Tekan Inflasi, Pemkab Bandung Gelar Operasi Pasar Beras Murah di 31 Kecamatan Beras Berkualitas Dijual Hanya Rp 51 Ribu/ 5 Kilogram Dilaksanakan Mulai 23 Hingga 31 Oktober 2023 Mendatang

KAB BANDUNG, JELAJAH NEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bandung menggelar Operasi Pasar (OP) beras murah bagi masyarakat tidak mampu mulai 23 hingga 31 Oktober 2023 mendatang.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan pada kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli beras berkualitas dengan harga murah dan lebih rendah dari harga pasar. 

Operasi Pasar beras murah ini diperuntukkan bagi 44 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) terutama dari keluarga tidak mampu yang tersebar di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung. Beras berkualitas dengan harga terjangkau ini dijual di Kantor Kecamatan dan Desa masing-masing.

"Beras berkualitas dapat ditebus masyarakat hanya dengan harga Rp 51 ribu per 5 kilogram. Padahal harga normalnya Rp 10.900 per kilogram," ujar Bupati saat launching Operasi Pasar beras murah di Kantor Kecamatan Kutawaringin, Senin (23/10/2023).

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu berharap operasi pasar beras murah itu dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah harga beras yang sedang melambung tinggi. Dadang Supriatna berharap beras murah yang disediakan Pemkab Bandung itu dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Selain itu, pria yang juga menjabat Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung itu menyebut bahwa operasi pasar beras murah tersebut bertujuan untuk mengendalikan harga beras di pasaran agar tidak terlalu tinggi. Dengan menjual beras dengan harga yang lebih terjangkau, diharapkan dapat mengurangi fluktuasi harga beras di pasaran.

Melalui operasi pasar beras murah ini juga diharapkan dapat mengatur pasokan beras agar tetap stabil. Dengan menjaga ketersediaan beras yang cukup di pasaran, diharapkan dapat menghindari kelangkaan beras dan menjaga stabilitas harga.

"Dan pada akhirnya saya berharap ikhtiar dengan operasi pasar ini dapat membantu menstabilkan inflasi di Kabupaten Bandung," ungkap Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung.

Di samping operasi pasar beras murah tersebut, November mendatang Pemkab Bandung juga berencana akan menggelar operasi pasar sembako yang disubsidi Pemkab Bandung. Operasi pasar murah ini juga akan digelar di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung.

"Nanti paket sembako yang normalnya dijual Rp 120 ribu, nanti bisa ditebus masyarakat dengan harga Rp 59 ribuan saja. Selisihnya kita akan subsidi," ujar Bupati.

Anggaran untuk mensubsidi operasi pasar murah untuk masyarakat tidak mampu itu, kata Bupati, akan digelontorkan dari bonus kinerja dari pemerintah pusat melalui program dana insentif daerah (DID).

"Anggarannya dari mana? Anggaran kita ambil dari dana DID. Tentunya bonus kinerja ini akan diberikan kembali kepada masyarakat dan penerima manfaat lainnya," tambah Kang DS.

Kepala Disdagin Kabupaten Bandung Dicky Anugerah berharap kegiatan operasi pasar murah yang digagas pihaknya dapat bermanfaat dan membantu masyarakat yang membutuhkan di tengah gejolak harga beras yang terus melonjak serta kondisi perekonomian yang sulit.

"Semoga kanya'ah Pak Bupati ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya berharap agar operasi pasar ini tepat sasaran. Masyarakat yang mampu, tolong mengerti ini program untuk saudara kita yang lebih membutuhkan," kata Dicky. 

Operasi pasar murah yang akan dilakukan Disdagin Kabupaten Bandung, kata Dicky, juga sebagai upaya Pemkab Bandung untuk menjaga stabilitas harga sekaligus untuk menyediakan barang dengan harga murah. Rencananya, program tersebut juga akan dilaksanakan di 31 kecamatan dengan menyasar masyarakat miskin dan ekonomi lemah. (**)

Read more »

Keren! Bupati Bandung Gelontorkan Bantuan Untuk 224.468 Penerima di 31 Kecamatan Terdiri dari BLT dan Bantuan Beras Bupati : Bukti Pemerintah Hadir Ringankan Beban Masyarakat

KAB BANDUNG, JELAJAH NEWS - Bupati Bandung Dadang Supriatna menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem kepada 10.398 keluarga penerima manfaat (KPM) di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung, Senin (16/10/2023).

