. Bandung karena menurutnya Desa Karamat Mulya  merupakan etalase dan penyangga ibukota kab. Bandung akan pembangunan inprastruktur terutama jalan mohon diperhatikan karena kondisinya sudah rusak rusak berat,dan bila digarap dengan anggaran P4 dan ADD itu tidak akan tercoper dalam jangka waktu  5 tahun dan pihaknya berharap pemda kab. Bandung dapat membantu dan diharapkan jalan yang rusak dapat di hotmix kurang lebih1 Km dan sisanya dapat penetrasi, Desa karamat mulya terdiri dari 20 RW dan tentunya mempunyai 20 skala prioritas juga yang dipertanyakan oleh masyarakat sesuai dengan program RW masing-masing. Diantaranya yang paling di butuhkan yaitu perbaikan inprastruktur jalan desa, gang-gang lingkungan Masyarakat yang belum tuntas oleh PNPM dan program jabar Caang mengenai Jaringan listrik yang belum sampai di beberapa rumah di Pasir batu RW13.

Jl. Kp. Cijengkol dan Cadas Ngampar Desa Sadu Soreang Rusak parah

Jalan Terusan Pahlawan Desa Sadu Kec. Soreang tepatnya di Kp. Cijengkol RW 13 sepanjang 600 m merupakan jalan kabupaten kondisinya pun tak jauh berbeda memperihatinkan, selain tanjakan yang terjal tak ayal sering membuat mobil mundur kembali dan motor terjatuh karena kondisi jalan rusak dan berkerikil sehingga bila kendaraan lewat membuat debu-debu tanah berterbangan karena selipnya ban mobil.

H.Wawan K.Kades Sadu

Hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Kp.Cijengkol, Didi Hidayat (79) yang rumahnya tepat di depan tanjakan Cijengkol Desa Sadu Kec. Soreang Kab.Bandung.  Menurutnya, Ia sangat sangat khawatir bila ada mobil yang datang dari bawah, karena bila ban mobil slip tak ayal batupun berterbangan yang di takutkan dapat mengenai tubuh atau kaca rumah warga atau seseorang yang kebetulan berada di sekitarnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Desa Sadu Kec. Soreang Kab. Bandung H.Wawan Kurniawan. mengatakan benar akan adanya kondisi jalan Kp. Cijengkol dan Cadas Ngampar tersebut perlu mendapatkan perbaikan dan pihaknya  sudah berupaya menyampaikan  dengan berbagai pengajuan yang ditujukan ke Pemda Kab.Bandung melalui Dinas Instansi terkait. Dan Wawan Berharap bantuan tersebut dapat secepatnya terealisasi sebagai upaya antisipasi akan keselamatan warga ataupun pengguna jalan tersebut dari kondisi yang tidak diharapkan./krd/ Jelajah

Read more »