Kamis, 23 Juni 2016

SMPN 3 SOREANG SIAP LAKSAKAN PPDB SMP 27-30 JUNI 2016

       SMP Negeri 3 Soreang dalam waktu dekat ini akan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk semua jenjang pendidikan SMP khususnya di SMPN 3 Soreang, Pada Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 27 – 30 juni 2016. Dan untuk pengumuman di terima atau tidaknya, akan di umumkan pada tanggal 02 Juni 2016, dan selanjutnya bagi calon siswa yang diterima akan melakukan daftar ulang setelah tanggal hasil pengumuman tersebut, untuk melengkapi dokumen yang harus dilengkapi.
SMPN 3Soreang Jl. Gunung Bubut - Soreang Km.3

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan beberapa jalur di antaranya jalur prestasi, jalur lokal, jalur umum melalui jalur seleksi khusus.



Drs.Erawan Wibisana M.Si Kepala SMPN 3 Soreang


Kepala SMPN 3 Soreang   Jl. Gunung Bubut - Soreang,   Drs.H Erawan Wibisana M.Si menghimbau kepada masyarakat yang tinggal diwilayahnya  yang memiliki anak yang telah lulus SD di harapkan agar segera memotifasi anaknya untuk mendaftarkan masuk sekolah dan sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah. Karena pemerintah telah menyediakan program Indonesia Pintar ( PIP ) dan di buktikan dengan menyertakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tentunya diharapkan sesuai dan tepat sasaran.
Drs.Erawan Wibisana M.Si Menegaskan dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar, Ia siap untuk menerima siswa lulusan SD di wilayahnya, jangan sampai ada lulusan SD diwilayahnya yang tidak melanjutkan sekolah, apapun itu Alasannya pihaknya akan mengkondisikan dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Hal senada pernah juga di ungkapkan  Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung DR. H. Juhana M.Mpd,  Yang melihat jumlah angka usia sekolah SMP bila dikalikan 5 % itu kan cukup banyak mungkin ribuan anak tidak meneruskan sekolah ke jenjang pendidikan SMP walaupun persentase kecil namun angka absolutnya cukup tinggi dari jumlah anak yang tidak meneruskan sekolah, sebagai tindak lanjut  pada Sosialisasi PPDB yang dibuka Bupati Bandung H. Dadang M. Naser yang diwakili Sekretaris Daerah Kab. Bandung, H. Sopian Nataprawira, dalam membacakan sambutan Bupati Bandung yang dihardiri  para camat, kepala Desa agar nantinya bisa disosialisasikan ke tingkat RT/RW yang lalu pada awak media.

Kadisdikbud berharap nantinya ada satuan kerja yang ikut andil diharapkan melakukan sweping di daerah untuk anak yang berada diusia sekolah jangan sampai anak usia sekolah berada ditempat kerja, di kebun, apapun alasanya anak tersebut tidak sekolah, kalau anak usia sekolah sudah dilatih dan diperkenalkan dengan uang ini akan menjadi salah satu indikator dan pemicu menurunnya semangat bersekolah dan untuk belajar.  krd

Selasa, 21 Juni 2016

DELIK PENYERTAAN DALAM HUKUM PIDANA



DELIK PENYERTAAN DALAM HUKUM PIDANA
Dalam Hukum Pidana, diatur Pasal 55 dan 56 KUH Pidana:
1. Pleger(orang yang melakukan);
2. Doen Plegen(orang yang menyuruh melakukan);
3. Medepleger(orang yang turut melakukan);
4. Uitlokker(orang yang membujuk melakukan.