Setiap penerima memperoleh bantuan masing-masing sebesar Rp 200 ribu. Anggaran bantuan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) sebesar Rp 2.079.600.000.

Bantuan langsung tunai atau BLT merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat secara langsung dalam bentuk uang tunai. Dana untuk BLT ini berasal dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

DBHCHT adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil penerimaan cukai hasil tembakau. Dana ini kemudian dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk program BLT.

Bupati Dadang Supriatna mengatakan program BLT tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini. 

Bantuan ini diberikan kepada keluarga atau individu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama kepada keluarga miskin yang termasuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) alias belum tercover atau belum menerima bantuan dari sumber lainnya. 

"Bantuan ini diharapkan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan mengurangi dampak inflasi daerah di tengah kondisi yang sedang sulit ini," kata Dadang Supriatna usai menyerahkan bantuan di Kantor Kecamatan Soreang, Senin (16/10/2023).

Ia menjelaskan bahwa BLT tersebut disalurkan secara serentak mulai tanggal 16 hingga 23 Oktober 2023. Masyarakat di tiap kecamatan dapat mengambil bantuan tersebut di Kantor Pos terdekat di Dapil masing-masing

Selain menyalurkan BLT sebesar Rp 200 ribu per orang, orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga secara resmi menggelontorkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 6.422 ton untuk 214.070 penerima atau KPM di 31 kecamatan.

Bantuan beras masing-masing 10 kilogram (kg) untuk tiap KPM itu secara simbolis didistribusikan melalui Kantor Kecamatan di tujuh dapil yakni Kantor Kecamatan Soreang, Katapang, Banjaran, Baleendah, Bojongsoang, Solokanjeruk dan Kantor Kecamatan Rancaekek.

"Bantuan beras ini akan diberikan setiap bulan selama tiga bulan. Semuanya by name by address. Dimulai bulan September hingga November. Ini adalah penyaluran untuk Oktober. Yang September sudah kita salurkan bulan lalu di mana setiap KPM memperoleh 10 kg beras setiap bulan," ujar Bupati.

Pria yang akrab disapa Kang DS itu menyebut penyaluran bantuan beras untuk masyarakat miskin di 31 kecamatan itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat.

Di samping itu, Kang DS berharap bantuan yang digelontorkan Pemkab Bandung tersebut dapat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin yang berpotensi mengalami rawan pangan akibat terdampak fenomena el nino maupun 'tercekik' akibat gejolak harga beras yang saat ini terjadi.

"Ini bukti bahwa pemerintah daerah hadir untuk meringankan beban masyarakat. Ini juga bagian dari langkah konkret kami dalam menjaga stabilitas harga pangan dan upaya menurunkan harga beras pada fase el nino saat ini," tutur Kang DS.

Jika ditotalkan, Bupati Bandung Dadang Supriatna telah menggelontorkan bantuan kepada 224.468 orang penerima manfaat se-Kabupaten Bandung yang terdiri dari 10.398 penerima BLT dan 214.070 orang penerima bantuan beras.

"Semoga bantuan ini bermanfaat untuk masyarakat. Dua tiga bulan ke depan dikhawatirkan makin kritis (dampak el nino). Sebab, el nino ini belum dapat diprediksi kepan selesainya," ungkap Bupati Dadang Supriatna. (**)

Read more »

Keren! Bupati Bandung Gelontorkan Bantuan Untuk 224.468 Penerima di 31 Kecamatan Terdiri dari BLT dan Bantuan Beras, Bupati : Bukti Pemerintah Hadir Ringankan Beban Masyarakat

KAB BANDUNG - Bupati Bandung Dadang Supriatna menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem kepada 10.398 keluarga penerima manfaat (KPM) di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung, Senin (16/10/2023).

Setiap penerima memperoleh bantuan masing-masing sebesar Rp 200 ribu. Anggaran bantuan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCT) sebesar Rp 2.079.600.000.

Bantuan langsung tunai atau BLT merupakan program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat secara langsung dalam bentuk uang tunai. Dana untuk BLT ini berasal dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

DBHCHT adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil penerimaan cukai hasil tembakau. Dana ini kemudian dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk program BLT.

Bupati Dadang Supriatna mengatakan program BLT tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini. 

Bantuan ini diberikan kepada keluarga atau individu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, terutama kepada keluarga miskin yang termasuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) alias belum tercover atau belum menerima bantuan dari sumber lainnya. 