Ad. 1. Pleger
Mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

Ad.2. Doen Plegen
Untuk dapat dikategorikan sebagai doen plegen, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab doen plegen adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbutan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai "dasar-dasar yang menghilangkan sifat pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

Ad.3. Medepleger
Untuk dapat dikategorikan sebagai medepleger, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu "orang yang menyuruh melakukan" (pleger) dan "orang yang turut melakukan" (medepleger). Disebut "turut melakukan", karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara "orang yang turut melakukan" dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

Ad.4. Uitlokker
Secara sederhana pengertian uitlokker adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah "menggerakkan" atau "membujuk" ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan. Berbeda dengan "orang yang disuruh melakukan", "orang yang dibujuk tetap" dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (uitlokker) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebih tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana tergolong kepada pelaku tindak pidana, sehingga hukuman buat mereka juga disamakan. Sebaliknya, Pasal 56 KUH Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai "orang yang membantu" melakukan tindak pidana (medeplichtig) atau "pembantu". Orang dikatakan termasuk sebagai "yang membantu" tindak pidana jika ia memberikan bantuan kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabilan bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk "orang yang membantu" tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitupula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk "turut membantu" tetapi sudh menjadi "turut melakukan". Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan "membujuk melakukan" (uitlokker)./net low office human

PROSES DAN MEKANISME PERKARA PIDANA DARI PENYIDIKAN HINGGA PUTUSAN PENGADILAN

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut :
1. Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan

I. Penyelesaian Perkara di Kepolisian
Penyelidikan adalah serangkian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.
Dimulainya Penyidikan
Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Vide Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
Pemberitahuan dimulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), yang dilampiri :

- Laporan polisi
- Resume BAP saksi
- Resume BAP Tersangka
- Berita acara penangkapan
- Berita acara penahanan
- Berita acara penggeledahan
- Berita acara penyitaan.

Kegiatan-kegiatan Pokok dalam Penyidikan :
- Penyelidikan : serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
- Penindakan : setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.
- Pemeriksaan : kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas
- Penindakan : setiap yindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :
a. Pemanggilan
b. Penangkapan
c. Penahanan
d. Penggeledahan
e. Penyitaan,
- Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas.
Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
Merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi :
1. Pembuatan Resume
2. Penyusunan isi Berkas perkara
3. Pemberkasan.

Penyerahan Berkas Perkaara :
Tahap Pertama : penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja.
Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.

II. Penyelesaian Perkara di Kejaksaan
Pasal 109 ayat (1) KUHAP : penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP
SPDP dikelola oleh : Kasi Pidum/Pidsus.
Kasi menunjuk Jaksa peneliti, dengan tugas :
- Mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP
- Mempersiapkan petunjuk untuk penyidik
- Melakukan penelitian terhadap : berkas perkara, tersangka dan barang bukti
- Meneliti, apakah pelakunya tunggal atau lebih
- Apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta/kejadian
- Apakah tersangka dapat ditahan
- Apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah
- Apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup
- Apakah harus mengajukan ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik
- Mengkonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya.

Kejaksaan :
1. Menerbitkan SP-3, karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan :
a. tidak terdapat cukup bukti
b. perbuatan yang dilakukan Tsk/Tdw bukan perbuatan pidana
c. perkara ditutup demi hukum
2. Menggabungkan perkara : beberapa perkara digabungkan dalam 1 (satu) surat dakwaan, apabila dalam waktu yang atau hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama, ada hubungannya satu dengan yang lain.
3. Pemecahan perkara (Splitsing), apabila dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang terdakwa.
4. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri : mengikuti acara pemeriksaan :
a. Biasa
b. Singkat
c. Cepat
III. Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Sikap Pengadilan terhadap Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan :
1. Tidak Berwenang Mengadili :
Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Penetapan :
a. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili
b. Alasan yang menjadi dasar
c. Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili
Penuntut Umum bisa melakukan Perlawanan (Verzet) ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 (tujuh) hari, sejak penerimaan surat penetapan dari Pengadilan Negeri; Selanjutnya Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari sudah harus menjatuhkan putusan dalam bentuk Penetapan yang memuat
a. Membenarkan Pelawan : PN diperintahkan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan
b. Membenarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
2. Pengadilan Negeri Berwenang Mengadili : Ketua pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan.

Tata Tertib Persidangan (Permenkeh No. M.06.UM.01.06 Tahun 1983, tanggal 16 Desember 1983)
- Sebelum sidang dimulai, duduk di tempatnya masing-masing : Panitera, Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Pengunjung sidang
- Ketika hakim akan memasuki atau meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir dalam ruang sidang agar berdiri untuk menghormati hakim
- Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan
- Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus :
- duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing
- memberi hormat kepada hakim, apabila keluar dan mamsuk ruang sidang
- memelihara ketertiban dalam sidang
- Pengambilan foto, rekaman suara atau TV meminta ijin kepada hakim ketua sidang/Ketua Majelis Hakim
- Pengunjung sidang dilarang : makan, minum, merokok, membaca koran, melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
Proses Persidangan
- Hakim Ketua membuka sidang : Sidang Perkara Pidana, Nomor : 100/Pid.B/2010/PN.Jr., atas nama Terdakwa Badung, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Masyarakat/umum boleh menghadiri sidang, tetapi jangan sampai mengganggu jalannya persidangan
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa ke dalam ruang sidang
Apabila Terdakwa tidak hadir, maka hakim ketua sidang meneliti apakah Terdakwa telah dipanggil secara sah atau tidak
- Memeriksa identitas Terdakwa : nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, pernah dihukum atau tidak.
- Memperingatkan Terdakwa, agar supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam persidangan.
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan Surat dakwaan
Setelah Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaan, maka Hakim Ketua sidang :
- menanyakan kepada Terdakwa, mengerti atau tidak terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tsb
- akan menanggapi surat dakwaan atau tidak :
- Tidak menanggapi , maka dilanjutkan dengan pembuktian
- Menanggapi : Terdakwa atau penasehat hukumnya ajukan eksepsi
- Proses selanjutnya tergantung putusan (sela) terhadap eksepsi
Pemeriksaan :
1. Saksi
- diperiksa identitas lengkap saksi
- ditanyakan ada hubungan darah/semenda/hubungan kerja dengan Terdakwa
- sebelum memberikan keterangan/kesaksian, saksi bersumpah atau berjanji, menurut agama dan kepercayaannya
Nilai keterangan saksi :
- persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi
- cara hidup dan kesusilaan saksi yang pada umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
2. Ahli, disumpah sebelum memberikan pendapatnya
3. Surat, langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi atau Terdakwa
4. Terdakwa, sudah mulai diperiksa pada pemeriksaan saksi
5. Barang bukti, diperlihatkan dan ditanyakan kepada Terdakwa

Requisitoir : 
merupakan gambaran dari tuntutan Penuntut Umum yang akan dimintakan kepada hakim, dapat berupa tuntutan pemidanaan, tuntutan pembebasan dari segala dakwaan (Vrijspraak), pelepasan (Ontslag van Rechtsvervolging).