"Bantuan ini diharapkan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan mengurangi dampak inflasi daerah di tengah kondisi yang sedang sulit ini," kata Dadang Supriatna usai menyerahkan bantuan di Kantor Kecamatan Soreang, Senin (16/10/2023).

Ia menjelaskan bahwa BLT tersebut disalurkan secara serentak mulai tanggal 16 hingga 23 Oktober 2023. Masyarakat di tiap kecamatan dapat mengambil bantuan tersebut di Kantor Pos terdekat di Dapil masing-masing

Selain menyalurkan BLT sebesar Rp 200 ribu per orang, orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga secara resmi menggelontorkan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 6.422 ton untuk 214.070 penerima atau KPM di 31 kecamatan.

Bantuan beras masing-masing 10 kilogram (kg) untuk tiap KPM itu secara simbolis didistribusikan melalui Kantor Kecamatan di tujuh dapil yakni Kantor Kecamatan Soreang, Katapang, Banjaran, Baleendah, Bojongsoang, Solokanjeruk dan Kantor Kecamatan Rancaekek.

"Bantuan beras ini akan diberikan setiap bulan selama tiga bulan. Semuanya by name by address. Dimulai bulan September hingga November. Ini adalah penyaluran untuk Oktober. Yang September sudah kita salurkan bulan lalu di mana setiap KPM memperoleh 10 kg beras setiap bulan," ujar Bupati.

Pria yang akrab disapa Kang DS itu menyebut penyaluran bantuan beras untuk masyarakat miskin di 31 kecamatan itu merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat.

Di samping itu, Kang DS berharap bantuan yang digelontorkan Pemkab Bandung tersebut dapat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin yang berpotensi mengalami rawan pangan akibat terdampak fenomena el nino maupun 'tercekik' akibat gejolak harga beras yang saat ini terjadi.

"Ini bukti bahwa pemerintah daerah hadir untuk meringankan beban masyarakat. Ini juga bagian dari langkah konkret kami dalam menjaga stabilitas harga pangan dan upaya menurunkan harga beras pada fase el nino saat ini," tutur Kang DS.

Jika ditotalkan, Bupati Bandung Dadang Supriatna telah menggelontorkan bantuan kepada 224.468 orang penerima manfaat se-Kabupaten Bandung yang terdiri dari 10.398 penerima BLT dan 214.070 orang penerima bantuan beras.

"Semoga bantuan ini bermanfaat untuk masyarakat. Dua tiga bulan ke depan dikhawatirkan makin kritis (dampak el nino). Sebab, el nino ini belum dapat diprediksi kepan selesainya," ungkap Bupati Dadang Supriatna. (Sumber : Pemkab Bandung/BJ.01)

Read more »

APBEDNAS Kabupaten Bandung Laksanakan Rapat Kerja, "Optimalisasi Peran dan Fungsi BPD"

Soreang, Jelajah News - Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Bandung melaksanakan rapat kerja cabang di Gedung Moch Toha Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Sabtu (7/10/2023). 

Rapat kerja cabang dengan tema "Optimalisasi peran dan fungsi BPD dalam mendukung visi misi Bupati Bandung itu dihadiri sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari perwakilan 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. 

Bupati Bandung Dadang Supriatna, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Tata Irawan Sobandi, Ketua Abpednas Kabupaten Bandung Firmansyah Lesmana, dan perwakilan/pimpinan BPJS di Kabupaten Bandung hadir pada rapat kerja tersebut.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa pelaksanaan rapat kerja cabang yang dilaksanakan Abpednas Kabupaten Bandung ini menjadi wahana untuk mempererat dan meningkatkan silaturahmi di antara anggota BPD atau Abpednas. 

Dadang Supriatna pun mendorong para anggota Abpednas untuk melakukan terobosan-terobosan guna kemajuan Kabupaten Bandung.

"Abpednas harus menjadi forum komunikasi BPD untuk menentukan pikiran, memberikan sarana, pendapat, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul baik di dalam organisasi maupun di lingkungan masyarakat desa. Sehingga tercipta komunikasi yang baik di antara masyarakat," ungkap Bupati Bandung. 

Guna mewujudkan hal tersebut, Kang DS panggilan akrab Dadang Supriatna mengatakan bahwa Abpednas bisa berkomunikasi langsung dengan jajaran dinas di lingkungan Pemkab Bandung, selain dengan dirinya selaku Bupati Bandung. 

Kang DS mengungkapkan bahwa BPD adalah badan musyawarah di desa,  yang tentunya melekat di tingkat desa. Oleh karenanya BPD adalah sebagai perwakilan masyarakat yang ditunjuk untuk menduduki mewakili masyarakat. 