Fungsi Requisitoir :
1. Untuk menentukan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, dan apakah Terdakwa bersalah atau tidak
2. Menjadi filter pidana yang akan dijatuhkan hakim
Sistimatika :
1. Identitas Terdakwa, minimal memenuhi maksud Pasal 143 ayat (2) a KUHAP
2. Penahanan, apabila ditahan, harus dijelaskan sejak kapan ditahan oleh penyidik (termasuk perpanjangan penahanan), oleh penuntut umum (termasuk perpanjangan penahanan)
3. Surat dakwaan
4. Fakta yang terungkap di persidangan :
- keterangan saksi
- keterangan ahli
- surat
- petunjuk
- keterangan terdakwa
- barang bukti
5. Uraian secara yuridis : fakta kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan
6. Kesimpulan
7. Tuntutan, apabila dituntut pidana harus dikemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.
Pedoman Tuntutan Pidana (Surat Edaran Jaksa Agung No. S.E 009/JA/12/1985, tanggal 14 Desember 1985)
1. dalam hal faktor yang memberatkan lebih dominan, maka tuntutan pidananya adalah ancaman pidana badan maksimal yang diatur dalam Pasal UU yang bersangkutan
2. dalam hal faktor yang meringankan lebih dominan dan Pasal UU yang didakwakan tidak mengatur anvaman pidana mati, dibedakan antara delik umum dan delik khusus :
a. untuk delik umum, tuntutan pidananya 2/3 dari ancaman pidana penjara maksumum dalam Pasal UU yang bersangkutan
b. untuk delik khusus, tuntutan pidananya ¾ dari ancaman pidana penjara maksimum dalam Pasal UU yang bersangkutan.
3. dalam hal ancaman pidana badan yang diatur dalam UU yang bersangkutan lebih dari satu, seperti Pasal 340 KUHP, tuntutan pidananya :
a. dalam hal faktor yang memberatkan lebih dominan, tuntutan pidananya alternatif yang pertama
b. dalam hal faktor yang meringankan lebih dominan, tuntutan pidananya alternatif yang kedua atau ketiga, tergantung dominannya faktor yang meringankan.
4. apabila dalam UU yang bersangkutan diatur hukuman tambahan supaya dituntutkan juga
PLEIDOOI (Nota Pembelaan)
Adalah tanggapan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa atas RequisitoirPenuntut Umum.
Cara pembuatan atau penyusunannya tidak diatur oleh KUHAP.
Dalam praktek peradilan sistimatika pleidooi adalah sebagai berikut :
a. pendahuluan
b. surat dakwaan
c. tuntutan penuntut umum
d. fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
e. uraian dan analis secara yuridis unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan
f. kesimpulan
g. permohonan
Inti pokok dalam membuat pleidooi adalah kecermatan, kejelian dan ketelitian

BERITA ACARA SIDANG
Berita Acara :
Adalah surat yang dibuat oleh pegawai umum, yang memuat baik mengenai cerita sewajarnya, perihal yang telah didapat oleh pegawai umum itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut, mengenai waktu maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain (G.J. de Boer)
Tugas Panitera adalah mencatat berita acara sidang yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari apa yang terjadi dalam persidangan, baik mengenai susunan persidangan maupun jalannya pemeriksaan

BERITA ACARA SIDANG DITINJAU DARI SEGI HUKUM
merupakan akta yang memiliki nilai otentik, yang terletak pada cara, bentuk dan pembuatannya :
1. dibuat oleh pegawai resmi yang berwenang untjuk itu
2. ditandatangani oleh Panitera yang bersangkutan dan hakim ketua sidang
3. Panitera yang membuat berdasarkan sumpah jabatan

BERITA ACARA DITINJAU DARI SEGI FUNGSI
merupakan ladasan bagi hakim dalam mengambil keputusan dimana pertimbangannya harus sesuai dengan data dan fakta yang tercatat dalam berita acara sidang.
TATA CARA PEMBUATAN BERITA ACARA SIDANG
1. Dibuat dalam sidang oleh Panitera
Panitera harus mencatat :
a. segala kejadian dalam sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, termasuk mengenai :
- tanggal, hari dan jam persidangan
- susunan pejabat yang bertindak memeriksa perkara
- catatatan tentang :
- sah tidaknya surat panggilan
- perintah menghadapkan terdakwa secara paksa
- tingkah laku terdakwa dan saksi
- tidak maunya terdakwa menjawab pertanyaan
b. keterangan terdakwa, saksi dan keterangan ahli : yang dicatat dalam berita acara sidang yang penting-penting dan relevan dengan perkara yang diperiksa
c. panitera membuat catatan khusus dalam sidang, sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa
2. Berita Acara Sidang Ditandatangani oleh Hakim ketua Sidang dan panitera
3. Minutering berita acara tepat waktu

PUTUSAN
Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
terdakwa.