"BPD dan kepala desa dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan," tutur Kang DS.

Oleh karenanya Kang DS berharap sejumlah pihak yang berada di tingkat desa bisa menggali potensi-potensi yang ada di desa. Di antaranya potensi desa  wisata di Kabupaten Bandung. 

Dihadapan anggota BPD itu, Kang DS mengungkapkan seluas 17.000 hektare lahan pertanian padi sudah ditetapkan menjadi lahan sawah yang dilindungi. PemKab Bandung juga memberikan kesempatan kepada pemilik lahan sawah abadi mulai 1 Januari 2023 lalu, dibebaskan pembayaran pajaknya.

"Segera buat Peraturan Desa, kalau di desa itu sudah masuk lahan sawah dilindungi atau lahan sawah abadi. Kalau pemerintah desa dan BPD sudah membuat Perdes tentang lahan sawah abadi, maka setiap tahunnya tidak usah membayar pajak alias dibebaskan pajaknya," katanya.

Kang DS juga berharap kepada anggota BPD untuk membantu program 50.000 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). "Program PKBM ini untuk masyarakat Kabupaten Bandung yang belum memiliki ijasah SD, SMP maupun SMA. Selain itu, BPD diminta untuk membantu program Besti (Beasiswa Ti Bupati), pada tahun 2022 sebanyak 80 mahasiswa, tahun 2023 ini untuk 125 calon mahasiswa dan tahun depan 2024 untuk 250 calon mahasiswa. Program Besti ini peminatnya cukup banyak, pendaftarnya mencapai ribuan orang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Abpednas Kabupaten Bandung Firmansyah Lesmana mengungkapkan bahwa ada tiga hal pokok penting yang akan dirumuskan dalam rapat kerja cabang ini. Pertama, mengevaluasi program kerja yang sudah dilaksanakan setahun lalu.  Kedua, merencanakan program kerja setahun kedepan. Ketiga Merumuskan rekomendasi kaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis. 

"Kita tahu bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dibawah kepemimpinan Bapak Dr. HM. Dadang Supriatna itu luar biasa dengan Bedas-nya. Kami keluarga besar BPD se-Kabupaten Bandung memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan memberikan penghargaan kepada Pak Bupati, yang sudah memberikan perhatian khusus yang luar biasa  kepada desa, khususnya rekan-rekan BPD," imbuhnya.

Untuk itu, Firmansyah berharap kedepannya BPD harus seiya sekata dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung.

"Kita juga dalam pelaksanaan rapat kerja cabang ini mengambil tema bagaimana kita memposisikan sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari pengaman kebijakan Pak Bupati Bandung. Kita harus mendukung visi misi Bupati Bandung. Dan harus mendukung penuh 13 program prioritas Bupati Bandung. Program ini sudah dirasakan oleh masyarakat secara umum dan BPD itu merupakan representasi dari masyarakat," tuturnya.

Read more »

Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung Laksanakan Wisuda ke-XXIV Program Sarjana (S1)

Bandung, Jelajah News - Bupati Bandung Dadang Supriatna atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung  mengapresiasi dilaksanakannya Wisuda ke-XXIV Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung yang dilaksanakan di Gedong Budaya Soreang Kabupaten Bandung, Sabtu (7/10/2023).

"Ini merupakan acara puncak dari proses akhir dari suatu siklus pendidikan dimana menunjukkan IAI Persis Bandung telah berhasil menjalankan dan meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan tata kelola perguruan tinggi yang efisien, efektif dan profesional," tutur Bupati Bandung dalam sambutannya. 

Dadang Supriatna secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada para wisudawan dan berharap keberhasilan yang telah di raih akan nembuka jalan untuk meraih apa yang sudah di cita-citakan.

Kepada para wisudawan, Bupati Dadang Supriatna mengingatkan bahwa  sudah sepantasnya para wisudawan selain bersyukur  juga harus memiliki tanggungjawab atas berbagai ilmu yang telah diraih selama di bangku kuliah.

Selanjutnya, Dadang Supriatna mengatakan, pelaksanaan wisuda merupakan refleksi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan namun hendaknya tidak dijadikan  sebagai acara rutin yang sifatnya seremonial.

"Tetapi lebih dari itu harus disikapi secara arif dan bijak untuk melakukan koreksi terhadap perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan penilaian dari hasil yang telah dicapai. Kita sadari bersama bahwa kehidupan modern di era global ini akan semakin komplek. Masyarakat akan semakin terbuka tingkat kompetisi akan semakin tajam, tiada ruang dan waktu tanpa kompetisi," ungkap Kang DS, sapaan akrab Bupati Bandung ini.

"Untuk menjawab tantangan tersebut, maka saya mengajak kepada seluruh jajaran dunia pendidikan untuk terus meningkatkan mutu. Karena kedepannya, semua lulusan harus mampu berkompetisi dan memiliki daya saing tinggi," tuturnya.

Kang DS mengungkapkan bahwa Pemkab Bandung sudah menyuguhkan beberapa kegiatan di bidang pendidikan. "Yang mana berdasarkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Bandung, saat ini sudah mencapai 73,16 poin dan tentunya ada tiga indikator. Di antaranya, pendidikan. Indikator pendidikan, saat ini Kabupaten Bandung antara harapan lama sekolah Kabupaten Bandung 12,7 tahun. Tidak berbanding lurus dengan rata-rata lama sekolah, saat ini sudah mencapai 9,08 tahun.

 "Sebelum saya dilantik 8,8 tahun, ada peningkatan dua digit yang sangat luar biasa," tuturnya.

Bupati Bandung mengajak ke IAI Persis Bandung untuk bekerjasama dengan Pemkab Bandung untuk membuat beberapa terobosan. "Ada tiga terobosan. Pertama kita mengeluarkan program Besti (Beasiswa Ti Bupati)," katanya.

Menurutnya, melalui program Besti itu pada tahun 2022 untuk 80 mahasiswa, tahun 2023 ini untuk 125 calon mahasiswa. "Tahun depan saya tambah untuk 250 calon mahasiswa," ujarnya. 

Ia mengatakan, program Besti ini untuk meningkatkan IPM Kabupaten Bandung, terutama dalam indikator pendidikan. 

"Kedua, program yang kita lakukan adalah program PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Tahun ini kita lakukan 50.000 PKBM untuk paket A, B dan paket C. Termasuk saya memberikan perhatian kepada guru PAI (Pendidikan Agama Islam), tahun ini kita berikan untuk 800 guru yang dikerjasamakan dengan UIN Sunan Gunung Djati.," katanya. 

Kang DS pun berharap kepada sejumlah pihak untuk membantu program-program pendidikan yang bisa diberikan untuk di Kabupaten Bandung. 

Kang DS menilai ada tanggung jawab besar yang diemban oleh IAI Persis Bandung untuk mampu menghasilkan lulusan kompetensi tinggi yang memiliki kualitas dan integritas serta intelektual. 

"Hal ini menurut saya merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan harus menjadi tujuan utama pola pendidikan, yang diterapkan di universitas," ujarnya.

Oleh karenanya Kang DS berharap  lulusan IAI Persis Bandung bisa berperan sebagai lokomotif kemajuan perekonomian, khususnya situasi dinamika era digitalisasi seperti sekarang ini.

Read more »

Bupati Bandung Target Lahirkan 35 Ribu Wirausahawan Baru Ini Jurus Bupati Bandung Ciptakan 35 Ribu Wirausawan Baru Program Unggulan Bupati Bandung Ini Sukses Lahirkan 20 Ribu Wirausahawan Baru

KAB BANDUNG, JELAJAH NEWS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab Bandung) menargetkan 'lahirnya' 35 ribu pengusaha atau wirausahawan baru. Berbagai program telah disiapkan Pemkab Bandung untuk mencapai target tersebut.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai program untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Ia optimistis target 35 ribu wirausahawan baru tersebut dapat tercapai dalam waktu satu setengah tahun ke depan.

"Kita perlu lakukan percepatan supaya lahir para wirausahawan baru. Program banyak sekali kita siapkan. Anggarannya juga kita siapkan untuk membantu permodalan usaha masyarakat," ujar Dadang Supriatna, saat kegiatan Rembug Bedas di Desa Waluya, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Kamis  (5/10/2023).

Lahirnya puluhan ribu wirausahawan baru tersebut, diyakini Dadang Supriatna, dapat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebab, selain meningkatkan daya beli, tumbuhnya wirausahawan baru juga dapat menyerap lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar.

Selama dua tahun lebih masa pemerintahan Bupati Dadang Supriatna, Pemkab Bandung telah berhasil 'membidani' lahirnya sekitar 20 ribu wirausahawan baru terutama wirausahawan mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Bandung.