Penilaian tentang :
Formil :
- apakah Pengadilan Negeri ybs berwenang memeriksa perkara
- apakah surat dakwaan memenuhi syarat
- apakah dakwaan dapat diterima
Materiil :
- perbuatan apa yang telah terbukti
- unsur-unsur mana yang telah terbukti
- alat bukti apa yang mendukung
- apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan
- pidana apa yang patut dan adil

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN BANDUNG

Senin, 18 Januari 2016

PEMANFAATAN DAN LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS 2016

Jenis Pembelanjaan Dana BOS dan Larangan Dana BOS 2016 
 
Berikut 13 item pembiayaan pendidikan yang diperbolehkan dibiayai dari dana BOS di tahun 2015/2016 berdasarkan Informasi Kebijakan BOS SD – SMP Tahun 2016, di antaranya sebagai berikut : 

 1. Pengembangan Perpustakaan
  • Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakansekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku.  Buku teks yang dibeli adalah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud;
  • Membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM;
  • Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait pendidikan (offline/online);
  • Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan;
  • Peningkatan kompetensi pustakawan;
  • Pengembangan database perpustakaan;
  • Pemeliharaan perabot perpustakaan;
  • Pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan;
  • Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah.
2.Kegiatan PPDB
 
1. Semua jenis pengeluaran dlm rangka PPDB;
2. Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen, yaitu:
a. Penggandaan formulir Dapodikdasmen;
b. Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data.  Yang dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:
  • Bahan habis pakai (ATK);
  • Sewa internet (warnet), upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;
c. Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;
d. Honor operator Dapodikdasmen.  Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah adalah sebagai berikut:
  • Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang ada di sekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan;
  • Apabila tidak ada tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat menugaskan tenaga operator lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan honor rutin bulanan);
  • Standar honor operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja;
  • Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.

3. Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  • Membeli alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD;
  • Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD;
  • Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual di SMP;
  • Pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan budi pekerti;
  • Pembelajaran remedial dan pengayaan;
  • Pemantapan persiapan ujian;
  • Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja;
  • Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  • Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;
  • Biaya lomba yang tidak dibiayai pemerintah/ pemda (termasuk untuk biaya pendaftaran,transportasi dan akomodasi);
  • Honor mengajar tambahan di luar jam/ kewajiban mengajar dan transportnya.

4. Ulangan dan Ujian 

Komponen yang dapat dibayarkan adalah:
  • Fotocopy/penggandaan soal;
  • Fotocopy laporan hasil ujian untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah, serta ke Dinas Pendidikan dan orang tua/wali;
  • Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, dan tidak dibiayai Pemerintah/Pemda.
5. Pembelian Bahan Habis Pakai
  • Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris;
  • Alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk);
  • Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
  • Pengadaan suku cadang alat kantor;
  • Alat-alat kebersihan dan alat listrik.
6. Langganan Daya dan Jasa
  • Langganan listrik, air, dan telepon (termasuk pasang instalasi baru bila ada jaringan);
  • Langganan internet pasca/pra bayar, baik dengan fixed modem maupun mobile modem(termasuk pasang baru bila ada jaringan).  Batas maksimal pembelian paket/vouchermobile modem sebesar Rp. 250.000/bulan, sedangkan biaya langganan dengan fixed modem sesuai dengan kebutuhan sekolah;
  • Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu jika di sekolah tidak ada jaringan listrik (termasuk perlengkapan pendukungnya).
7. Perawatan/Rehab dan Sanitasi
  • Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
  • Perbaikan mebeler;
  • Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC siswa berfungsi dengan baik;
  • Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;
  • Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.



8. Pembayaran Honor Bulanan

  • Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
  • Tenaga administrasi;
  • Pegawai perpustakaan;
  • Penjaga Sekolah;
  • Petugas satpam;
  • Petugas kebersihan;
  • Batas maksimum pembayar honor bulanan sekolah negeri adalah 15%.Pengangkatan tenaga honor baru harus dapat pertimbangan dan persetujuan kab/kota.

9. Pengembangan Profesi G/TK
  • Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS.  Sekolah yang mendapat hibah/block grantpengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanyaboleh menggunakan dana BOS untuk transport kegiatan bila tidak disediakan;
  • Menghadiri seminar peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan (biaya pendaftaran dan akomodasi apabila seminar diadakan di luar satuan pendidikan);
  • Mengadakan workshop peningkatan mutu. Biaya yang dapat dibayarkan adalah fotocopy, serta konsumsi peserta workshop yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah;
  • Dana BOS tidak boleh digunakan untuk biaya kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemda.

10. Membantu Siswa Miskin
  • Hanya bagi siswa miskin yang tidak mendapatkan bantuan sejenis dari sumber lainnya, misalnya PIP.Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang mengalami kesulitan transportasi ke sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan), dimana barang yang dibeli tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah.


11. Pengelolaan Sekolah
  • Penggandaan laporan dan surat-menyurat;
  • Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;
  • Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/Kantor Pos;
  • Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota;
  • Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.

12. Pembelian dan Perawatan Komputer

  • Membeli/memperbaiki komputer desktop/ work station. Maksimum pembelian bagi SD 4 unit/tahun dan SMP 7 unit/tahun;
  • Membeli/memperbaiki printer atau printer plus scanner. Maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun;
  • Membeli/memperbaiki laptop. Jumlah maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 6 juta;Membeli/memperbaiki proyektor.  Jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta;
    Ketentuan pembelian: 
  • Harus dibeli di toko resmi;
  • Proses pengadaan barang mengikuti peraturan yang berlaku;
  • Peralatan harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

13. Biaya Lainnya
  • Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan Pemerintah;
  • Mesin ketik;
  • Peralatan UKS dan obat-obatan;
  • Pembelian meja dan kursi peserta didik/ guru, jika yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang;
  • Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat.


Ketentuan Penggunaan Dana :
  • Prioritas utama adalah untuk kegiatan operasi sekolah;
  • Sekolah yang menerima DAK tidak boleh menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Tapi jika dana BOS tidak cukup, maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain;
  • Transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar harusSBU dari Pemda;Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening satuan pendidikan).

















Larangan Penggunaan Dana :
  • Disimpan dengan maksud dibungakan;
  • Dipinjamkan kepada pihak lain;
  • Membeli software pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
  • Membiayai kegiatan yang bukan prioritas sekolah dan perlu biaya besar, seperti studi banding, tur studi dan sejenisnya;
  • Membayar iuran kegiatan, kecuali untuk menanggung biaya keikutserta dalam kegiatan tersebut;
  • Membayar bonus dan transpor rutin guru;
  • Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi, kecuali bagisiswa miskin yang tidak dapat bantuan dari sumber lain;
  • Rehabilitasi sedang dan berat;
  • Membangun gedung/ruangan baru;
  • Membeli LKS dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  • Menanamkan saham;
  • Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber lain secara penuh/wajar;
  • Membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, seperti upacara/acara keagamaan, dan iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;
  • Membiayai kegiatan terkait program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Prov/Kab/Kota dan Kemdikbud;
  • Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.
Daftar links, kontak dan informasi resmi BOS Kemdikbud RI :

Alamat web                :  www.bos.kemdikbud.go.id
Telepon  PIH             :   177
SD                               :  0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
SMP                           :  0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
Faksimil                     : 021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
Email                           :  bos@kemdikbud.go.id
SMS                            :  1771

Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan Peraturan Dana BOS 2016 Tentang Pembelian dan Larangan Dana BOS 2016. Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk pengembangan pendidikan melalui sarana dan prasana yang didanai oleh BOS 2016.



 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | cheap international calls