Salah satunya yakni berkat keberhasilan program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan yang digagas orang nomor satu di Kabupaten Bandung, Bupati Dadang Supriatna. 

"Alhamdulillah program dana bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Program ini mampu melahirkan belasan ribu wirausahawan baru selama saya menjabat Bupati dua tahun lima bulan," ungkap Bupati.

Melalui program dana bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan tersebut, kata Bupati, masyarakat dapat memperoleh bantuan pinjaman bergulir untuk menjalankan usaha sebesar Rp 2 juta per orang. 

Dengan bantuan pinjaman dana bergulir tersebut, tak sedikit masyarakat yang tadinya menganggur dan tak memiliki usaha, kini dapat membuka usaha. Bahkan mayoritas dari mereka berhasil mengembangkan usahanya sehingga memiliki omset berlipat.

Melalui program dana bergulir ini, Pemkab Bandung telah menyalurkan dana bergulir kepada 13.360 penerima manfaat sepanjang tahun 2022. 

"Gagasan dan inisiatif ini sukses menumbuhkan banyak wirausahawan baru dan membuat masyarakat terbebas dari pinjol dan bank emok," ungkap Dadang Supriatna sambil tersenyum.

Pada tahun 2022, kata Kang DS, pihaknya menganggarkan anggaran sebesar Rp 40 miliar guna menyalurkan dana bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan tersebut. Dana tersebut ke masyarakat/debitur melalui Bank BJB dan Bank BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung.

Namun karena terbukti berhasil melahirkan ribuan wirausahawan baru dan sukses mengurangi angka pengangguran, Kang DS menambah kembali anggaran dana bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan tersebut menjadi Rp 70 miliar pada tahun 2023 ini.

"Berkat program bantuan dana bergulir ini salah satunya alhamdulillah angka pengangguran terus turun. Alhamdulillah hingga saat ini sudah lahir 20 ribu wirausahawan baru. Tinggal 15 ribuan lagi target kita," ungkapnya.

Bahkan keberhasilan program unggulan dana bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan ini telah diakui secara nasional. Salah satunya Bupati Dadang Supriatna dinobatkan sebagai tokoh nasional yang dinilai berhasil mendorong perekonomian kerakyatan. 

Program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan yang digagas Bupati Dadang Supriatna dinilai para akademisi dan profesional sebagai kebijakan inisiatif yang efektif mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil di Kabupaten Bandung.

Terbukti, selain banyak menumbuhkan wirausahawan baru, program ini juga dinilai sebagai solusi efektif bagi masyarakat agar terhindar dari maraknya pinjaman online (pinjol) dan rentenir alias bank emok. Selain itu berdasarkan data BPS, pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat. 

"Melalui program dana bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan ini, alhamdulillah saya menerima sekitar 13 penghargaan tingkat nasional. Artinya program ini dinilai sangat berhasil bahkan ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Kang DS seraya disambut tepuk tangan ratusan tokoh masyarakat yang hadir.

Selain itu, berbagai program yang disiapkan Pemkab Bandung seperti pelatihan-pelatihan keterampilan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) disebut telah melahirkan ribuan wirausahawan baru secara merata di 31 kecamatan sekaligus mengurangi angka pengangguran secara signifikan.

"Alhamdulillah output program pelatihan yang kami siapkan hasilnya luar biasa. Banyak yang akhirnya buka usaha sendiri dan juga sebagian disalurkan ke perusahaan-perusahaan di dalam dan luar negeri terutama ke Jepang dan Korea," kata Bupati.

Pemkab Bandung, kata dia, menyediakan berbagai program pelatihan bagi para lulusan SMA/SMK hingga para pemuda usia produktif seperti pelatihan las listrik, menjahit, tata boga, desain grafis, konveksi, digital printing, mebeuler, pengolahan hasil pertanian hingga pelatihan bahasa Jepang dan Korea.

"Jadi kalau ada pemuda atau masyarakat yang menganggur ini harus jadi pertanyaan. Ini males atau gimana? Karena program banyak sekali yang kita siapkan. Asal ada kemauan, harusnya tidak boleh ada yang menganggur," ujarnya

"Mau buka usaha? Kita siapkan modalnya. Mau bekerja di perusahaan? Kita siapkan pelatihannya. Mau kerja ke luar negeri? Kita siapkan juga pelatihan bahasa dan keterampilannya. Jadi harusnya tidak boleh ada pemuda Kabupaten Bandung yang menganggur. Asal ada kemauan dan jangan gengsi," tambah Bupati sambil teersenyum. (**)

Read more »